AAJI Daily News - 9 Januari 2020


Tanggal terbit (09 / 01 / 2020)

FM-CC-AAJI-06-001

Kamis, 9 Januari 2020 

HEADLINE NEWS

  1. Unitlink Masih Ketinggalan dari Reksadana
  2. Skandal Jiwasraya Memanas
  3. Jalan Berbeda Nasabah Bumiputera
  4. Salah Investasi Bikin Jiwasraya Rugi Rp6,4 Triliun
  5. Teledor dan Gagal Tangani Kasus Jiwasraya, YLKI Sebut OJK Mandul
  6. Kejagung Sudah Ketahui Aktor Utama Kasus Jiwasraya
  7. Momentum Jiwasraya
  8. Jiwasraya, Nasibmu Kini
  9. Investigasi BPK Temukan Dugaan Kejahatan Korporasi
  10. Indikasi Kongkalikong Pengelolaan Investasi Jiwasraya
  11. Kasus PT Jiwasraya Bisa Berdampak Sistemik
  12. Risiko Kasus Jiwasraya Sistemik
  13. BPK Beberkan Kesengajaan Dalam Skandal Jiwaraya
  14. Jaksa Bidik Sejumlah Nama Di Balik Transaksi Janggal
  15. BPK Waspadai Risiko Sistematik Jiwasraya
  16. Dua Bulan Lagi Kasus Jiwasraya Terungkap
  17. Jiwasrayagate Jangan Di-Century-kan
  18. BPK: Kasus Jiwasraya Berisiko Sistemis
  19. BPK: Ada Penyimpangan Penjualan Saving Plan
  20. Bank Dilarang Bayar Polis Jiwasraya ke Nasabah, Kok Bisa?
  21. OJK Buka Kronologis Masalah yang Menimpa Jiwasraya
  22. Lembaga Penjamin Polis Urgen Dibentuk Tahun Ini
  23. BPK tak ingin kasus Jiwasraya seperti skandal Bank Century
  24. Masyarakat Masih Doyan Produk Saving Plan
  25. Selesaikan Kasus Jiwasraya, Pemerintah Diminta Punya Strategi Jangka Panjang
  26. Jaksa Agung Janji Ungkap Skandal Jiwasraya dalam Dua Bulan
  27. OJK Belum Terima Aduan Nasabah Jiwasraya di Sulsel
  28. [Foto] Sun Life Resolution Run 2020
  29. [Foto] Audit Investigasi Jiwasraya

Tentang AAJI

1. Unitlink Masih Ketinggalan dari Reksadana

Produk Unitlink membukukan hasil lumayan cemerlang tahun ini. Namun jika dibandingkan dengan imbal hasil reksadana, imbal hasil unitilink masih tetap lebih rendah. Menurut data Infovesta Utama, unitilink pendapatan tetap meraih imbal hasil sebesar 7,41% yang kalah tipis dengan reksadana yang berkisar 6-8%. Namun imbal hasil unitilink saham ini masih lumayan jika dibandingkan Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang hanya bisa menyentuh angka 1,7%. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan industri asuransi akan semakin hati-hati dalam pengelolaan investasi melihat faktor negatif global masih membayangi pasar modal. Sentimen negatif yang ia sebut seperti konflik dagang AS-China dan Timur Tengah.

Kontan / 09-01-2020, Hal 20

INDUSTRI ASURANSI

2. Skandal Jiwasraya Memanas

Skandal korupsi Jiwasraya memasuki babak baru setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus potensi pembengkakan kerugian negara yang dapat berdampak sistematik. Potensi kerugian negara ini lebih tinggi dibandingkan dengan kasus Bank Century dengan nilai kerugian Rp6,7 triliun akibat proses penetapan bank itu sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kasus dugaan korupsi ini dikhawatirkan berdampak sistemik di sektor jasa keuangan, khususnya asuransi karena ada 17,000 investor dan 7 juta nasabah yang dikelola Jiwasraya.

