AAJI Daily News - 3 Januari 2020


Tanggal terbit (03 / 01 / 2020)

Jumat, 3 Januari 2020 

FM-CC-AAJI-06-001

HEADLINE NEWS

  1. LPSK Harap Ada Saksi yang Mau Jadi “Justice Collaborator”
  2. Pansus Jiwasraya Mendesak Dibentuk
  3. LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Jiwasraya
  4. Masa Jabatan BPA Bakal Diperpanjang
  5. Mengintip Peluang di Portfolio Jiwasraya
  6. Bumiputera Jualan Aset Rp2 Tiliun
  7. LinkAja Memasarkan Produk Asuransi Jiwasraya
  8. LPSK Tawarkan Perlindungan bagi Saksi Korupsi Jiwasraya
  9. Jokowi: Tangani Jiwasraya Perlu Waktu
  10. Ungkap Kasus Jiwasraya, LPSK Siap Lindungi Para Saksi
  11. LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Korupsi Asuransi Jiwasraya
  12. Jokowi soal Jiwasraya: Perlu Proses yang Agak Panjang
  13. AJB Bumiputera akan menjual sederet aset ini untuk membayar klaim
  14. Jiwasraya gandeng LinkAja untuk pasarkan produk asuransi
  15. Jiwasraya Lunasi Utang ke BNI di Akhir 2019
  16. Jiwasraya Sudah Lunasi Utang ke BNI pada Akhir Tahun 2019

INDUSTRI ASURANSI

1. LPSK Harap Ada Saksi yang Mau Jadi “Justice Collaborator”

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap munculnya saksi pelaku atau justice collaborator dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. LPSK memberikan perhatian besar terhadap kemungkinan diberikannya justice collaborator dalam pengungkapan kasus Jiwasraya.

Koran Jakarta - 03/01/2020, Hal 2

2. Pansus Jiwasraya Mendesak Dibentuk

Gagal bayar klaim polis nasabah Jiwasraya terus membengkak. Skandal keuangan di perusahaan asuransi plat merah itu harus segera diungkap. Dan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya sudah mendesak dibentuk, agar DPR RI bisa mengurai kemelut berkepanjangan dengan memanggil semua pihak yang terlibat. “Pansus diyakini akan mampu mengurai dan mencarikan solusi atas kemelut Jiwasraya. Di antara argumen pembentukan Pansus adalah opini tentang Jiwasraya yang berkembang semakin liar. Masing-masing pihak berbicara menurut perspektif dan kepentingannya. Perang opini pun terjadi, diskursus yang tidak produktif harus segera dihentikan. Jiwasraya membutuhkan solusi secepatnya," ujar Anggota Komisi I DPR RI Heri Gunawan. Sejak Oktober 2018, Jiwasraya sudah mulai gagal bayar sebesar Rp 802 miliar. Dan terus membengkak pada 0ktober-November 2019 hingga mencapai Rp 12,4 triliun. Bahkan, 5,5 juta pemegang polis masih menunggu kejelasan. Skandal ini, menurut Heri, bisa diselesaikan lewat dua kanal, politik dan hukum. Kanal politik bisa dilakukan dengan membentuk Pansus di parlemen. Sedangkan kanal hukum, tambah politisi Partai Gerindra itu, sudah berjalan dengan dicekalnya 10 orang oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kesepuluh orang tersebut berpeluang dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Kejagung sendiri sudah mengumumkan ada kerugian negara yang mencapai Rp 13,7 triliun. Disebutkan, Jiwasraya memilih berinvestasi dengan risiko tinggi demi mengejar keuntungan besar.

Harian Terbit / 02-01-2020, Hal 2

3. LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Jiwasraya

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap melindungi sejumlah saksi yang akan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan kasus dugaan skandal keuangan asuransi Jiwasraya. "Perlindungan yang dapat diberikan LPSK misalnya perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, mendapatkan kediaman sementara, mendapatkan pendampingan hukum bersaksi tanpa harus hadir di persidangan, atau hingga mendapatkan pergantian identitas," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Sejauh ini, kata Hasto LPSK telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kejagung terkait perlindungan terhadap sejumlah saksi. Ia pun mengaku terus melakukan monitoring terkait dengan perkembangan kasus tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Achmadi menyatakan telah melakukan koordinasi langsung dengan Jampidsus Kejagung terkait dengan perlindungan sejumlah saksi dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejagung melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap 10 orang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya.

Suara Pembaruan / 02-01-2020, Hal 4

4. Masa Jabatan BPA Bakal Diperpanjang

Keanggotaan Badan Perwakilan Anggota atau BPA Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 berpotensi diperpanjang. Padahal, masa jabatan BPA akan habis pada akhir 2019 dan sebagian anggota telah mengundurkan diri lebih awal. Direktur Utama Bumiputera Dirman Pardosi menjelaskan bahwa masa jabatan anggota BPA periode 2015-2019 telah berakhir. Saat ini, perseroan mencatat outstanding claim hingga Rp4 triliun dan defisit Rp23 triliun. Dengan langkah optimistis, outstanding claim dapat diselesaikan dalam 4 tahun, sedangkan defisit paling cepat 15 tahun. Salah satu langkah penyehatan adalah pengembangan bisnis segregasi. Ketua Perhimpunan Pemegang Polis Bumiputera Jaka Irwanta mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan BPA hanya akan menambah catatan masalah asuransi mutual tersebut. Terlebih, saat ini terdapat kekosongan tiga kursi BPA.

