AAJI Daily News - 6 Februari 2020


Tanggal terbit (06 / 02 / 2020)

FM-CC-AAJI-06-001

Kamis, 6 Februari 2020  

HEADLINE NEWS

  1. Kenaikan Modal Minimal Dikaji
  2. OJK Naikkan Syarat Modal Asuransi
  3. Pak Jokowi, Perusahaan Asuransi Butuh Kepastian Ini Sebelum Tambah Investasi
  4. Kinerja Industri Asuransi
  5. 5 Terpopuler Finansial, Perusahaan Asuransi Butuh Kepastian Ini Sebelum Tambah Investasi
  6. Jadi Sorotan, Ini Kata Industri Soal Pengawasan Asuransi!
  7. AAJI: Tidak apa-apa kalau kenaikan modal minimum asuransi tujuannya untuk merger
  8. Aset Benny Tjokro Dialihkan
  9. Fraksi Demokrat Dalami Kasus Jiwasraya
  10. Pansus Jiwasraya Harus Menunggu
  11. Utamakan Pengembalian Uang Nasabah
  12. MI, Broker & Nominee Jiwasraya
  13. Holding BUMN Asuransi Selesai Februari
  14. Usulan Pansus Jiwasraya Terancam Kandas
  15. Asuransi Jiwa Perluas Pertanggung Klaim
  16. Ada Sanksi Tambahan untuk Tersangka Kasus Jiwasraya
  17. Polis Tradisional Jiwasraya Jadi Prioritas
  18. Holding Asuransi BUMN Akan Terbentuk Februari
  19. Kejagung Sita Lahan Perumahan Di Bogor Milik Benny Tjokro
  20. Fadli Zon Dukung Pansus Jiwasraya
  21. Panja Amankan Kasus Jiwasraya
  22. Wabah Virus Corona, Manulife Indonesia Tegaskan Jamin Proteksi
  23. Punya Polis Jiwasraya atau Bumiputera, Lanjutkan atau Cairkan?
  24. Pasar Asuransi Indonesia Masih Butuh Produk Savin Plan
  25. Kasus Jiwasraya Rencana Tambah Asuransi Dinilai Baik
  26. Catat Holding Asuransi Jadi Bulan Ini Jiwasraya Tak Masuk
  27. Jadi Sorotan Ini Kata Industri Soal Pengawasan Asuransi
  28. Kelar Februari Holding BUMN Asuransi Tak Masukkan Jiwasraya
  29. Bukan JS Saving Plan Nasabah Asuransi Jiwasraya Tradisional Jadi Prioritas
  30. Kejaksaan Blokir Tanah Bentjok di Millenium City Forest Hil
  31. Proses Politik Jangan Hambatan Pembayaran Klaim Nasabah Jiwasraya
  32. Tersangka Kasus Jiwasraya Terancam Dikenai Pidana Tambahan Apa Itu ?
  33. Jiwasraya Tak Masuk Dalam Holding BUMN Asuransi
  34. Sanksi Tambahan Untuk Tersangka Kasus Jiwasraya
  35. Asuransi SequisLife Ciptakan Produk Asuransi untuk Pecandu Medsos
  36. Penggunaan Asuransi Jiwa Ini Bisa Klaim Pengobatan Virus Corona
  37. Holding Jiwasraya Wamen BUMN Ingin Kasus Jiwasraya Tak Terulang
  38. DPR Pemegang Saham Harus Cepat Tetapkan Opsi Tutup Defisit Jiwasraya
  39. PAN Terbuka Dukung Pansus Jiwasraya
  40. Kasus Jiwasraya Kejagung Periksa Adik Benny Tjokrosaputro
  41. Kejaksaan Agung Periksa 9 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Jiwasraya
  42. Kejaksaan Hati Hati Pilah Aset Jiwasraya
  43. Kejagung Terus Lacak Aset-aset Tersangka Kasus Jiwasraya Benny Tjokro
  44. Kejagung Kasus Jiwasraya Kesengajaan Bukan Resiko Bisnis
  45. OJK Kami Terus Sempurnakan Fungsi Pengawasan
  46. Panja Versus Usulan Pansus Jiwasraya
  47. Adik Benny Tjokrosaputro Diperiksa Kejagung RI Soal Korupsi Jiwasraya
  48. OJK Tanggapi 800 Rekening Efek Terkait Jiwasraya Yang diblokir
  49. Kasus Jiwasraya DPR Pengawasan OJK Kecolongan
  50. Skandal Jiwasraya Bisa Bahaya Pemerintah Jangan Biarkan Berlarut-larut
  51. Kasus Jiwasraya Rumah Syahmirwan Disita Kejaksaan Agung
  52. Nasabah Tradisional Jiwasraya Diprioritaskan
  53. Pembayaran Klaim Produk Tradisional Jiwasraya Diprioritaskan
  54. Usut Jiwasraya, Pansus DPR Belum Dibutuhkan
  55. Ekonom : Selesaikan Dulu Likuiditas Jiwasraya
  56. [Foto] Kinerja Industri Asuransi