Bisnis Indonesia / 09-01-2020, Hal 1

3. Jalan Berbeda Nasabah Bumiputera

Erizal melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan klaim dari Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912. Namun lebih dari 1 tahun berlalu, karyawan salah satu BUMN tersebut belum juga melihat titik terang atas pembayaran haknya sebagai nasabah. Hal serupa juga dialami oleh Ani Ariyani. Namun, hal berbeda justru dialami oleh kawan Erizal yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang tidak menemukan kendala berari. Dalam hitungan bulan, ia sudah dapat mencairkan klaim dari AJB Bumiputera.

Bisnis Indonesia / 09-01-2020, hal 14

4. Salah Investasi Bikin Jiwasraya Rugi Rp6,4 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian sementara PT Asuransi Jiwasraya karena penurunan nilai saham di produk reksadana yang mereka beli mencapai Rp6,4 triliun. Berdasarkan hasil sementara, Jiwasraya berinvestasi di saham tanpa dasar data yang valid dan objektif. Ketua BPK Agung Firman mengungkapkan dugaan sementara bahwa terdapat idikasi "kongkalingkong" pemilihan instrumen investasi oleh manajemen Jiwasraya dan Manajer Investasi. Diluar reksadana, Agung juga memaparkan ada transaksi saham berkualitas rendah dan tidak likuid hingga mencapai Rp4 triliun. Selain itu, Jiwasraya juga membeli instrumen utang beresiko tinggi seperti surat utang jangka menengah dari sebuah emiten properti.

HE Neraca / 09-01-2020, Hal 5

5. Teledor dan Gagal Tangani Kasus Jiwasraya, YLKI Sebut OJK Mandul

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) teledor dan gagal tangani kasus Jiwasraya yang diprediksi kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun. Pihak OJK juga diminta tidak lepas tangan dalam kasus ini yang sampai saat ini masih jadi perbincangan publik. Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, lembaganya akan segera memanggil dan meminta keterangan OJK selalu pengawas lembaga keuangan di Indonesia. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartanti melihat, pengawasan yang dilakukan OJK terhadap sektor yang diawasinya sangat kurang. Ini dibuktikan dengan OJK yang memberikan izin Jiwasraya untuk mengelola dana investasi. Seharusnya produk investasi dikeluarkan oleh pihak lain.

Indopos / 09-01-2020, Hal 8

6. Kejagung Sudah Ketahui Aktor Utama Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan telah mengetahui aktor utama dibalik permasalahan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang juga memiliki dampak sistemik. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, pihaknya masih membutuhkan waktu setidaknya dua bulan untuk secara rinci memaparkan berbagai modus hingga menetapkan aktor utama sebagai tersangka. Merespon temuan-temuan BPK tersebut, Menteri BUMN Eric Thohir mendukung penuh BPK dan Kejaksaan Agung dapat membongkar kasus Jiwasraya.

Investor Daily / 09-01-2020, Hal 1&2

7. Momentum Jiwasraya

Dugaan skandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) satu per satu mulai terkuak. Seperti dugaan selama ini, kasus yang melilit Jiwasraya berisiko sistemik karena memiliki keterkaitan dengan banyak pihak dan bersifat lintas sektor. Karena alasan itulah, Kejagung menyatakan tak mau gegabah membongkar kasus Jiwasraya. Sejauh ini Kejagung baru melakukan pencegahan dan penangkalan (cekal) terhadap 10 orang yang dicurigai terlibat dalam skandal Jiwasraya.

Investor Daily / 09-01-2020, Hal 4

8. Jiwasraya, Nasibmu Kini

Dalam 10-15 tahun terakhir, industri asuransi jiwa mengalami pertumbuhan fenomenal, bahkan sempat bertahun-tahun tumbuh dua digit, terutama didukung saluran bancassurance dan sejumlah produk yang mengandung komponen investasi, bukan polis proteksi umumnya. Keberhasilan Jiwasraya menjual polis JS Saving Plan sempat membuat pesaing kelabakan. Langka pemerintah menangani kasus BUMN ini akan memengaruhi kepercayaan masyarakat atas jaminan asuransi secara umum dan tanggungjawab pemerintah sebagai pemegang saham. Kegagalan Jiwasraya tak serta merta mencerminkan risiko kegagalan pada sektor asuransi jiwa secara umum. Namun, belum adanya pembentukan Perusahaan Penjamin Polis sebagaimana Lembaga Penjamin Simpanan pada perbankan dan apapun yang penyebab gagal bayar Jiwasraya bukan karena kesalahan nasabah.

