AAJI Daily News - 21 Januari 2020


Tanggal terbit (21 / 01 / 2020)

FM-CC-AAJI-06-001

Selasa, 21 Januari 2020 

HEADLINE NEWS

  1. Waspadai Kepentingan Politik Dibalik Penyelesaian Jiwasraya
  2. Dalami Kasus Jiwasraya, Komisi III Ikut Bentuk Panja
  3. 2020, Pertumbuhan Premi Asuransi Double Digit
  4. Saatnya Mereformasi Industri Asuransi
  5. Komisi III Minta Kejagung Percepat Penanganan Kasus Jiwasraya
  6. Kejagung Temukan Penyalahgunaan PMN di Kasus Jiwasraya
  7. Gandeng Manajer Investasi, AJB Bumiputera Jamin Pembayaran Klaim
  8. Jaksa Menelisik Lemahnya Pengawasan Jiwasraya
  9. Ada Fee Fiktif Rp 54 Miliar di Jiwasraya
  10. Oknum OJK Diduga Terlibat
  11. Relasi Jiwasraya dan Pasar Modal
  12. Oposisi Usulkan Pembentukan Panitia Khusus Jiwasraya
  13. Jangan Batasi Pengusutan Kasus Jiwasraya
  14. Kejagung Bantu Cicil Dana Jiwasraya
  15. Bentuk Lembaga Penjamin Polis
  16. Eks Dirut Jiwasraya Diperiksa KPK
  17. Jaksa Agung; Oknum OJK Diduga Terlibat
  18. Jiwasraya dan cengkeraman asing di industri asuransi jiwa RI
  19. Lemahnya Pengawasan Regulator Picu Berbagai Kasus Asuransi
  20. OJK : Setiap Pihak Bertugas Selesaikan Setiap Masalah di Sektor Asuransi
  21. Menanti Datangnya Rencana Bisnis Bumiputera
  22. Waduh! Usai Jiwasraya, Kini Bumiputera Ditagih Klaim Rp 9,6 T
  23. Setelah Jiwasraya, Giliran Bumiputera Ditagih Klaim Rp 9,6 T
  24. Prudential Tanggung Biaya Perawatan Penyakit Kritis Hingga Rp5 M
  25. Ada Potensi Klaim Rp 9,6 Triliun, Bagaimana AJB Bumiputera Membayarnya?
  26. Menilik jurus AJB Bumiputera bayar klaim yang diramal capai Rp 9,6 triliun tahun ini
  27. Potensial Untuk Bisnis Asuransi Jiwa, AXA Financial Indonesia Perluas Akses Pasar di Medan
  28. Pengembalian Dana Nasabah Jiwasraya Dikebut
  29. Prudential Siapkan Pertanggungan Rp5 M Bagi Pengidap Sakit Kritis
  30. Prudential Tanggung Biaya Perawatan Penyakit Kritis Hingga Rp5 M
  31. Saatnya OJK Memawas Diri
  32. Reformasi Asuransi, Pengamat: Mulai Dari Tata Kelola Industri
  33. [Foto] Penanganan Kasus Jiwasraya

INDUSTRI ASURANSI

1. Waspadai Kepentingan Politik Dibalik Penyelesaian Jiwasraya

Meskipun sudah di tetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi Jiwasraya, namun persoalan korupsi asuransi di perusahaan plat merah ini telah memasuki ranah politik seiring dengan usulan DPR RI untuk dibentuk panitia khusus (pansus). Merespon hal tersebut, Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, penyelesaian kasus Jiwasraya harus lebih mengedepankan penyelamatan perusahaan melalui transformasi bisnis ketimbang kepentingan politik.

HE Neraca / 21-01-2020, Hal 1

2. Dalami Kasus Jiwasraya, Komisi III Ikut Bentuk Panja

Setelah komisi VI DPR RI, Komisi III juga sepakat membentuk panitia kerja (panja) terkait kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Komisi yang membidangi hukum itu bakal rapat tertutup dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mendalami kasus korupsi tersebut.