TENTANG AAJI

Kenaikan Modal Minimal Dikaji

OJK sedang mengkaji besaran syarat modal minimal yang akan diterapkan bagi perusahaan asuransi, sebagai bagian dari reformasi pengaturan dan pengawasan industri keuangan nonbank (IKNB). Kepala Pengawasan Departemen IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah menjelaskan bahwa otoritas sedang mengkaji besaran dari syarat modal minimal yang akan diterapkan bagi perusahaan asuransi. Otoritas menilai bahwa sudah saatnya terdapat peningkatan modal minimal di industri asuransi. Hal tersebut karena batasan modal minimal Rp150 miliar yang berlaku saat ini dinilai belum cukup kuat untuk menampung risiko. Meskipun belum terdapat kepastian besaran minimal modal tersebut, Nasrullah menjelaskan bahwa kenaikan akan dilakukan secara bertahap bagi perusahaan eksisting. Adapun, perusahaan asuransi baru akan langsung dikenakan batas minimal tersebut. Dia menjabarkan bahwa dalam dua pekan ke depan OJK akan menggelar diskusi dengan asosiasi-asosiasi asuransi terkait rencana peningkatan modal minimal. Hal tersebut menurutnya penting karena usulan serupa pernah dilontarkan tetapi pelaku industri merasa keberatan. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menyatakan tidak dapat menilai urgensi dari rencana peningkatan syarat modal minimal perusahaan asuransi. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menyatakan bahwa industri asuransi adalah industri padat modal sehingga perlu penambahan modal dari waktu ke waktu.

Bisnis Indonesia / 6-02-2020 Hal. 14

OJK Naikkan Syarat Modal Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menaikkan modal minimum perusahaan asuransi dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan guna memperkuat industri keuangan non bank terutama industri asuransi. Kepala Pengawasan Departemen IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah menjelaskan bahwa otoritas sedang mengkaji besaran dari syarat modal minimal yang akan diterapkan bagi perusahaan asuransi. Otoritas menilai bahwa sudah saatnya terdapat peningkatan modal minimal di industri asuransi. Hal tersebut karena batasan modal minimal Rp150 miliar yang berlaku saat ini dinilai belum cukup kuat untuk menampung risiko.  Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menilai rencana OJK ini merupakan hal yang lumrah. Ia membandingkan modal minimum asuransi di Malaysia yang mencapai Rp225 miliar, sedangkan di Indonesia masih Rp150 miliar.

Kontan / 6-02-2020 Hal. 20

Pak Jokowi, Perusahaan Asuransi Butuh Kepastian Ini Sebelum Tambah Investasi

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menjelaskan kebijakan yang paling menghambat pertumbuhan industri asuransi yakni perbedaan perlakuan pajak terhadap investasi. Permasalahan selanjutnya yang harus segera dibenahi oleh pemerintah yakni kepemilikan asing maksimal 80 persen untuk perusahaan asuransi. Sementara 20 persen lainnya harus diperoleh dari badan hukum atau warga negara Indonesia. Hambatan lain yang harus dibenahi pemerintah yakni pemberlakuan international financial reporting standards (IFRS) 17. Industri juga meminta pembatalan pemisahan unit usaha syariah atau spin off pada 2024.

Bisnis.com / 5-02-2020

Kinerja Industri Asuransi

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon (kiri) didampingi Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dadang Sukresna memberikan pemaparan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Dalam rapat tersebut penyelenggara asuransi melaporkan kinerja industri asuransi masih tumbuh positif meski beberapa asuransi mengalami permasalahan yang disebabkan tata kelola internal yang tidak berjalan dengan baik.

Bisnis.com / 5-02-2020

5 Terpopuler Finansial, Perusahaan Asuransi Butuh Kepastian Ini Sebelum Tambah Investasi

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menjelaskan kebijakan yang paling menghambat pertumbuhan industri asuransi yakni perbedaan perlakuan pajak terhadap investasi. PT Taspen (Persero) mengklaim besaran manfaat pensiun yang dibayarkan pihaknya, lebih besar bila dibandingkan dengan manfaat serupa yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kasus gagal bayar yang mendera PT Asuransi Jiwa Jiwasraya dan mandeknya pembayaran klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera membuat para nasabah yang memegang polis kedua perusahaan bimbang. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bakal meningkatkan ketentuan modal minimal perusahaan asuransi secara bertahap sebagai bagian dari reformasi pengaturan dan pengawasan industri keuangan non bank atau IKNB. Kepala Pengawasan Departemen IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah menjelaskan bahwa otoritas sedang mengkaji besaran dari syarat modal minimal yang akan diterapkan bagi perusahaan asuransi.

Bisnis.com / 5-02-2020

Jadi Sorotan, Ini Kata Industri Soal Pengawasan Asuransi!

Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga asuransi milik negara lainnya yakni Asabri belakangan menjadi sorotan. Kepercayaan publik pun pudar terhadap industri ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, aturan dan pengawasan yang diterbitkan oleh OJK sudah lebih dari cukup yang tercermin dari berbagai indikator. Terkait pengawasan industri keuangan non bank (IKNB), Togar mengatakan, pengawasan sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan OJK.

Cnbcindonesia.com / 5-02-2020

AAJI: Tidak apa-apa kalau kenaikan modal minimum asuransi tujuannya untuk merger

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menaikkan modal minimum perusahaan asuransi dalam waktu dekat guna memperkuat industri keuangan non bank terutama industri asuransi. Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menilai rencana OJK ini merupakan hal yang lumrah. AAJI tidak akan menolak dan akan duduk bersama dengan anggota dan OJK membahas ini.

Kontan.co.id / 5-02-2020

INDUSTRI & ASURANSI

Aset Benny Tjokro Dialihkan

Kejaksaan Agung menengarai pemilik kelompok bisnis PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro telah mengalihkan sejumlah aset lahan miliknya dengna nama orang lain sebelum kasus Jiwasraya menjadi perhatian publik. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menuturkan, tim turun ke tiga lokasi yang sertifikatnya telah diblokir. Nilai akuisisi lahan yang dimiliki perusahaan itu di sejumlah lokasi mencapai Rp6,51 triliun. Selasa lalu, Kejagung telah memeriksa dua orang sekretaris pribadi Benny, Jumiah, Direktur Independen PT Armadian Karyata Devi Henita, dan mantan pengacara PT Asuransi Jiwasraya Irfan Melayu.

