AAJI Daily News - 27 Januari 2020


Tanggal terbit (27 / 01 / 2020)

FM-CC-AAJI-06-001

Senin, 27 Januari 2020 

HEADLINE NEWS

  1. Agar kasus Jiwasraya tak terulang, AAJI minta lembaga penjamin polis segera dibentuk
  2. Pengobatan Corona Virus Dijamin Asuransi? AAJI Beri Penjelasan
  3. AAJI Yakin LPP Bisa Dorong Kepercayaan Nasabah pada Asuransi
  4. Pasca Kasus Jiwasraya, Asosiasi Asuransi Gencar Sosialisasi
  5. Pansus Hambat Pencairan Dana Nasabah Jiwasraya
  6. AJB Bumiputera Siapkan Teknologi Big Data
  7. 3 Panja Rawan Timbulkan Kegaduhan
  8. Asuransi Bumiputera Siapkan Inovasi Big Data untuk Pemilik Polis
  9. Panja Jiwasraya Jadwalkan Pemanggilan
  10. Panja Bakal Panggil Direksi Lama Jiwasraya
  11. Panja Jiwasraya Jadwalkan Pemanggilan Erick Thohir
  12. Akibat Jiwasraya, Dana Sejumlah Nasabah Kena Blokir
  13. Investasi Merugi Asuransi Berbenah Diri
  14. WanaArtha Life Bawa Industri Asuransi RI di WEF Davos
  15. Bumiputera Siapkan Inovasi Big Data Efektifkan Data Polis
  16. Dorong bisnis, WanaArtha Life ambil bagian dalam World Economic Forum 2020
  17. OJK Perketat Aturan Industri Asuransi
  18. Asuransi kini wajib punya direktur Kepatuhan, siapa yang sudah memenuhi aturan?

TENTANG AAJI

1. Agar kasus Jiwasraya tak terulang, AAJI minta lembaga penjamin polis segera dibentuk

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendorong agar pemerintah dapat segera melaksanakan dan membentuk Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP). Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan, agar pemerintah terus melaksanakan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) secara intensif dan efektif sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara tepat.

Kontan.co.id / 24-01-2020

2. Pengobatan Corona Virus Dijamin Asuransi? AAJI Beri Penjelasan

Virus Corona telah memberi ketakutan pada dunia. Virus yang dimulai dari Wuhan, China itu memiliki gejala demam tinggi, batuk dan nyeri tenggorokan. Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menuturkan suatu penyakit dinyatakan ditanggung ataupun tidak sangat tergantung dengan perjanjian yang dibuat oleh pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Untuk itu, Togar meminta para pemegang asuransi jiwa membaca kembali polis yang dimiliki. Sementara untuk para calon pembeli polis asuransi kesehatan dapat menambahkan jaminan perlindungan akibat wabah seperti corona yang saat ini berkembang.

Bisnis.com / 26-01-2020

3. AAJI Yakin LPP Bisa Dorong Kepercayaan Nasabah pada Asuransi

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengharapkan pembentukan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) nantinya bisa menginduk pada lembaga yang sudah ada atau masuk ke bagian LPS, sehingga pendiriannya lebih efisien. Selain itu, menurut Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu, LPP akan bisa mendorong tingkat kepercayaan nasabah terhadap industri asuransi dan bisa meminimalisir keriuhan yang terjadi saat ini.

Cnbcindonesia.com / 26-01-2020

4. Pasca Kasus Jiwasraya, Asosiasi Asuransi Gencar Sosialisasi

Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Sulawesi Selatan Andy Anwar menyebutkan pihaknya gencar melakukan sosialisasi guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi yang menurun akibat kasus Jiwasraya. Andy Anwar di Makassar mengakui, kasus Jiwasraya memberikan dampak meski tidak signifikan terhadap pertumbuhan bisnis asuransi di Sulawesi Selatan. AAJI Sulawesi Selatan juga fokus menjelaskan perbedaan asuransi pada umumnya dengan Jiwasraya. Produk asuransi yang itu menjual berupa premi atau pertanggungan, sebaliknya yang ditawarkan Jiwasraya itu adalah berbasis tabungan pasti atau guaranteed return sebesar 9-13 per tahun yang pada awalnya memang begitu menarik namun akhirnya sulit diwujudkan.

Tempo.co / 26-01-2020

INDUSTRI & ASURANSI

5. Pansus Hambat Pencairan Dana Nasabah Jiwasraya

Terkait dengan kasus dugaan korupsi yang membelit PT Asuransi Jiwasraya, Pemerintah sejatinya telah menempuh metode hukum melalui penyidikan dan pemeriksaan yang dilakukan Kejagung RI terhadap berbagai pihak terkait. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi menyampaikan, parlemen perlu mempertimbangan pembentukan Pansus untuk menangani kasus PT Jiwasraya. Upaya PD dan PKS membentuk Pansus Jiwasraya adalah metode non-hukum atau politis dalam menyelesaikan kasus tersebut. Upaya ini hanya akan memperpanjang proses penyelesaian kasus Jiwasraya serta berpotensi menghambat upaya Kejagung membongkar kasus tersebut. Hal ini tentu berdampak pada proses pengembalian dana nasabah Jiwasraya yang akan memakan waktu semakin lama.