Indopos / 21-01-2020, Hal 2

3. 2020, Pertumbuhan Premi Asuransi Double Digit

Rencana pemerintah mulai membayar bertahap klaim nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kuartal I ini dan penuntasan reformasi industri asuransi bisa mendorong premi tumbuh double digit, tahun 2020. Tahun lalu premi tumbuh 6,1% menjadi Rp 261, 6 triliun. Firdaus Djaelani, kepala pengawas Industri Keuangan dan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017, menilai industri asuransi kita cukup bagus. OJK mencatat premi industri asuransi komersial masih tumbuh 6,1 % yoy dengan nilai premi Rp 261,6 triliun di 2019. Saat ini terdapat total sekitar 137 perusahaan asuransi. Sebanyak 76 perusahaan menangani asuransi umum, 50 perusahaan asuransi jiwa, 6 perusahaan reasuransi, 3 perusahaan asuransi wajib, dan 2 perusahaan asuransi nasional.

Investor Daily / 21-01-2020, Hal 1&11

4. Saatnya Mereformasi Industri Asuransi

Industri asuransi sedang di persimpangan. Setelah kasus gagal bayar klaim nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT AJB Bumiputera merebak, kini muncul dugaan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (persero) atau Asabri mengalami hal serupa. Kasus yang membelit industri asuransi tidak boleh dipandang remeh karena sudah masuk kategori sistemik. Pendekatan korporasi dibutuhkan agar pemulihan aset perusahaan asuransi bermasalah bisa dioptimalkan. Dengan begitu pula, kasusnya tidak menimbulkan dampak sistemik. Juga tidak menggerus kepercayaan masyarakat.

Investor Daily / 21-01-2020, Hal 4

5. Komisi III Minta Kejagung Percepat Penanganan Kasus Jiwasraya

Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta Kejaksaan Agung mempercepat proses penanganan kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya, karena berkaitan dengan kepercayaan publik pada roda perekonomian negara termasuk investasi dan sebagainya. Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman pun meminta kejaksaan menjelaskan kronologis kasus Jiwasraya karena bukan merupakan kejahatan biasa, halus mainnya dan dilakukan jelang pemilihan umum.

Investor Daily / 21-01-2020, Hal 12

6. Kejagung Temukan Penyalahgunaan PMN di Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ada penyertaan modal negara (PMN) yang disalahgunakan pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selain itu, Jiwasraya disinyalir melakukan pembayaran broker fiktif sebesar Rp 54 miliar. Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman mengatakan, pengumpulan dana oleh Jiwasraya memiliki tiga sumber, yakni PMN, premi dari asuransi, dan program saving plan. Ketiga sumber itulah yang kemudian dianggap bermasalah dan disalahgunakan.

Investor Daily / 21-01-2020, Hal 19

7. Gandeng Manajer Investasi, AJB Bumiputera Jamin Pembayaran Klaim

AJB Bumiputera 1912 menyatakan sedang dalam proses menjalin kerja sama dengan perusahaan manajer investasi dalam pengelolaan premi dari produksi baru, untuk menjamin kelancaran pembayaran klaim ke depan. Sementara itu, total klaim perusahaan pada tahun lalu dan potensi klaim tahun ini mencapai Rp9,6 triliun, kata Direktur Utama AJB Bumiputera, Dirman Pardosi. Menurut Dirman, dengan adanya manajemen investasi dari pihak ketiga akan menjamin keamanan produksi baru dan klaim produksi baru, paling lama dalam 7 hari sudah cair. Penyehatan keuangan perusahaan harus seiring dengan rangkaian melunasi kewajiban Bumiputera.    

