AAJI Daily News - 7 Januari 2019


Tanggal terbit (07 / 01 / 2020)

FM-CC-AAJI-06-001

Selasa, 7 Januari 2020 

HEADLINE NEWS

  1. Pasca Banjir, Asuransi Properti dan Kendaraan Paling Banyak Diklaim
  2. Properti dan Kendaraan Paling Banyak Diklaim Usai Banjir
  3. BPK Audit Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya
  4. Holding Jiwasraya Bakal MenghasilkanDana Segar Rp2 Triliun
  5. Kasus Jiwasraya, Kejagung Gandeng BPK dan PPATK
  6. BPK Rampung Mengaudit Jiwasraya
  7. Holdingisasi Jiwasraya Raup Dana Segar Rp2 Triliun
  8. Nasabah Jiwasraya Bakal Gigit Jari
  9. BPK Sebut Skandal Jiwasraya Amat Kompleks
  10. Komisi VI Usulkan Restrukturisasi
  11. Menteri Erick Optimistis Raup Dana Segar Rp2 Triliun
  12. BPK Audit Investigasi Jiwasraya
  13. OJK Diminta Tak Lepas Tangan
  14. Ada Pidana Ada Kriminalnya, Jiwasrayagate Benang Kusut
  15. Benarkah Klaim Bumiputera Dapat Diselesaikan di Kantor Pusat?
  16. Sequis Life Bayarkan Klaim Rp644,9 Miliar ke Nasabah
  17. Ganti tahun, nasib dana nasabah Jiwasraya masih menggantung

TENTANG AAJI

1. Pasca Banjir, Asuransi Properti dan Kendaraan Paling Banyak Diklaim

Banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 di Jabotabek telah merendam perumahan hingga kendaraan warga menyebabkan peningkatan klaim asuransi. Direktur Eksekutif AAUI, Dody Dalimunthe menyebutkan minggu pertama pasca banjir nasabah mulai melakukan klaim, dengan mayoritas kalim asuransi rumah tinggal dan asuransi kendaraan bermotor. Sampai saat ini, AAUI masih belum mendapatkan rekap data nilai klaim banjir. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu, mengatakan klaim asuransi jiwa tidak terlalu berpengaruh usai bencana banjir. Menurut Togar, hal tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proteksi diri dan keluarga melalui asuransi jiwa.

HE Neraca / 07-01-2020, Hal 5

2. Properti dan Kendaraan Paling Banyak Diklaim Usai Banjir

Dalam sepekan belakang, wilayah Jabodetabek dilanda hujan deras berkepanjangan. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pun memperkirakan akan terjadi peningkatan pengajuan klaim di awal tahun ini. Sampai saat ini AAUI masih belum mendapatkan rekap data nilai klaim banjir. Hal tersebut lantaran semua perusahaan asuransi masih dalam proses penanganan klaim di perusahaan masing-masing. Direktur Eksekutif AAUI Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe memastikan pengajuan klaim nantinya akan bertambah seiring kondisi warga mulai kembali normal. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu, mengatakan klaim asuransi jiwa tidak terlalu berpengaruh usai bencana banjir ini. Di samping jumlah korban jiwa yang hanya sedikit, tidak semua dari mereka memiliki polis asuransi jiwa.

Republika.co.id / 06-01-2020

INDUSTRI ASURANSI

3. BPK Audit Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya

Kasus gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya memberikan coreng bagi industri asuransi nasional dan citra BUMN. Kini, kasus ini mulai mendapatkan perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) untuk melakukan audit atas potensi kerugian negara yang lebih besar. BPK bersama Kejaksaan Agung RI akan melakukan pengumuman resmi terkait kasus gagal bayar yang terjadi di perusahaan asuransi Jiwasraya, kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kasus gagal bayar Jiwasraya menunjukkan keteledoran dan kegagalan OJK sebagai pengawas lembaga keuangan. Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan pihaknya akan segera memanggil dan meminta keterangan OJK selaku pengawas lembaga keuangan di Indonesia. Apalagi setiap 3 bulan sekali OJK menerima laporan dari bank, asuransi, dan lembaga keuangan.