HE Neraca / 27-01-2020 Hal. 2

6. AJB Bumiputera Siapkan Teknologi Big Data

Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 (AJBB), Diding S. Anwar, mengatakan pihaknya akan melakukan transformasi digital dengan menggunakan teknologi big data. Inovasi ini dibutuhkan untuk mengolah data pemilik polis sehingga lebih efektif. Dengan Big Data diharapkan dapat mengolah data pemilik polis untuk pengembangan bisnis. Dia berharap langkah ini bisa mengatasi berbagai kendala yang sedang dihadapi.

HE Neraca / 27-01-2020 Hal. 5

7. 3 Panja Rawan Timbulkan Kegaduhan

Pembentukan tiga panitia kerja (Panja) kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dikhawatirkan dapat menimbulkan kegaduhan. Hal itu dapat memicu kepentingan antar-Panja untuk mencari popularitas dan bersaing menampilkan progres pengawasan dan pengawalan kasus tersebut. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, kepentingan tersebut harus dihilangkan dan anggota DPR perlu memiliki arah yang jelas dalam menangani kasus ini. Masing-masing Panja harus jelas tujuannya.

Koran Jakarta / 27-01-2020 Hal. 3

8. Asuransi Bumiputera Siapkan Inovasi Big Data untuk Pemilik Polis

Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 (AJBB), Diding S. Anwar, mengatakan pihaknya akan melakukan transformasi digital dengan menggunakan teknologi big data. Inovasi ini dibutuhkan untuk mengolah data pemilik polis sehingga lebih efektif. Dengan Big Data diharapkan dapat mengolah data pemilik polis untuk pengembangan bisnis. Dia berharap langkah ini bisa mengatasi berbagai kendala yang sedang dihadapi.

Koran Sindo / 27-01-2020 Hal. 12

9. Panja Jiwasraya Jadwalkan Pemanggilan

Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya dilaporkan telah menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait dalam rapat dengar pendapat umum yang dijadwalkan berlangsung pekan ini. Menurut Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu, Panja juga akan mengundang Menteri BUMN dan Direksi Jiwasraya untuk mengetahui persoalan secara detail dan skema yang dilakukan perihal pengamanan uang negara dan penyelamatan uang nasabah.

Media Indonesia / 27-01-2020 Hal. 2

10. Panja Bakal Panggil Direksi Lama Jiwasraya

Anggota Panitia Kerja Jiwasraya Komisi VI DPR Achmad Baidowi menyampaikan, pihaknya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar asuransi dan pakar saham. Hal itu untuk mengetahui ataupun mendapatkan gambaran terkait skema jasa asuransi dan pasar modal. Selain itu, Panja Jiwasraya juga akan mengundang direksi lama. Bahkan yang ditahan pun akan diupayakan datang untuk berkoordinasi dengan komisi terkait. Selain itu, Menteri BUMN sebelumnya juga akan dipanggil.

Republika / 27-01-2020 Hal. 2

11. Panja Jiwasraya Jadwalkan Pemanggilan Erick Thohir

Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR RI berencana memanggil pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya. Menurut anggota Panja, Achmad Baidowi, pihaknya akan mengawali pengusutan kasus ini dengan memanggil pakar asuransi dan pakar saham untuk mengetahui dimana letak maladministrasi tata kelola Jiwasraya. Panja mengundang Menteri BUMN Erick Thohir dan Direksi Jiwasraya untuk dimintai keterangan mengenai duduk perkara Jiwasraya secara detail dan skema yang dilakukan terkait pengamanan uang negara dan penyelamatan uang nasabah.

Warta Kota / 27-01-2020 Hal. 15

12. Akibat Jiwasraya, Dana Sejumlah Nasabah Kena Blokir

Bola salju kasus Jiwasraya terus menggelinding. Selain menekan pasar saham, volume perdagangan di bursa kian sepi. Padahal rupiah sedang kuat yang seharusnya berefek positif ke bursa saham. Selain berdampak ke pasar, sejumlah rekening efek terkena pemblokiran seiring penyidikan kasus Jiwasraya, melainkan pernah digunakan untuk transaksi dengan rekening milik lima tersangka di kasus tersebut.