Bisnis Indonesia / 03-01-2020, Hal 11

5. Mengintip Peluang di Portfolio Jiwasraya

PT Asuransi Jiwasraya tengah dirundung masalah gagal bayar klaim nasabah. Dari investasi dana nasabah tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini juga berpotensi mengakibatkan kerugian negara karena memiliki sejumlah portofolio saham berkinerja rendah. Pada 2018, Jiwasraya memegang kepemilikan secara langsung pada 30 saham perusahaan, di antaranya adalah PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), PT Bank BJB Tbk (BJBR) dan PT PP Properti Tbk (PPRO). Sepanjang 2019, dari 38 saham, sebanyak 15 saham menorehkan kenaikan harga, dua saham stagnan, dan 2 saham turun. Kenaikan harga tertinggi diraih PT XL Axiata Tbk yang tumbuh 57,5% sepanjang tahun lalu menjadi Rp3,150 per saham.

Kontan / 03-01-2020, Hal 3

6. Bumiputera Jualan Aset Rp2 Tiliun

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 akan menjual sejumlah aset demi melunasi sebagian tunggakan klaim nasabah mereka. Penjualan juga dilakukan untuk mengoptimalkan aset perusahaan. "Menjual aset properti ada yang sistem jual putus dan melakukan kerja sama operasi (KSO) untuk aset properti yang premium," kata Direktur Utama AJB Bumiputera Dirman Pardosi. Ia menyatakan perusahaan memiliki sejumlah aset properti yang bisa dijual, seperti Hotel Bumi Wiyata, di Depok, Jawa Barat. Saat ini, penjualan aset tersebut sudah masuk tahap penawaran. Hal yang pasti, skema KSO akan menjadi strategi jangka pendek dan panjang perusahaan dalam mengoptimalisasi asetnya. Rencana bisnis tersebut merupakan bagian dari proses manajemen perusahaan komersial.

Kontan / 03-01-2020, Hal 20

7. LinkAja Memasarkan Produk Asuransi Jiwasraya

Tahun ini Asuransi Jiwasraya akan mengoptimalkan pemasaran digital dengan menggandeng LinkAja. Harapannya pemasaran secara digital akan menambah premi Jiwasraya. Head of Corporate Communications LinkAja Putri Dianita membenarkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai perusahaan sebagai kanal penjualan produk-produk asuransi mikro, termasuk asuransi Jiwasraya. Selain Jiwasraya, LinkAja juga menjadi kanal pemasaran perusahaan asuransi lain seperti Sun Life, AXA dan Great Eastern Life Indonesia. Baik LinkAja maupun Jiwasraya merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan akan memanfaatkan aplikasi LinkAja untuk memasarkan produk asuransi secara digital. Nantinya pembayaran premi asuransi menggunakan platform LinkAja.

Kontan / 03-01-2020, Hal 20

8. LPSK Tawarkan Perlindungan bagi Saksi Korupsi Jiwasraya

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bakal melindungi sejumlah saksi yang diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya Putra. Ketua LPSK mengatakan lembaganya akan memastikan para saksi memperoleh hak-haknya sesuai dengan UU.

Koran Tempo / 03-01-2020, Hal 31

9. Jokowi: Tangani Jiwasraya Perlu Waktu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan bahwa penanganan kasus gagal bayar dan kerugian yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (persero) perlu proses yang tak singkat. Kendati demikian, Jokowi menegaskan kejaksaan sudah bekerja cepat dengan mencegah 10 orang eks pejabat Jiwasraya ke luar negeri. Tak hanya itu, secara korporasi kasus ini juga ditangani oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. "Ini perlu proses yang tidak sehari dua hari. Perlu proses yang agak panjang. Di sisi hukum juga telah ditangani oleh kejaksaan agung. Sudah dicegah 10 orang agar kebuka semuanya. Sebetulnya problemnya di mana. Ini mengangkut proses yang panjang," kata Jokowi. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Adi Toegarisman memastikan 10 orang eks petinggi Jiwasraya yang dicegah pihak Imigrasi saat ini masih di Indonesia. Sepuluh orang tersebut inisialnya HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi. Di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial.

Republika / 03-01-2020, Hal 15

10. Ungkap Kasus Jiwasraya, LPSK Siap Lindungi Para Saksi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap melindungi sejumlah saksi yang akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan bahwa LPSK akan berusaha memastikan para saksi memperoleh hak-haknya sesuai undang-undang yang berlaku. Adapun untuk mendapatkan perlindungan, para saksi kasus Jiwasraya dapat mengajukan permohonan ke LPSK baik atas inisiatif sendiri atau melalui permintaan pihak pejabat yang berwenang.