Bisnis Indonesia / 6-02-2020 Hal. 8

Fraksi Demokrat Dalami Kasus Jiwasraya

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai kasus dugaan korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya, bukan kasus kriminal biasa namun diduga ada nuansa politik di dalamnya. "Ini bukan kasus kriminal dan korupsi biasa, namun mencium nuansa politik di dalamnya. Kami tidak hanya mempersoalkan berapa dana yang telah dimanipulasi di dalam kasus Jiwasraya," ujar Benny usai menyerahkan dukungan pembentukan Pansus Jiwasraya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Dia mengatakan Fraksi Demokrat ingin menggali lebih dalam, dana nasabah Jiwasraya tersebut digunakan untuk apa saja dan bukan hanya mengembalikan dana nasabah. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tujuan fraksinya mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya agar ada keseriusan untuk membongkar berbagai aspek yang meruntuhkan kepercayaan publik.  

Harian Terbit / 6-02-2020 Hal. 2

Pansus Jiwasraya Harus Menunggu

Usulan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera untuk membentuk panitia khusus (pansus) soal PT Asuransi Jiwasraya sepertinya tak bisa segera. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembentukan Pansus Jiwasraya perlu menunggu hasil pembahasan panja. Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman membantah pernyataan Puan dan mempertanyakan aturan yang mengatakan pansus tidak bisa dibentuk jika sudah ada panja.

Indopos / 6-02-2020 Hal. 2

Utamakan Pengembalian Uang Nasabah

Meskipun proses politik membentuk Pansus Hak Angket Jiwasraya di DPR terus bergulir, nasabah berharap pengembalian klaim polis asuransi mereka tetap menjadi yang utama. Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak terlalu hirau dengan proses politik yang kini bergulir. Terkait usulan Hak Angket Jiwasraya, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terus melakukan lobi-lobi dngan fraksi lain di DPR.

Kompas / 6-02-2020 Hal. 4

MI, Broker & Nominee Jiwasraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) melanjutkan proses pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi PT. Jiwasraya (Persero) dengan menghadirkan sembilan orang saksi. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Hari Setiyono  menyebut pemeriksaan itu dilakukan atas dugaan keterkaitan sang adik dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Kejagung juga memeriksa delapan saksi lain dari perusahaan manajemen investasi; saksi yang namanya dipinjam dalam transaksi saham (nominee);  saksi dari PT. Hanson Internasional; saksi dari perusahaan yang berperan sebagai broker dalam proses transaksi jual beli saham reksadana. Saksi-saksi tersebut yaitu Hence Gunawan Kosasih, Supandi Widi Siswanto (Komisaris Independent PT. SMR Utama 2012 s/d 2015), Djaamanto Halim, Rina Mariatna, A.Md (Sekretaris Pribadi Benny Tjokrosaputro).

Kontan / 6-02-2020 Hal. 20

Holding BUMN Asuransi Selesai Februari

Pemerintah mengungkapkan pembentukan induk usaha atau holding perusahaan BUMN bidang asuransi akan selesai pada bulan ini. Pembentukan holding tersebut dilakukan di saat dua perusahaan asuransi berpelat merah, PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri tersandung masalah keuangan. “Saya sampaikan pembentukan holding Bahana sudah hampir final. Jadi, harusnya Februari ini holding Bahana sebagai holding asuransi akan berdiri,” kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Rabu (5/2). Kartika mengatakan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) akan menjadi induk dari holding yang membawahi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan Jasa Raharja. “Nanti di situ akan menggunakan bahana sebagai vehicle untuk mentransformasi asuransi secara keseluruhan,” ujarnya. Kartika menjelaskan holding tersebut tidak hanya untuk menyelamatkan Jiwasraya namun juga digunakan dalam transformasi asuransi secara keseluruhan. “Transformasi asuransi secara keseluruhan tapi nanti pelan-pelan kita gunakan untuk sebagian penyelamatan pemegang polis Jiwasraya juga,” katanya.  

Koran Jakarta / 6-02-2020 Hal. 5

Usulan Pansus Jiwasraya Terancam Kandas

Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Jiwasraya dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS berpotensi kandas di tengah jalan. Selain bertentangan dengan mekanisme di DPR, yakni dilarang berbarengan dengan kerja panitia kerja (panja) yang saat ini sudah berjalan dibeberapa komisi di DPR, usulan ini juga harus melalui rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum dibacakan di dalam rapat paripurna DPR. Padahal, pimpinan DPR belum bisa memastikan apakah usulan itu bisa dibacakan dalam rapat paripurna terdekat. “Usulan dua fraksi yang mengajukan tentu akan diadministrasikan oleh pihak Kesetjenan, kemudian dibawa kedalam rapim untuk diputuskan di dalam Bamus,” kata Wakil Ketua DPR Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin. Sementara itu, Fraksi PAN menyatakan tidak menutup diri soal usulan pembentukan Pansus Angket Jiwasraya di DPR yang digagas Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS. Sinyal itu disampaikan dalam pertemuan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden PKS Sohibul Iman pada Selasa (4/2) malam. Namun, keputusan resminya akan disampaikan oleh DPP dan pimpinan Fraksi PAN.  