HE Neraca / 07-01-2020, Hal 1

4. Holding Jiwasraya Bakal Menghasilkan  Dana Segar Rp2 Triliun

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana pembentukan holdingisasi untuk PT Asuransi Jiwasraya berpotensi akan menghasilkan dana segar atau cash flow sekitar Rp1,5 triliun sampai dengan Rp2 triliun bagi nasabah. Diketahui, sebelumnya Kementerian BUMN memaparkan langkah-langkah untuk menyelamatkan Jiwasraya dalam rangka untuk mengungkapkan duduk perkara sesungguhnya dalam kasus di perusahaan asuransi pelat merah tersebut sekaligus menuntaskan pembayaran kepada nasabahnya. Salah satu langkah penyelesaian adalah melakukan holdingisasi asuransi, sehingga diharapkan dengan adanya holdingisasi tersebut bisa membantu mendapatkan dukungan anggaran yang besar yang bisa dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap nasabah Jiwasraya. Sebelumnya, Kementerian BUMN memaparkan langkah-langkah penyelamatan Jiwasraya dalam rangka mengungkapkan duduk perkara sesungguhnya dalam kasus perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

HE Neraca / 07-01-2020, Hal 5

5. Kasus Jiwasraya, Kejagung Gandeng BPK dan PPATK

Kejaksaan Agung akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap skandal gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Insya Allah nanti pakai BPK dan kami sudah berkoordinasi dengan BPK," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung M. Adi Toegarisman. Adi juga menegaskan akan melibatkan PPATK dalam penelusuran aliran dana Jiwasraya. Adi menambahkan, Kejaksaan Agung sedang sedang melakukan penyidikan, merumuskan peristiwa dan awal. Setelah itu Kejagung akan mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian menetapkan tersangka.

Investor Daily / 07-01-2020, Hal 23

6. BPK Rampung Mengaudit Jiwasraya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai melakukan pemeriksaan atau investigasi kasus PT Asuransi Jiwasraya. Hasil pemeriksaan tersebut rencananya akan diumumkan secara resmi pada Rabu (8/1). Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, nanti akan menyampaikan sejumlah indikasi dalam kasus Jiwasraya, termasuk masalah kerugian negara. "Masalah di Jiwasraya tidak hanya berkaitan masalah hukum pidana. Ada masalah risk based capital dan risk management," ujar Agung, Senin (6/1). Pada Senin, Kejagung telah memanggil Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi sebagai saksi ahli.

Kontan / 07-01-2020, Hal 20

7. Holdingisasi Jiwasraya Raup Dana Segar Rp2 Triliun

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana pembentukan holdingisasi untuk PT Asuransi Jiwasraya berpotensi akan menghasilkan dana segar atau cash flow sekitar Rp1,5 triliun sampai dengan Rp2 triliun bagi nasabah. Diketahui, sebelumnya Kementerian BUMN memaparkan langkah-langkah untuk menyelamatkan Jiwasraya dalam rangka untuk mengungkapkan duduk perkara sesungguhnya dalam kasus di perusahaan asuransi pelat merah tersebut sekaligus menuntaskan pembayaran kepada nasabahnya. Salah satu langkah penyelesaian adalah melakukan holdingisasi asuransi, sehingga diharapkan dengan adanya holdingisasi tersebut bisa membantu mendapatkan dukungan anggaran yang besar yang bisa dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap nasabah Jiwasraya. Rencana holdingisasi asuransi tersebut diharapkan kuartal pertama atau kedua juga telah selesai. Rencana holdingisasi ini juga bisa lebih cepat dari rencana-rencana lainnya. Menteri BUMN, Erick Thohir membantah rumor yang mengaitkan nama orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo dan lingkaran Istana terlibat dalam skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Erick menegaskan, bahwa Pemerintah akan menghentikan oknum-oknum yang merampok Jiwasraya hingga kondisi keuangannya babak belur.