Investor Daily / 21-01-2020 Hal. 20

8. Jaksa Menelisik Lemahnya Pengawasan Jiwasraya

Kasus pidana PT Asuransi Jiwasraya semakin melebar. Kejaksaan Agung ternyata juga membidik kasus Jiwasraya dari sisi pengawasannya.  Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Kejagung dan Komisi III DPR Senin (20/1). Anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio menyebutkan ada perbedaan jauh antara aset dan kewajiban di Asuransi Jiwasraya. Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mengindikasikan keterlibatan oknum OJK sehingga pengawasan regulator jadi lemah. Mantan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK periode 2013-2017 Firdaus Djaelani enggan berkomentar. Ia mengklaim telah melakukan pengawasan terhadap perizinan produk tersebut.

Kontan / 21-01-2020 Hal. 1

9. Ada Fee Fiktif Rp 54 Miliar di Jiwasraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya komisi (fee) fiktif kepada broker senilai Rp 54 miliar pada transaksi investasi Asuransi Jiwasraya. Jumlah tersebut, justru lebih kecil dibandingkan investasi perusahaan ke saham dan reksadana. “Fee broker fiktif jumlahnya hanya Rp 54 miliar atau sedikit lebih kecil [nilainya] dibandingkan yang lain,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman di Jakarta, Senin (20/1). Secara umum, kasus Jiwasraya berangkat dari tiga aliran dana perusahaan mulai dari kelompok penyertaan modal negara, uang premi nasabah asuransi serta dana kelolaan dari produk Saving Plan. Aliran dana tersebut dikelola secara bisnis, seperti pembelian saham dan pengembangan investasi di reksadana. Dari 13 orang yang masuk daftar cekal, lima sudah berstatus tersangka.

Kontan / 21-01-2020 Hal. 20

10. Oknum OJK Diduga Terlibat

Jaksa Agung ST Burhanuddin menduga ada oknum di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Burhanuddin menyebut gagal bayar Jiwasraya tidak mungkin terjadi bila OJK benar-benar mengawasinya. Burhanuddin mengatakan pihaknya tengah menelusuri oknum OJK yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Jiwasraya. Kejaksaan Agung telah memeriksa 130 saksi dalam kasus tersebut hingga Kamis (16/1). Dari jumlah tersebut, Korps Adhyaksa sempat memanggil dua orang saksi dari OJK, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Riswinandi, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen. Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Tiga tersangka diketahui merupakan eks pejabat Jiwasraya. Mereka yakni mantan Direktur Utama, Hendrisman Rahim, bekas Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan dan, dan eks Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo. Ada pula dua tersangka dari pihak swasta, yakni Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat.  

Koran Jakarta / 21-01-2020 Hal. 12

11. Relasi Jiwasraya dan Pasar Modal

Kejaksaan Agung secara resmi telah menetapkan lima tersangka dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Tiga di antaranya adalah bekas pejabat perusahaan tersebut, yakni bekas direktur utama Hendrisman Rahim, bekas direktur keuangan Hary Prasetyo, serta bekas kepala divisi investasi dan keuangan Syahmirwan. Dua tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat. Mereka dikenakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak awal, kasus ini sangat disayangkan terjadi karena seolah-olah tidak ada pengawasan dan proses customer due diligence yang ketat. Instansi yang berwenang melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap asuransi juga seperti kecolongan, sehingga kasus ini lama tidak terdeteksi.  

Koran Tempo / 21-01-2020 Hal. 10

12. Oposisi Usulkan Pembentukan Panitia Khusus Jiwasraya

Delapan fraksi DPR berbeda pendapat dalam menyikapi skandal PT Asuransi Jiwasraya. Enam fraksi pro pemerintah mengusulkan panitia kerja sedangkan dua fraksi lain mendorong panitia khusus. Menurut ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, pertimbangannya adalah DPR dapat membongkar skandal itu secara mendalam. Anggota DPR dari PKS lain HIdayat Nur Wahid mengatakan penyelesaian kasus Jiwasraya perlu dilakukan secara komprehensif. Wakil Sekjen Demokrat Rachland Nashidik mengatakan kasus Jiwasraya tidak cukup hanya melalui panitia kerja. Adapun Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, partainya bersama partai penyokong pemerintah bersepakat untuk tidak membentuk panitia khusus.