Koran Sindo / 6-02-2020 Hal. 2

Asuransi Jiwa Perluas Pertanggung Klaim

Sejumlah perusahaan asuransi jiwa memperluas pertanggungan dan menjamin pengobatan nasabah yang terkena wabah noel coronavirus. Chief Executive Officer (CEO) Generali Indonesia, Edy Tuhirman menuturkan antisipasi dilakukan perusahaan dengan menyiapkan pemberian klaim untuk menanggung pengobatan nasabah yang terindeksi virus tersebut, dengan syarat ketentuan polis yang berlaku.  Adapun salah satu produk Generali yang memberikan perlindungan terhadap wabah virus seperti Corona adalah produk Global Medical Plan. Produk ini memberikan jaminan layanan kesehatan di seluruh dunia, dengan besaran pertanggungan hingga Rp 35 miliar. Edy mengatakan meski ada polis yang memberikan jaminan layanan kesehatan untuk pasien Corona, dia mengimbau nasabah untuk tetap mengutamakan upaya pencegahan guna menghindari infeksi virus. Inisiatif kebijakan perluasan pertanggungan juga dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, Luskito Hambali berujar periode inisiatif itu dimulai pada 28 Januari hingga 31 Maret 2020, yang diberikan kepada seluruh tertanggung polis, baik nasabah baru maupun lama. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody A. Dalimunthe. Dia pun membandingkan epidemi Corona saat ini dengan sejumlah epidemi yang pernah terjadi sebelumnya, seperti virus SARS dan MERS.  

Koran Tempo / 6-02-2020 Hal. 5

Ada Sanksi Tambahan untuk Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung bakal memberikan sanksi pidana tambahan terhadap para tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Jika terbukti bersalah, mereka diminta membayar sejumlah uang untuk mengembalikan kerugian negara. "Kalau barang bukti nanti kurang (untuk menutupi kerugian negara) kan ada upaya lain. Hukumannya nanti ada uang pengganti," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono. Hari menjelaskan uang pengganti bisa berupa aset milik para tersangka yang tidak termasuk aset hasil korupsi Jiwasraya. Hari menuturkan tim penelusuran aset belum menjumlah seluruh nilai aset yang didapatkan. Mereka masih menunggu pelacakan aset kelima tersangka rampung. Hingga saat ini, Kejaksaan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil perhitungan sementara, total kerugian negara akibat perkara ini mencapai Rp13,7 triliun. Sementara ini, Kejaksaan telah menyita dan memblokir aset milik kelima tersangka. Total ada 1.400 sertifikat tanah dan 800 rekening. Kejaksaan juga menyita sejumlah kendaraan mewah, perhiasan, dan surat berharga. Sejauh ini Kejagung menetapkan lima tersangka. Mereka yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan. Kemudian mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro. Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Media Indonesia / 6-02-2020 Hal. 4

Polis Tradisional Jiwasraya Jadi Prioritas

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan pemegang polis tradisional PT Asuransi Jiwasraya akan menjadi prioritas utama dalam pengembalian dana klaim yang akan dimulai Maret 2020. Pemegang polis asuransi tradisional adalah para nasabah yang membeli produk asuransi hanya untuk mendapatkan manfaat proteksi. Tiko mengatakan, PT Asuransi Jiwasraya sedikitnya memiliki 4,7 juta pemegang polis tradisional. Meski demikian, polis yang jatuh tempo saat ini masih tergolong sedikit. "Tradisional kan klaimnya jangka panjang," tutur dia. Sementara itu, untuk pemegang polis JS Saving Plan, produk asuransi unit link yang ditawarkan PT Asuransi Jiwasraya, Tiko menyampaikan dana yang mesti dibayarkan hingga Januari 2020 mencapai Rp16 triliun. Karena itu, ia mengatakan pembayaran tidak bisa dilakukan sekaligus. Tiko juga belum bisa memastikan skema pembayaran bagi pemegang polis JS Saving Plan karena masih harus didiskusikan dengan Panitia Kerja DPR. Di kesempatan itu, Tiko juga menyebutkan rencana pembentukan induk usaha atau holding perusahaan BUMN bidang asuransi akan selesai pada Februari ini. Kartika mengatakan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) akan menjadi induk dari holding yang membawahkan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), dan Jasa Raharja.  

Media Indonesia / 6-02-2020 Hal. 10

Holding Asuransi BUMN Akan Terbentuk Februari

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo memastikan bahwa holding asuransi BUMN akan berdiri bulan ini. Selanjutnya, holding asuransi tersebut akan membantu sebagian penyelamatan pembayaran polis Jiwasraya. Kartika mengatakan perseroan yang bakal bergabung dalam perusahaan induk itu antara lain Jasindo, Jasa Raharja, Askrindo. Adapun PT Asuransi Jiwasraya belum direncanakan bergabung dalam holding itu. Pembentukan holding itu, menurut Kartika, akan menjadi kendaraan untuk bisa mentransformasi asuransi pelat merah secara keseluruhan. Hanya saja, transformasi itu, tuturnya, akan terjadi secara bertahap.

Pikiran Rakyat / 6-02-2020 Hal. 11

Kejagung Sita Lahan Perumahan Di Bogor Milik Benny Tjokro

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset tanah di lima lokasi milik tersangka dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Benny Tjokrosaputro. Dari lima lokasi, Kejagung menemukan dua perumahan elite di Parung Panjang, Bogor yaitu perumahan Millenium City dan Forest Hill. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono mengatakan penelusuran dilakukan untuk mengkaitkan dugaan aliran uang dalam kasus Jiwasraya. Lokasi tanah yang diblokir yakni di desa Pasarian, kecamatan Parung Panjang, kabupaten Bogor, terdapat dua lokasi perumahan, yaitu Milenium City seluas 20 hektare serta Forest Hill luas 60 hektare. Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka. Tiga di antaranya mantan pejabat perusahaan asuransi pelat merah itu.