Kontan / 27-01-2020, Hal 1

13. Investasi Merugi Asuransi Berbenah Diri

Bukan hanya nasabah AJBB yang sedang harap-harap cemas menanti pembayaran klaim polis asuransi. Sebanyak 17.403 pemegang polis JS Saving Plan milik PT Asuransi Jiwasraya juga tengah memperjuangkan haknya. Hingga kini, ribuan nasabah produk JS Plan itu belum menerima pencairan klaim. Menurut Hotbonar Sinaga, Pakar asuransi dari Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA), saat ini pemerintah tengah mengalami defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jadi, ketimbang dana PMN itu untuk menambal kerugian Jiwasraya, lebih baik disalurkan ke defisit anggaran BPJS Kesehatan atau buat pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah sepertinya sudah memiliki skema untuk menyelamatkan Jiwasraya.

Tabloid Kontan / 27 Jan-2 Feb 20 Hal. 20

14. WanaArtha Life Bawa Industri Asuransi RI di WEF Davos

Presiden Komisaris WanaArtha Life Evelina F. Pietruschka mengatakan WanaArtha Life merupakan Long-term Partner of the World Economic Forum (WEF) dan satu-satunya perusahaan asuransi anak negeri yang menjadi anggota dan aktif di WEF. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah "Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World" yaitu membahas mengenai peran para pemangku kepentingan di dunia yang saling terhubung dan berkelanjutan. Dengan berperan aktif dalam keanggotaan WEF dan SDIP, WanaArtha Life turut serta dalam program pembangunan infrastruktur negara sebagai komitmen jangka panjang WanaArtha Life terhadap negara dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Medcom.id / 25-01-2020

15. Bumiputera Siapkan Inovasi Big Data Efektifkan Data Polis

Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 (AJBB), Diding S. Anwar, mengatakan pihaknya akan melakukan transformasi digital dengan menggunakan teknologi big data. Inovasi ini dibutuhkan untuk mengolah data pemilik polis sehingga lebih efektif. Dengan Big Data diharapkan dapat mengolah data pemilik polis untuk pengembangan bisnis. Dia berharap langkah ini bisa mengatasi berbagai kendala yang sedang dihadapi.

Sindonews.com / 25-01-2020

16. Dorong bisnis, WanaArtha Life ambil bagian dalam World Economic Forum 2020

PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau yang lebih dikenal dengan WanaArtha Life kembali ambil bagian di World Economic Forum Annual Meeting 2020 yang ke-50 yang berlangsung pada tanggal 21 Januari-24 Januari 2020 di Davos-Klosters, Switzerland. WanaArtha Life merupakan long-term partner of the World Economic Forum (WEF) dan satu-satunya perusahaan asuransi anak negeri yang menjadi anggota dan aktif di WEF. Peran WanaArtha Life di kancah global khususnya di World Economic Forum (WEF) ini adalah merupakan bentuk komitmen jangka panjang kami untuk turut serta memajukan industri asuransi di Indonesia. Dengan terlibat di WEF, WanaArtha Life semakin percaya diri mampu memberikan dampak yang positif bagi industri asuransi secara berkelanjutan.

Kontan.co.id / 26-01-2020

Regulasi & Makro Ekonomi

17. OJK Perketat Aturan Industri Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan setiap pelaku industri asuransi memiliki direktur kepatuhan. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 43 tahun 2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Aturan baru ini merupakan revisi dari POJK No 73/POJK.05/2016 mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Dalam beleid lama itu, Direktur Kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota direksi yang membawahi fungsi Teknik asuransi, keuangan, ataupun fungsi pemasaran. Salah satu perusahaan yang sudah mematuhi aturan ini adalah PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI). Direktur Utama Asuransi Bintang Tbk HSM Widodo mengaku sudah memiliki direktur kepatuhan baru.  

Kontan / 27-01-2020 Hal. 20

18. Asuransi kini wajib punya direktur Kepatuhan, siapa yang sudah memenuhi aturan?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan setiap pelaku industri asuransi memiliki direktur kepatuhan. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 43 tahun 2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Aturan baru ini merupakan revisi dari POJK No 73/POJK.05/2016 mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Dalam beleid lama itu, Direktur Kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota direksi yang membawahi fungsi Teknik asuransi, keuangan, ataupun fungsi pemasaran. Salah satu perusahaan yang sudah mematuhi aturan ini adalah PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI). Direktur Utama Asuransi Bintang Tbk HSM Widodo mengaku sudah memiliki direktur kepatuhan baru. Hal ini telah diputuskan pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar pada 19 Desember 2019.

Kontan.co.id / 26-01-2020

INFORMASI KEUANGAN

 

USD/IDR

13.583

IHSG (per 24 Januari 2020)

   6.244,11

BI Rate

 

Sumber Kontan.com

Sumber Media:

HE Neraca, Koran Jakarta, Koran Sindo, Media Indonesia, Republika, Warta Kota, Tabloid Kontan, Kontan, Bisnis.com, Cnbcindonesia.com, Bisnis.com, Kontan.co.id, Medcom.id, Sindonews.com, Tribunnews.com, Tempo.co

 

DOWNLOAD PDF