Koran Tempo / 21-01-2020 Hal. 27

13. Jangan Batasi Pengusutan Kasus Jiwasraya

Komisi III DPR mengingatkan Kejaksaan Agung untuk tidak melokalisasi ­pengusutan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya pada orang-orang tertentu. Korps Adhyaksa diminta mengedepankan transparansi dan menindak semua pihak yang terlibat. Dalam perkara yang diduga merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka. Mereka ialah mantan Dirut PT Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro. Anggota Komisi III dari Partai Demokrat Benny K Harman menegaskan kasus Jiwasraya bukan perkara biasa. Politikus Partai Gerindra itu meminta kejaksaan transparan sehingga tidak ada satupun pihak yang terlibat lepas dari jerat hukum. Dia menambahkan, Komisi III DPR akan membentuk panitia kerja pengawasan penegakan hukum Jiwasraya. Senada, anggota Komisi III dari Partai NasDem, Taufik Basari, menekankan pentingnya penuntasan penanganan megaskandal Jiwasraya. Menurutnya, kecepatan dan kepastian hukum sangat penting karena terkait dengan kepercayaan publik pada perekonomian bangsa.  

Media Indonesia / 21-01-2020 Hal. 1

14. Kejagung Bantu Cicil Dana Jiwasraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) tak hanya melakukan proses penegakan hukum atas dugaan kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kejagung juga akan membantu pengembalian uang nasabah. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/1). Salah satu yang dibahas dalam rapat itu adalah kasus Jiwasraya. Burhanuddin menyampaikan, Kejagung telah menyita harta lima tersangka kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Menurut dia, penyitaan itu merupakan salah satu upaya Kejagung membantu nasabah untuk mendapatkan kembali uangnya. Kejagung telah melakukan pelacakan dan penyitaan aset milik lima tersangka Jiwasraya sejak Rabu (15/1). Hingga Jumat (17/1), sebanyak delapan mobil mewah dan motor besar milik para tersangka sudah dikandangkan di Kejagung dalam status sita. Selain itu, Kejagung melakukan pemblokiran rekening dan akun kustodian milik para tersangka. Pengembalian dana nasabah menjadi salah satu fokus pemerintah, khususnya Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan, Jiwasraya akan melunasi klaim nasabah melalui sejumlah skema strategis.  

Republika / 21-01-2020 Hal. 1

15. Bentuk Lembaga Penjamin Polis

UU mengamanatkan lembaga penjamin polis (LPP) dibentuk pada 2017. Kasus gagal bayar PT Jiwasraya harus dijadikan pelajaran berharga para pemangku kepentingan. Mantan Direktur Utama Jiwasraya Herris Simandjuntak mengatakan pembentukan LPP telah diamanatkan UU No. 40 Tahun 2014. Menurut Herris, keberadaan LPP dapat  memperkuat langkah OJK yang bertekad melakukan reformasi. Pengamat ekonomi Indef Eko Listiyanto juga menyerukan agar pemerintah mempercepat pendirian lembaga penjaminan polis. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP). Kehadiran lembaga penjamin polis ini diharapkan bisa menangani permasalahan pada industri asuransi tanah air. Suahasil menuturkan pendirian LPP merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yakni pada pasal 53 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

Republika / 21-01-2020 Hal. 8

16. Eks Dirut Jiwasraya Diperiksa KPK

Eks Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Hendrisman Rahim melakukan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Senin (20/1). Hendrisman diperiksa untuk melengkapi berkas perkaranya. Selain Hendrisman, tersangka lainnya adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro. Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi pada Senin terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dua saksi tersebut adalah karyawan PT Asuransi Jiwasraya Agustin Widi Hastuti dan Komisaris PT Strategic Management Services Danny Boestami.