Rakyat Merdeka / 6-02-2020 Hal. 3

Fadli Zon Dukung Pansus Jiwasraya

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Fadli Zon mengatakan, pemebentukan Pansus perlu dibentuk agar penuntasan kasus korupsi Jiwasraya lebih efektif dan komprehensif. Pernyataan Fadli tidak sesuai dengan sikap Fraksi Partai Gerindra yang secara resmi memutuskan bergabung dengan Panja Jiwasraya.

Warta Kota / 6-02-2020 Hal. 15

Panja Amankan Kasus Jiwasraya

Untuk mengungkap penyebab bangkrutnya Jiwasraya, Fraksi Demokrat DPR mengusulkan dibentuk Pansus Hak Angket. Tujuannya diharapkan bisa membongkar permasalahan Jiwasraya hingga akarnya agar tidak menjadi liar. Usulan Demokrat ini disambut PKS. Bahkan 50 anggota Fraksi PKS sudah membubuhkan tanda tangan setuju. Ada dua alasan PKS tetap berkukuh ingin membentuk Pansus. Pertama, potensi kerugian negara yang mencapai Rp 13,7 triliun. Kedua, potensi adanya penipuan yang teroganisir. Dengan adanya Pansus, DPR bisa menjalankan hak-haknya seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat dalam menelusuri dugaan korupsi Jiwasraya.  Forum Keadilan / 3-16 Feb 2020 Hal. 76-77

Wabah Virus Corona, Manulife Indonesia Tegaskan Jamin Proteksi

Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) Ryan Charland mengatakan pihaknya turut prihatin atas mewabahnya virus korona yang telah merenggut ratusan nyawa sejak akhir 2019. Dia menjelaskan saat ini Manulife memiliki sekitar 2,5 juta nasabah di seluruh Indonesia. Pihaknya pun menjamin perlindungan itu diberikan kepada seluruh pemegang polis asuransi jiwa maupun kesehatan Manulife Indonesia. Perlindungan itu meliputi seluruh nasabah yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

Bisnis.com / 5-02-2020

Punya Polis Jiwasraya atau Bumiputera, Lanjutkan atau Cairkan?

Kasus gagal bayar yang mendera PT Asuransi Jiwa Jiwasraya dan mandeknya pembayaran klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera membuat para nasabah yang memegang polis kedua perusahaan bimbang. Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo) Kapler A. Marpaung menuturkan kedua kasus sama-sama memiliki potensi gagal bayar. Meski begitu pemegang polis Jiwasraya relatif lebih beruntung. Dengan kondisi yang relatif sulit bagi nasabah ini, Kapler menyarankan nasabah tetap melanjutkan membayar polis sesuai waktu kontrak. Meski begitu keputusan ini diambil sambil memantau kepastian keberlanjutan perusahaan.

Bisnis.com / 5-02-2020

Pasar Asuransi Indonesia Masih Butuh Produk Savin Plan

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI menilai bahwa produk saving plan masih dibutuhkan oleh pasar Indonesia, terlepas dari adanya masalah di salah satu anggota AAJI yang menjual produk tersebut. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perusahaan asuransi yang menjual produk saving plan. Perusahaan-perusahaan itu pun tidak mengalami masalah sebesar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menjual JS Plan. Dia bahkan menyatakan bahwa pasar asuransi di Indonesia masih membutuhkan produk saving plan. Hal tersebut tercermin dari masih adanya anggota AAJI yang memasarkan produk tersebut.

Bisnis.com / 5-02-2020

Kasus Jiwasraya Rencana Tambah Asuransi Dinilai Baik

Otoritas Jasa Keuangan merencanakan meningkatan ketentuan modal minimal perusahaan asuransi pasca mencuatnya kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Jiwasraya, penundaan bayar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera serta rugi investasi PT Asabri (Persero). Peningkatan modal disetor ini diharapkan memberikan perusahaan kemampuan melunasi uang nasabah maupun memberi ruang perusahaan asuransi melakukan ekspansi bisnis. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (Stimra) Hotbonar Sinaga menjelaskan bahwa rencana tersebut merupakan langkah yang tepat, khususnya bagi industri asuransi umum karena dapat memperbesar retensi sendiri.  

Bisnis.com / 5-02-2020

Catat Holding Asuransi Jadi Bulan Ini Jiwasraya Tak Masuk

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan pada Februari ini akan dibentuk perusahaan induk BUMN sektor asuransi di mana PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) akan menjadi entitas induk. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Kementerian BUMN tidak memasukkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai salah satu anak usaha dalam holding asuransi tersebut.

Cnbcindonesia.com / 5-02-2020

Jadi Sorotan Ini Kata Industri Soal Pengawasan Asuransi

Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga asuransi milik negara lainnya yakni Asabri belakangan menjadi sorotan. Kepercayaan publik pun pudar terhadap industri ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, aturan dan pengawasan yang diterbitkan oleh OJK sudah lebih dari cukup yang tercermin dari berbagai indikator. Terkait pengawasan industri keuangan non bank (IKNB), Togar mengatakan, pengawasan sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan OJK.

Cnbcindonesia.com / 5-02-2020

Kelar Februari Holding BUMN Asuransi Tak Masukkan Jiwasraya

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan pada Februari ini akan dibentuk perusahaan induk BUMN sektor asuransi di mana PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) akan menjadi entitas induk. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Kementerian BUMN tidak memasukkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai salah satu anak usaha dalam holding asuransi tersebut.