Koran Jakarta / 07-01-2020, Hal 6

8. Nasabah Jiwasraya Bakal Gigit Jari

Pemerintah dipastikan tidak akan melakukan bailout untuk menyelesaikan kasus gagal bayar premi PT Asuransi Jiwasraya. Nasabah Jiwasraya bakal gigit jari dalam beberapa tahun ke depan selama belum ditemukan solusi jitu menyelesaikan kasus tersebut. Erick mengatakan, upaya penyelamatan Jiwasraya akan dilakukan berdasarkan skema yang telah dibuat sebelumnya tanpa melibatkan penambahan modal dari pemerintah. Skema pembentukan holding asuransi tersebut diketahui telah diajukan ke Presiden. Dari holding asuransi ini diproyeksikan didapat dana sekitar Rp2 triliun per tahun. Selain itu, melalui anak usahanya, Jiwasraya Putera diproyeksikan didapat dana Rp3 triliun yang dapat digunakan untuk membayar dana nasabah. Erick mengatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan upaya penyelamatan itu kepada Dirut Jiwasraya Hexsana Tri Sasongko. "Biar nanti dirut Jiwasraya yang jelaskan detailnya. Kalau saya hanya memastikan kerjaan direksi agar bersinergi dengan visi besar Presiden," jelasnya. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap menyampaikan hasil audit investigasi terkait kasus gagal bayar klaim dari Asuransi Jiwasraya. Kepala BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, hasil investigasi Jiwasraya akan diumumkan pada Rabu 8 Januari 2020.

Koran Sindo / 07-01-2020, Hal 12

9. BPK Sebut Skandal Jiwasraya Amat Kompleks

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan ikut terlibat dalam ivestigasi mengungkap skandal gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (persero). Esok, BPK dan Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers bersama untuk memberi keterangan awal pengungkapan kasus tersebut, katat Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Firman mengatakan permasalahan yang menjerat perusahaan asuransi itu cukup kompleks. BPK akan berperan untuk mengaudit manajemen risiko hingga kerugian negara yang diakibatkan perseroan. BPK, lanjut Firman, telah berkomunikasi secara intens dengan Kejaksaan Agung ihwal permasalahan tersebut. Data-data terkait dengan permasalahan Jiwasraya juga telah diterima oleh BPK. Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis yang jatuh tempo senilai Rp12,4 triliun. Hingga Agustus 2019, perusahaan asuransi milik negara itu diperkirakan rugi Rp13,7 triliun. Dugaan penyelewengan dana pun sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Kejagung membentuk tim 16 jaksa untuk untuk menangani dugaan korupsi dalam Jiwasraya, dengan perincian 12 anggota dan 4 pimpinan. Sebelumnya, Kejagung telah memeriksa 89 saksi dan meminta pencekalan terhadap 10 orang per 26 Desember 2019. Kesepuluh orang yang dicekal antara lain dari pihak swasta serta pejabat dan mantan pejabat Jiwasraya, termasuk mantan Dirut PT Asuransi Jiwasraya Asmawi Syam. Asmawi sudah menjalani pemeriksaan pada Jumat (3/12/2019). Di pihak Jiwasraya ada pula Komisaris Utama Djonny Wiguna, Direktur Pemasaran De Yong Adrian, dan Plt Direktur Utama Muhammad Zamkhani.