Republika / 21-01-2020 Hal. 8

17. Jaksa Agung; Oknum OJK Diduga Terlibat

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap adanya dugaan oknum di OJK yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Kejagung juga telah memanggil dua orang saksi dari OJK. Mereka adalah Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen. Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengapresiasi langkah cepat Kejagung yang telah menetapkan lima tersangka pada dugaan kasus penyalahgunaan dana nasabah di PT Asuransi Jiwasraya. Tim penyidik Kejagung mendatangi Gedung KPK Senin (20/1) untuk memeriksa mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Tbk, Hendrisman Rahim, yang telah menyandang status tersangka.

Suara Pembaruan / 21-01-2020 Hal. 4

18. Jiwasraya dan cengkeraman asing di industri asuransi jiwa RI

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membentuk holding asuransi untuk meningkatkan kapasitas perusahaan-perusahaan BUMN semakin kuat dalam persaingan di pasar asuransi nasional dan global. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ditunjuk sebagai induk holding tersebut. Anggotanya terdiri dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo, Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo dan PT Jasa Raharja (Persero).  Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengatakan pihaknya tengah mencari investor untuk memperkuat permodalan Jiwasraya Putra. Hingga kini, terdapat lima calon investor yang sudah menjalani uji tuntas (due diligence) oleh Kementerian BUMN.

Alinea.id / 20-01-2020

19. Lemahnya Pengawasan Regulator Picu Berbagai Kasus Asuransi

Lemahnya penegakan aturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhadap industri asuransi dinilai turut menyebabkan munculnya berbagai masalah di sektor tersebut. Pengamat asuransi dan mantan Komisioner Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Irvan Rahardjo menilai bahwa terdapat sejumlah regulasi di sektor perasuransian yang pelaksanaannya masih lemah dan pengawasannya masih minim. Irvan menjelaskan bahwa terdapat praktek window dressing di tubuh Jiwasraya yang telah terjadi cukup lama, bahkan sejak era Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Namun, menurut Irvan, dalam kondisi tersebut OJK tetap meloloskan izin produk saving plan bagi Jiwasraya.

Bisnis.com / 20-01-2020

20. OJK : Setiap Pihak Bertugas Selesaikan Setiap Masalah di Sektor Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa setiap pihak memiliki tugas dan peran masing-masing dalam penyelesaian masalah di sektor perasuransian. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo menyatakan bahwa pengawasan OJK menjadi perhatian saat terjadi sejumlah masalah di industri asuransi, khususnya di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero). Namun, menurut Anto, langkah penyelesaian berbagai masalah perasuransian perlu dikembalikan kepada fungsi dari masing-masing lembaga.

Bisnis.com / 20-01-2020

21. Menanti Datangnya Rencana Bisnis Bumiputera

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunggu penyerahan proposal rencana bisnis dan penyehatan perusahaan dari manajemen Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, seiring dengan telah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019 tentang Asuransi Usaha Bersama. Dewan Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengungkapkan saat ini, pihaknya sedang melakukan pengawasan secara intensif terhadap manajemen dan Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera. Manajemen AJB Bumiputera pun diharapkan segera menyampaikan rencana bisnis dan program penyehatannya karena bentuk perusahaan tersebut berbeda dengan perusahaan asuransi lainnya, yakni pemegang polis adalah pemegang saham.

Bisnis.com / 20-01-2020

22. Waduh! Usai Jiwasraya, Kini Bumiputera Ditagih Klaim Rp 9,6 T

Belum habis kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero), giliran Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dihadapkan pada kewajiban pembayaran klaim nasabah. Manajemen mengungkapkan potensi klaim di 2019 dan 2020 nilainya mencapai Rp 9,6 triliun. Direktur Utama AJB Bumiputera Dirman Pardosi mengatakan saat ini perusahaan masih berkutat menyelesaikan masalah likuiditas dan permodalan perusahaan untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Cnbcindonesia.com / 20-01-2020