Cnnindonesia.com / 5-02-2020

Bukan JS Saving Plan Nasabah Asuransi Jiwasraya Tradisional Jadi Prioritas

Pemerintah menyatakan dana pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan dibayarkan mulai Maret 2020. Namun, pemegang polis tradisional akan menjadi prioritas. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan,  jumlah nasabah asuransi tradisional Jiwasraya saat ini sekitar 4,7 juta polis. Dari jumlah tersebut, kata dia, polis yang jatuh tempo masih sedikit.

Inews.id / 5-02-2020

Kejaksaan Blokir Tanah Bentjok di Millenium City Forest Hil

Kejaksaan Agung menelusuri  tanah milik Presiden Direktur PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Kejaksaan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN)  memblokir beberapa tanah milik Bentjok, di antaranya di dua lokasi perumahan, yaitu Milenium City dan Forest Hill di Bogor.  

Katadata.co.id / 5-02-2020

Proses Politik Jangan Hambatan Pembayaran Klaim Nasabah Jiwasraya

Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak terlalu hirau dengan proses politik yang bergulir di DPR. Bagi mereka, yang terpenting, proses politik tidak membuat Jiwasraya lupa pada tanggung jawab membayar klaim polis asuransi nasabah. Proses politik juga diharapkan tak membuat pemerintah membantu nasabah. Pemegang polis Jiwasraya, Puspita dan Haresh berharap proses politik di DPR tetap mengutamakan pengembalian klaim nasabah. Jangan sampai proses politik membuat klaim nasabah semakin lama dibayarkan atau justru semakin tidak jelas pencairannya.

Kompas.id / 5-02-2020

Tersangka Kasus Jiwasraya Terancam Dikenai Pidana Tambahan Apa Itu ?

Kejaksaan Agung kemungkinan akan mengenakan sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada lima tersangka perkara dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, pidana tambahan itu akan dikenakan apabila aset yang disita dari kelima tersangka Jiwasraya bernilai di bawah total kerugian negara.

Kontan.co.id / 5-02-2020

Jiwasraya Tak Masuk Dalam Holding BUMN Asuransi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan pada Februari ini akan dibentuk perusahaan induk BUMN sektor asuransi di mana PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) akan menjadi entitas induk. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Kementerian BUMN tidak memasukkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai salah satu anak usaha dalam holding asuransi tersebut.

Liputan6.com / 5-02-2020

Sanksi Tambahan Untuk Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung bakal memberikan sanksi pidana tambahan terhadap para tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Jika terbukti bersalah, mereka diminta membayar sejumlah uang untuk mengembalikan kerugian negara. Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menjelaskan uang pengganti bisa berupa aset milik para tersangka yang tidak termasuk dalam aset hasil korupsi Jiwasraya. Hal ini dilakukan bila nilai harta tersangka yang disita Kejaksaan tidak menutupi total kerugian negara.

Medcom.id / 5-02-2020

Asuransi SequisLife Ciptakan Produk Asuransi untuk Pecandu Medsos

PT Asuransi Jiwa SequisLife mencoba berinovasi dengan produk-produknya untuk generasi milenial. Yang terbaru, perusahaan ini mengeluarkan produk asuransi yang dinamakan MiProtection. Branding and Communication Stategist perusahaan Ivan Christian Winatha menjelaskan, MiProtection merupakan produk asuransi kesehatan untuk milenial yang memiliki fitur menarik yang belum pernah ada di pasaran, yaitu perlindungan atas gangguan mental seperti Obsessive Compulsive Disorder (OCD), Bipolar, dan Skizofrenia. Dengan produk asuransi MiPower by Sequis, milenial dapat memperoleh Perlindungan lengkap 6-in-1 yang mencakup perlindungan kesehatan (M! Physical Recharge), mental (M! Mental Recharge), kecelakaan (M! Sudden-Down Benefit), disabilitas (M! Critical-Down Benefit), penyakit kritis (M! Lifestyle-Impact Benefit), dan jiwa (M! Departure).

Merdeka.com / 5-02-2020

Penggunaan Asuransi Jiwa Ini Bisa Klaim Pengobatan Virus Corona

Perusahaan asuransi jiwa merespon penyebaran wabah Corona dengan memperluas pertanggungan dan menjamin pengobatan nasabah yang terdampak. Chief Executive Officer (CEO) Generali Indonesia, Edy Tuhirman menuturkan antisipasi dilakukan perusahaan dengan menyiapkan pemberian klaim untuk menanggung pengobatan nasabah yang terindeksi virus tersebut, dengan syarat ketentuan polis yang berlaku. Adapun salah satu produk Generali yang memberikan perlindungan terhadap wabah virus seperti Corona adalah produk Global Medical Plan. Produk ini memberikan jaminan layanan kesehatan di seluruh dunia, dengan besaran pertanggungan hingga Rp 35 miliar.

Tempo.co / 5-02-2020

Holding Jiwasraya Wamen BUMN Ingin Kasus Jiwasraya Tak Terulang

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Holding Badan Usaha Milik Negara Asuransi bakal memperkuat transformasi perusahaan asuransi pelat merah, terutama dari sisi kinerja keuangan, manajemen risiko, pengelolaan investasi, serta pengelolaan produk-produk dan aktuaria. Dengan demikian, Kartika mengatakan holding bakal memegang fungsi pengawasan portopolio investasi, serta fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Dalam waktu dekat, kata Kartika, Holding Badan Usaha Milik Negara Bidang Asuransi segera rampung. Kartika mengatakan perseroan yang bakal bergabung dalam perusahaan induk itu antara lain Jasindo, Jasa Raharja, Askrindo. Adapun PT Asuransi Jiwasraya belum direncanakan bergabung dalam holding itu.