Media Indonesia / 07-01-2020, Hal 4

10. Komisi VI Usulkan Restrukturisasi

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima yakin kasus Jiwasraya bisa segera teratasi. Salah satu solusi terkait persoalan kasus gagal bayar polis nasabah adalah dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi menjadi salah satu prasyarat yang harus dilakukan. Langkah selanjutnya adalah membentuk holding dengan BUMN lain dan menarik investor melalui proses privatisasi. Aria menambahkan, penjualan saham ke publik bisa dilakukan selama pemerintah masih tetap memegang saham mayoritas di atas 51 persen. Banyaknya jumlah nasabah menjadikan asuransi pelat merah itu sebagai salah satu perusahaan asuransi terbesar.

Rakyat Merdeka / 07-01-2020, Hal 7

11. Menteri Erick Optimistis Raup Dana Segar Rp2 Triliun

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana pembentukan holdingisasi untuk PT Asuransi Jiwasraya berpotensi akan menghasilkan dana segar atau cash flow sekitar Rp1,5 triliun sampai dengan Rp2 triliun bagi nasabah. Diketahui, sebelumnya Kementerian BUMN memaparkan langkah-langkah untuk menyelamatkan Jiwasraya, salah satu langkah penyelesaian adalah melakukan holdingisasi asuransi, sehingga diharapkan dengan adanya holdingisasi tersebut bisa membantu mendapatkan dukungan anggaran yang besar yang bisa dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap nasabah Jiwasraya. Erick tidak akan kompromi dengan oknum yang ada di Jiwasraya. BPK akan mengumumkan hasil investigasi kasus Jiwasraya pada Rabu (8/1). Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan pihaknya sedang memeriksa tak hanya laporan keuangan tetapi keseluruhan elemen Jiwasraya. Menurut Agung, salah satu penyebab Jiwasraya gagal bayar polis adalah tak adanya risk management.

Rakyat Merdeka / 07-01-2020, Hal 14

12. BPK Audit Investigasi Jiwasraya

BPK melakukan audit investigasi terhadap PT Asuransi Jiwasraya. BPK akan mengumumkan hasil audit investigasi tersebut pada Rabu (8/1). Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, saat ini BPK sedang melakukan pemeriksaan tak hanya dari sisi laporan keuangan saja tetapi keseluruhan elemen Jiwasraya. BPK saat ini sudah memiliki program risk assessment yang membuat BPK dapat memantau risiko yang terjadi pada kementerian atau lembaga terkait keputusan manajemen dan bisnis. Penetapan tersangka dalam kasus Jiwasraya hanya tinggal menunggu waktu. Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman mengatakan, penyidikan dugaan pidana dalam pengelolaan dana nasabah di Jiwasraya terus berproses. Kejaksaan masih mencari sejumlah bukti untuk langkah maju penetapan tersangka.

Republika / 07-01-2020, Hal 15

13. OJK Diminta Tak Lepas Tangan

Ketua YLKI Tulus Abadi menilai kasus gagal bayar Jiwasraya menunjukkan keteledoran dan kegagalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas keuangan. Apalagi kasus gagal bayar dan permasalahan di Jiwasraya sudah berlangsung lama. ”OJK itu mandul. Harusnya dengan adanya OJK, kejadian banyak asuransi mengalami gagal bayar itu tidak terjadi. Harusnya OJK mampu mendeteksi sejak dini dengan kewenangan funsi pengawasannya, tetapi hal ini nyatanya tidak terjadi," kata Tulus. Menurutnya, bobroknya kinerja OJK tak terlepas dari integritas lembaga itu dinilai tidak mampu bersikap independen. Pasalnya biaya operasional lembaga itu didapat dari iuran lembaga keuangan yang diawasinya. Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman mengatakan akan lembaganya akan segera memanggil dan meminta keterangan OJK selalu poengawas lembaga keuangan di Indonesia. Lanjut Alamsyah, Ombudsman saat ini tengah mempelajari kasus-kasus yang terjadi di pasar modal dan industri keuangan. Termasuk pengawasan yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan dari OJK. Selaku regulator di pasar modal dan lembaga keuangan. Alamsyah menilai saat ini Ombudsman melihat akuntabilitas dalam menyelesaikan kasus di pasar modal dan lembaga keuangan yang dilakukan oleh otoritas terkait terbilang sangat buruk. Jika otoritasnya tidak memiliki akuntabilitas, Alamsyah khawatir akan merusak sistim perekonomian nasional yang lebih besar dikemudian hari.