23. Setelah Jiwasraya, Giliran Bumiputera Ditagih Klaim Rp 9,6 T

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera saat ini harus menyelesaikan potensi kewajiban pembayaran klaim sebesar Rp 9,6 triliun untuk periode 2019-2020. Direktur Utama AJB Bumiputera Dirman Pardosi mengungkapkan saat ini perseroan sedang menyusun strategi untuk penyelesaian klaim ini. Dia mengungkapkan prinsip utamanya adalah pemisahan bisnis lama dan bisnis baru. Nantinya dana bisnis baru dikelola oleh entitas di luar Bumiputera atau pihak ketiga.

Detik.com / 20-01-2020

24. Prudential Tanggung Biaya Perawatan Penyakit Kritis Hingga Rp5 M

PT Prudential (LON:PRU) Life Assurance (Prudential Indonesia) membuat terobosan baru dengan meluncurkan PRUTotal Critical Protection (PRUTop) dan PRUTotal Critical Protection Syariah (PRUTop Syariah). Kedua asuransi kesehatan ini memberikan perlindungan atas kondisi kritis yang lebih luas, tidak lagi terbatas pada jumlah penyakit kritis yang dilindungi maksimal uang pertanggungan hingga Rp5 Miliar.

Investing.com / 20-01-2020

25. Ada Potensi Klaim Rp 9,6 Triliun, Bagaimana AJB Bumiputera Membayarnya?

PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 harus berupaya lebih keras lagi mencari sumber pendanaan guna memenuhi klaim. Untuk membayar klaim kepada nasabah, Bumiputera mengoptimalkan  aset yang dimiliki. Optimalisasi aset tersebut melalui penjualan aset properti sekaligus Kerja Sama Operasional (KSO).

Kompas.com / 20-01-2020

26. Menilik jurus AJB Bumiputera bayar klaim yang diramal capai Rp 9,6 triliun tahun ini

PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 harus berupaya lebih keras lagi mencari sumber pendanaan guna memenuhi klaim. Untuk membayar klaim kepada nasabah, Bumiputera mengoptimalkan  aset yang dimiliki. Optimalisasi aset tersebut melalui penjualan aset properti sekaligus Kerja Sama Operasional (KSO).

Kontan.co.id / 20-01-2020

27. Potensial Untuk Bisnis Asuransi Jiwa, AXA Financial Indonesia Perluas Akses Pasar di Medan

AXA Financial Indonesia terus meningkatkan jangkauan produk serta layanannya dengan merelokasi serta meresmikan kantor pemasaran, di Jalan S Parman Medan, Senin (20/1/2020). Dengan menyediakan fasilitas layanan asuransi jiwa yang nyaman serta varian produk yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ini merupakan wujud nyata komitmen AXA Financial Indonesia untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki hidup yang lebih baik (Empower People to Live a Better Life). Presiden Direktur AXA Financial Indonesia, Niharika Yadav, mengatakan, penguatan jalur distribusi dan pengembangan jangkauan dilakukan perusahaan untuk membuka layanan asuransi kepada lebih banyak masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan lokal dan memberikan solusi perlindungan yang tepat.

Medanbisnisdaily.com / 20-01-2020

28. Pengembalian Dana Nasabah Jiwasraya Dikebut

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan PT Jiwasraya (Persero) dapat mengembalikan dana nasabah mulai bulan depan. Dana untuk membayar klaim pemegang polis bakal diperoleh dari sejumlah skema bisnis yang disiapkan, salah satunya pembentukan perusahaan induk atau holding BUMN asuransi. Tahap awal, nasabah-nasabah kecil diprioritaskan, kata Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN.