Tempo.co / 5-02-2020

Regulasi & Makro Ekonomi

DPR Pemegang Saham Harus Cepat Tetapkan Opsi Tutup Defisit Jiwasraya

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto mengatakan, kemelut yang terjadi di industri asuransi Tanah Air tak lepas dari peran pemegang saham dalam menangani defisit perusahaan. Jika pemegang modal tak segera memberikan suntikan terhadap perusahaan yang tengah sakit, defisit perusahaan akan terus membengkak.

Antaranews.com / 5-02-2020

PAN Terbuka Dukung Pansus Jiwasraya

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI membuka kemungkinan mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) terkait skandal di PT. Asuransi Jiwasraya. Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Yandri Susanto menerangkan bahwa PAN pada prinsipnya setuju agar penelusuran masalah terhadap skandal Jiwasraya dilakukan. Menurutnya, PAN tidak masalah bila DPR ingin menggunakan haknya seperti membentuk pansus atau dalam bentuk lain.

Cnnindonesia.com / 5-02-2020

Kasus Jiwasraya Kejagung Periksa Adik Benny Tjokrosaputro

Kejaksaan Agung memeriksa Franky Tjokrosaputro, adik tersangka kasus Jiwasraya Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, sebagai saksi. Selain itu, Kejagung juga memeriksa delapan orang saksi lainnya. Para saksi lainnya yaitu Sekretaris Pribadi Benny Tjokro Rina Mariatna, Komisaris Independen PT SMR Utama periode 2012-2015 Supandi Widi Siswanto, Komisaris Utama PT SMR Utama periode 2012-2015 Veny Indrawati. Kemudian, Direktur PT Gunung Bara Utama Phang Djaja Hartono, Direktur Financial PT Gunung Bara Utama Johan Siboney Handoyono, Komisaris dan Direktur PT Topanz Investment Utomo Puspa Suharto.  

Kompas.com / 5-02-2020

Kejaksaan Agung Periksa 9 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Jiwasraya

Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, pada Rabu (5/2) kembali melakukan pemeriksaan 9 orang saksi terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero). Penyidikan perkara ini terus dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kontan.co.id / 5-02-2020

Kejaksaan Hati Hati Pilah Aset Jiwasraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) berhati-hati memilah aset milik para tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Apalagi, beberapa aset seperti bangunan sudah ditempati orang lain. Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono kemungkinan aset bangunan itu belum dibalik nama atau bisa jadi belum lunas. Sehingga sertifikat tanah masih atas nama tersangka. Menurut Hari, tim penelusuran aset harus mendatangi lokasi untuk mencocokan aset yang dimiliki tersangka. Sebab, bisa jadi aset sudah atas nama orang lain.

Medcom.id / 5-02-2020

Kejagung Terus Lacak Aset-aset Tersangka Kasus Jiwasraya Benny Tjokro

Tim pelacak aset kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang dibentuk Kejaksaan Agung saat ini tengah melacak aset-aset milik tersangka Benny Tjokrosaputro. Aset-aset yang sedang dilacak diantaranya berupa tanah yang terletak di Desa Nameng Kabupaten Lebak atas nama PT. Kencana Raya Nusa (berubah nama menjadi PT. Tri Mega Adhyarta), tanah di Kampung Ciawi RT 01 RW 06 Desa Cijoro Pasir Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, tanah di Desa Pasarian Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor yang di dalamnya terdapat dua lokasi perumahan, yaitu Millenium City dengan luas 20 hektar dan Forest Hill dengan luas 60 hektar. Ada pula tanah di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atas nama PT. Chandra Tribina, serta tanah di Desa Pingku Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor seluas 10 ha.

Merahputih.com / 5-02-2020

Kejagung Kasus Jiwasraya Kesengajaan Bukan Resiko Bisnis

Kejaksaan Agung (Kejakgung) menegaskan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya bukan risiko bisnis. Direktur Penyidikan Direktorat Pidana Khusus (Pidsus) Febrie Adriansyah menegaskan, ada tindak pidana dari manajemen dan para pengelola investasi yang menyebabkan gagal bayar. Dugaan pidana tersebut semakin menguat karena penyidikan menemukan adanya kerugian negara dari gagal bayar senilai Rp 13,7 triliun tersebut. Bahkan, Febrie menerangkan, aksi melanggar hukum yang menyebabkan gagal bayar dan merugikan keuangan negara itu dilakukan sengaja dan sistematis.

Republika.co.id / 5-02-2020

OJK Kami Terus Sempurnakan Fungsi Pengawasan

Komisi XI DPR menyoroti pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terutama realisasi pungutan ke industri jasa keuangan. Adapun realisasi pungutan mencapai Rp 5,99 triliun pada 2019. Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo mengatakan kinerja pengawasan OJK tidak sebanding dengan realisasi anggaran. Apalagi sejumlah industri jasa keuangan mengalami kesulitan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menambahkan terbentuknya panita kerja sektor keuangan merupakan bentuk kepedulian parlemen terhadap sektor jasa keuangan. Ke depan, regulator berupaya memperkuat kerja sama dalam forum Komite Stabilitas Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Republika.co.id / 5-02-2020

Panja Versus Usulan Pansus Jiwasraya

Komisi XI DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepakat targetkan penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selesai pada 3 tahun mendatang. Saat ini, tiga komisi di DPR sudah membentuk panja. Adalah Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat yang memastikan akan berjuang mengajukan penggunaan Hak Angket DPR untuk menyelidiki skandal Asuransi Jiwasraya. Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan NasDem lebih mengedepankan memaksimalkan Panitia Kerja (Panja). Jika Panja di tiap-tiap komisi tidak maksimal, ucap Sahroni, baru ditingkatkan pembentukan Pansus.