Bisnis.com / 02-01-2020

11. LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Korupsi Asuransi Jiwasraya

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap melindungi sejumlah saksi yang akan diperiska oleh pihak Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya yang kerugian keuangan negaranya ditaksir sekitar Rp 13,7 trilun. Ketua LPSK. Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangan tertulis menyampaikan pihaknya siap memberikan perlindungan untuk memastikan para saksi memperoleh hak-haknya sesuai perundang-undangan yang berlaku. LPSK akan berusaha memastikan para saksi memperoleh hak-haknya sesuai undang-undangan yang berlaku, mengingat pentingnya peran dan keterangan saksi dalam mengungkap dugaan kasus tindak pidana yang sedang dalam sorotan publik ini.

Gatra.com / 02-01-2020

12. Jokowi soal Jiwasraya: Perlu Proses yang Agak Panjang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, proses hukum kasus Jiwasraya telah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Menurut Jokowi, proses penyelidikan Jiwasraya membutuhkan proses yang tak singkat. Karena masih menelusuri sejumlah bukti dugaan yang akhirnya melibatkan mantan direktur utamanya, Hendrisman Rachim. Jokowi pun menegaskan, Kejaksaan Agung telah mencekal 10 nama yang diduga terlibat dalam korupsi tersebut.

Kompas.com / 02-01-2020

13. AJB Bumiputera akan menjual sederet aset ini untuk membayar klaim

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 akan mengoptimalisasikan aset demi membayarkan klaim kepada nasabah. Optimalisasi aset tersebut melalui penjualan aset properti sekaligus Kerja Sama Operasional (KSO). Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 Dirman Pardosi menegaskan, optimalisasi dilakukan untuk seluruh aset properti baik di bidang properti maupun finansial. Rencana tersebut berupa jual putus Hotel Bumi di Surabaya serta tanah di TB Simatupang. Sedangkan skema, lewat KSO berupa aset di Hotel Bumi Wiyata Depok, tanah di Warung Buncit, Wisma Bumiputera, tanah di Setia Budi, Menteng dan Kemayoran.

Kontan.co.id / 02-01-2020

14. Jiwasraya gandeng LinkAja untuk pasarkan produk asuransi

Tahun ini Asuransi Jiwasraya akan mengoptimalkan pemasaran digital dengan menggandeng LinkAja. Harapannya pemasaran secara digital akan menambah premi Jiwasraya. Selain Jiwasraya, LinkAja juga menjadi kanal pemasaran perusahaan asuransi lain seperti Sun Life, AXA dan Great Eastern Life Indonesia. Baik LinkAja maupun Jiwasraya merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama tersebut terungkap dalam dokumen Rapat Dengar Pendapat (RDP) di antara DPR dan manajemen Jiwasraya di gedung DPR, Kamis (7/11).

Kontan.co.id / 02-01-2020

15. Jiwasraya Lunasi Utang ke BNI di Akhir 2019

Perusahaan asuransi Jiwasraya tercatat telah melakukan pelunasan kredit terhadap PT Bank Negara Indonesia (BNI) akhir tahun 2019 lalu. Dengan demikian, Jiwasraya tidak lagi memiliki fasilitas kredit dari BNI. Pemberian kredit oleh BNI pada waktu itu dinilai aman dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena dijamin dengan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang cukup likuid dengan coverage ratio dijaga minimal sebesar 200 persen dari outstanding pinjaman.

Liputan6.com / 02-01-2020

16. Jiwasraya Sudah Lunasi Utang ke BNI pada Akhir Tahun 2019

PT Bank Negara Indonesia atau BNI (Persero) Tbk mengumumkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melunasi kredit kepada perseroan pada akhir 2019 lalu. Bersamaan dengan pelunasan kredit itu, rekening Jiwasraya di BNI sudah ditutup pada saat yang sama. Kredit tersebut dijamin dengan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi total senilai Rp 468 miliar atau coverage ratio senilai 214,7 persen. Fasilitas kredit tersebut secara perlahan diselesaikan dari hasil penjualan jaminan obligasi. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi BNI pada 26 Desember 2019, nilai kredit outstanding per tanggal 23 Desember 2019 adalah sebesar Rp 144 miliar. Kredit dijamin dengan cover jaminan senilai Rp 356 miliar atau coverage ratio 247,2 persen.

Tempo.co / 02-01-2020

 

INFORMASI KEUANGAN

 

USD/IDR (per 2 Januari 2020)

13.893

IHSG (per 2 Januari 2020)

  6.283,58

BI Rate

 

Sumber Kontan.com

Sumber Media:

Suara Pembaruan, Harian Terbit, Kontan, Republika, Jawa Pos, Koran Tempo, Bisnis Indonesia, Kontan.co.id, Kompas.com, Liputan6.com, Tempo.co, Gatra.com, Cnbcindonesia.com.

DOWNLOAD PDF