Republika.co.id / 20-01-2020

29. Prudential Siapkan Pertanggungan Rp5 M Bagi Pengidap Sakit Kritis

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merilis produk baru PRUtotal Critical Protection (Prutop) dan PRUtotal Critical Protection Syariah (Prutop Syariah) untuk mengcover kebutuhan penyakit kritis yang terus meningkat. Layanan ini menyiapkan nilai pertanggungan hingga Rp5 miliar. Chief Agency Officer Prudential Indonesia Rusli Chan mengatakan, solusi ini adalah rangkaian produk pelengkap asuransi tambahan inovatif pertama di industri ini. Produk ini dalam rangka memastikan masyarakat Indonesia terlindungi secara total tanpa ada batasan jumlah maupun jenis penyakit kritis.

Sindonews.com / 20-01-2020

30. Prudential Tanggung Biaya Perawatan Penyakit Kritis Hingga Rp5 M

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merilis produk baru PRUtotal Critical Protection (Prutop) dan PRUtotal Critical Protection Syariah (Prutop Syariah) untuk mengcover kebutuhan penyakit kritis yang terus meningkat. Layanan ini menyiapkan nilai pertanggungan hingga Rp5 miliar. Chief Agency Officer Prudential Indonesia Rusli Chan mengatakan, solusi ini adalah rangkaian produk pelengkap asuransi tambahan inovatif pertama di industri ini. Produk ini dalam rangka memastikan masyarakat Indonesia terlindungi secara total tanpa ada batasan jumlah maupun jenis penyakit kritis.

Wartaekonomi.co.id / 20-01-2020

Regulasi & Makro Ekonomi

31. Saatnya OJK Memawas Diri

Otoritas Jasa Keuangan sedang jadi sorotan. Kinerja lembaga ini dianggap tidak bagus. Kasus di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mencuat beberapa waktu terakhir memperkuat tudingan itu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan adanya korupsi di dalam tubuh Jiwasraya mencapai Rp 13,7 triliun. Kejaksaan bahkan telah menetapkan lima tersangka. Ironisnya, bobrok di tubuh Jiwasraya ternyata telah berlangsung menahun. Khalayak lantas menanyakan efektivitas peran OJK. Lemahnya pengawasan bisa terjadi karena kesenjangan antara peraturan dan pengawasan oleh OJK, salah satunya karena terdapat konflik kepentingan dengan industri. OJK diharapkan dapat dibenahi dan diperkuat sehingga kasus serupa yang merugikan negara dan masyarakat umum dapat dicegah.

Bisnis Indonesia / 21-01-2020, Hal 2

32. Reformasi Asuransi,Pengamat: Mulai dari Tata Kelola Industri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan reformasi pengawasan dan peraturan kehati-hatian industri jasa keuangan non bank. Rencana ini sudah diinisiasi sejak 2018. Menurut pengamat asuransi Irvan Rahardjo pada tahap awal reformasi yang harus dilakukan dengan menegakan tata kelola dan kehati-hatian pelaku industri serta integritas regulator maupun pelaku pasar terutama menghilangkan konflik kepentingan pada tubuh OJK.

Republika.co.id / 21-01-2020

Berita Foto

33. [Foto] Penanganan Kasus Jiwasraya

ST Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus M. Adi Toegarisman memberikan penjelasan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR. Rapat tersebut membahas tentang beberapa isu, diantaranya perkembangan penanganan kasus Jiwasraya, serta peristiwa Semanggi yang sebelumnya oleh Jaksa Agung tidak termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Bisnis Indonesia / 21-01-2020, Hal 14

INFORMASI KEUANGAN

USD/IDR

13.639

IHSG (per 20 Januari 2020)

   6.245,04

BI Rate

 

Sumber Kontan.com

Sumber Media:

Bisnis Indonesia, HE Neraca, Indopos, Investor Daily, Indopos, Koran Jakarta, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Kontan, Media Indonesia, Republika, Alinea.id, Bisnis.com, Cnbcindonesia.com, Detik.com, Investing.com, Kompas.com, Kontan.co.id, Medanbisnisdaily.com, Republika.co.id, Sindonews.com, Wartaekonomi.co.id.

 

DOWNLOAD PDF