Tribunnews.com / 5-02-2020

Adik Benny Tjokrosaputro Diperiksa Kejagung RI Soal Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung RI mengungkapkan Franky Tjokrosaputro yang dimintai keterangan hari ini ialah adik kandung tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro. Namun, Franky Tjokrosaputro masih diperiksa dalam status saksi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono mengatakan, pemeriksaan Franky untuk memintai keterangan dan pengetahuannya mengenai perkara yang membelit Jiwasraya.

Tribunnews.com / 5-02-2020

OJK Tanggapi 800 Rekening Efek Terkait Jiwasraya Yang diblokir

Sebanyak 800-an rekening efek yang berkaitan dengan skandal korupsi dan gagal bayar di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah diblokir. Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menerangkan, adanya pemblokiran 800 akun pada Asuransi Jiwasraya masih dalam proses hukum. Sebelumnya permintaan pemblokiran datang dari Kejaksaan Agung kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lalu dieksekusi oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Wartaekonomi.co.id / 5-02-2020

Kasus Jiwasraya DPR Pengawasan OJK Kecolongan

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), menurut Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dolfie OFP, telah kecolongan. Hal ini lantaran Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak lebih cepat dalam menyelidiki masalah apa yang terjadi dalam perusahaan asuransi pelat merah itu. Dolfie menilai, hal tersebut mencerminkan OJK menganggap kasus gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya bukanlah suatu masalah. Padahal, lembaga lain bisa melihat persoalan itu masuk dalam ranah hukum hingga adanya tersangka yang ditetapkan.

Wartaekonomi.co.id / 5-02-2020

Skandal Jiwasraya Bisa Bahaya Pemerintah Jangan Biarkan Berlarut-larut

Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM), Yanuar Rizky berpandangan defisitnya likuiditas dan solvabilitas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus segera diselesaikan pemerintah maupun otoritas dan regulator. Lanjutnya, ia menjelaskan, adanya risiko sistemik dapat terjadi ketika para nasabah dan investor sudah tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap industri jasa keuangan asuransi. Sambungnya, Jiwasraya juga tengah dihadapkan pada kasus hukum perihal adanya dugaan korupsi yang melibatkan direksi lama dan para pemain pasar modal. Karena itu, ia meminta pemerintah harus segera mengambil langkah konkret atas permasalahan Jiwasraya.

Wartaekonomi.co.id / 5-02-2020

Kasus Jiwasraya Rumah Syahmirwan Disita Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menyita aset rumah milik Syahmirwan, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sementara pada Rabu, tim penyidik yang lain juga menggeledah Kantor PT Hanson International Tbk di Mayapada Tower 1 Jalan Jenderal Soedirman Nomor Kav-28 RT 04 RW 02 Kuningan, Karet, Jakarta Selatan. Kejagung juga telah memblokir aset milik tersangka Benny Tjokrosaputro di tiga desa di Kabupaten Lebak, Banten yakni Desa Sukamanah, Desa Nameng, Desa Cimangeteng.

Bisnis.com / 6-02-2020

Nasabah Tradisional Jiwasraya Diprioritaskan

Kementrin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan skema pengembalian dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kementrian akan memprioritaskan pengembalian dana kepada nasabah kategori tradisional atau kelompok masyarakat menengah ke bawah dan pensiunan.

Republika / 6-02-2020 Hal. 15

Pembayaran Klaim Produk Tradisional Jiwasraya Diprioritaskan

Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyatakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan memprioritaskan pembayaran klaim polis dari nasabah produk tradisional yang mayoritas pensiunan. Hal tersebut karena nasabah dari produk tradisional merupakan masyarakat menengah kebawah.

Investor Daily / 6-02-2020 Hal. 24

Usut Jiwasraya, Pansus DPR Belum Dibutuhkan

Mayoritas fraksi optimistis kinerja panja. Dorongan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) daripada sekedar panitia kerja (panja) untuk mengusut kasus Jiwasraya sepertinya tak membuahkan hasil. Sebab, mayoritas fraksi masih optimistis dengan kinerja Panja Jiwasraya yang tengah berjalan di tiga komisi. Yakni, Komisi III, Komivis IV, dan Komisi XI.

Suara Pembaruan / 6-02-2020 Hal. 3

Ekonom : Selesaikan Dulu Likuiditas Jiwasraya

Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM), Yanuar Rizky berpandangan bahwa defisit likuiditas dan solvabilitas yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (persero) harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah keungan yang lebih serius ke depan.

Harian Ekonomi Neraca / 6-02-2020

[Foto] Kinerja Industri Asuransi

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon dan Ketua Umum Asosiasi Asruansi Umum Indonesia (AAUI) Dadang Sukresna saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (5/2). Kinerja industri asuransi masih tumbuh positif meski beberapa perusahaan mengalami permasalahan yang disebabkan tata kelola internal yang tidak baik.

Bisnis Indonesia / 6-02-2020 Hal. 14

INFORMASI KEUANGAN

USD/IDR

13.690

IHSG (per 5 Februari 2020)

   5.978,51

BI Rate

 

 

 

 

 

 

Sumber Kontan.com

Sumber Media: Bisnis Indonesia, Harian Terbit, Indopos, Kompas, Kontan, Koran Jakarta, Koran Sindo, Koran Tempo, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Rakyat Merdeka, Warta Kota, Forum Keadilan, Antaranews.com, Bisnis.com, Cnbcindonesia.com, Cnnindonesia.com, Kontan.co.id, Inews.id, Katadata.co.id, Kompas.id, Kompas.com, Liputan6.com, Medcom.id, Merdeka.com, Merahputih.com, Republika.co.id, Tribunnews.com, Tempo.co, Wartaekonomi.co.id.

DOWNLOAD PDF