Warta Kota / 07-01-2020, Hal 14

14. Ada Pidana Ada Kriminalnya, Jiwasrayagate Benang Kusut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut Jiwasrayagare yang merugikan negara sebesar Rp 13,7 triliun begitu kompleks. Rumit ibarat benang kusut. Ada persoalan kriminal, pidana, dan masalah manajemen risiko pengelolaan keuangan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna membocorkan sedikit hasil investigasinya terkait Jiwasrayagate. Menurut dia, kasusnya sangat kompleks. “Lebih kompleks dari yang dibayangkan teman-teman,” kata Agung di Jakarta, kemarin.

Rakyat Merdeka - 07/01/2020, Hal 1 & 9

15. Benarkah Klaim Bumiputera Dapat Diselesaikan di Kantor Pusat?

Sejumlah nasabah Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 dari berbagai wilayah mendapatkan arahan untuk menyelesaikan proses klaim di Kantor Pusat Bumiputera, Jakarta. Pencairan klaim Ani Ariyani tak kunjung menemukan titik terang. Dia yang merupakan nasabah Bumiputera di Garut, Jawa Barat diarahkan untuk menyelesaikan proses klaim ke kantor pusat Bumiputera. Tak kunjung mendapatkan titik terang, Ani bersama beberapa nasabah lainnya kemudian meminta bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Garut untuk mengadvokasi penyelesaian klaim tersebut. Direktur Utama Bumiputera Dirman Pardosi menjelaskan bahwa sistem pembayaran klaim dilakukan dengan metode antrean. Setiap nasabah memiliki nomor urut masing-masing untuk pembayaran klaim yang tersendat. Dia menjelaskan bahwa saat ini Bumiputera menghadapi masalah likuiditas dan solvabilitas yang serius. Jajaran direksi pun tidak dapat memastikan tanggal pembayaran klaim karena bergantung kepada keberhasilan strategi yang sedang dijalankan.

Bisnis.com / 06-01-2020

16. Sequis Life Bayarkan Klaim Rp644,9 Miliar ke Nasabah

PT Asuransi Jiwa Sequis Life sampai kuartal III/2019 telah membayarkan klaim dan manfaat senilai total Rp644,9 miliar kepada para nasabahnya. Assistant External Communication Manager Sequis Life Ineke Novianty Sinaga menyatakan, nilai klaim itu dibayarkan pihaknya kepada para nasabah Sequis Life, misalnya untuk klaim kesehatan. Dengan adanya pembayaran klaim dari Sequis Life, menurutnya, nasabah merasakan terbantu menjalani proses pengobatan, dan harta serta asetnya tetap aman.

Bisnis.com / 06-01-2020

17. Ganti tahun, nasib dana nasabah Jiwasraya masih menggantung

Pergantian tahun belum memberikan berkah bagi para nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Hingga minggu pertama di tahun baru ini, para pemegang polis belum bisa menarik dana mereka. Sebenarnya internal Jiwasraya masih berjalan seperti biasa. Salah satu pegawai Jiwasraya yang menolak untuk membuka identitasnya menyatakan masih bekerja seperti biasa. Ia pun mengaku tidak terlalu memahami mengenai kasus gagal bayar Jiwasraya ini.

Kontan.co.id / 06-01-2020

INFORMASI KEUANGAN

USD/IDR

13.952

IHSG (per 6 Januari 2020)

   6.257,40

BI Rate

 

Sumber Kontan.com

Sumber Media:

HE Neraca, Investor Daily, Kontan, Koran Sindo, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Republika, Warta Kota, Bisnis Indonesia, Bisnis.com, Kontan.co.id,

 

DOWNLOAD PDF