Kompas / 09-01-2020, Hal 13

9. Investigasi BPK Temukan Dugaan Kejahatan Korporasi

Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2018 menemukan adanya dugaan kejahatan korporasi dalam pengelolaan perusahaan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman menyatakan pihaknya telah dua kali memeriksa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sepanjang 2010-2019, yakni pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 2016 dan pemeriksaan investigatif sejak 2018. Keduanya ditempuh atas dugaan korupsi yang dilaporkan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Kejaksaan Agung.

Kompas / 09-01-2020, Hal 13

10. Indikasi Kongkalikong Pengelolaan Investasi Jiwasraya

Penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus bergulir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka tabir persoalan Jiwasraya dengan auditnya. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebut, hasil pemeriksaan menunjukkan ada penyimpangan investasi selama 2010-2019. Praktik ini melibatkan internal Jiwasraya ditingkat direksi, general manager hingga pihak diluar Jiwasraya, termasuk manajer investasi. Dalam temuan BPK, ada indikasi “kongkalingkong” antara manajemen Jiwasraya dengan pihak-pihak terkait dengan saham-saham yang dijadikan instrumen investasi oleh perusahaan asuransi milik negara.

Kontan / 09-01-2020, Hal 20

11. Kasus PT Jiwasraya Bisa Berdampak Sistemik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mem­peringatkan pemerintah agar segera menyelesaikan kasus ambruknya keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sebab, ambruknya keuangan Jiwasraya ini bisa berdampak sistemik, seperti yang terjadi dalam kasus kasus Bank Century. “Kita tak ingin persoalan PT Asuransi Jiwasraya mem­besar layaknya kasus Bank Century. Dia (Jiwasraya) kan besar sekali. Jangan diukur hanya berdasarkan nilai aset. Kalau dilihat sekarang itu yang muncul nilai buku,” ujar Ketua BPK, Agung Firman Sampurna. Bermula dari kesalahan investasi, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kini dihadapkan pada kewajiban pengembalian dana nasabah mencapai 12,4 triliun rupiah. Dana itu merupakan akumulasi kewajiban pencairan klaim polis yang gagal dibayar perusahaan sampai periode Oktober–Desember 2019. Per­jalanan gagal bayar polis nasa­bah Jiwasraya mulanya “hanya” sebesar 802 miliar rupiah pada Oktober 2018. Gagal bayar itu berasal dari polis jatuh tempo dari produk JS Saving Plan. Agung juga menjelaskan bahwa laba keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak 2006 bersifat semu. Sebab raupan laba itu diperoleh melalui rekayasa laporan keuangan (window dressing) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Koran Jakarta / 09-01-2020, hal. 12

12. Risiko Kasus Jiwasraya Sistemik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memiliki risiko sistemik. Maka dari itu, BPK sangat berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Kondisi kita sekarang adalah situasi yang mengharuskan kita untuk memiliki pilihan kebijakan yang berhati-hati, di mana kasus Jiwasraya ini ini cukup besar skalanya, sehingga memiliki resiko sistemik," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Agung memastikan bahwa pihaknya akan mengungkap dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di PT Jiwasraya secara jelas. Selain itu, Agung mengatakan bahwa BPK bersama seluruh pihak, baik itu Kejaksaan Agung dan lembaga lainnya mendukung pemerintah untuk mengungkap permasalahan yang di Jiwasraya.

Koran Sindo / 09-01-2020, hal. 7

13. BPK Beberkan Kesengajaan Dalam Skandal Jiwaraya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menduga terdapat unsur kesengajaan dalam kasus gagal bayar produk JS Saving Plan milik PT Asuransi Jiwasraya. Ketua BPK Agung Forman Sampurna menyebutkan hal itu terungkap setelah lembaganya memulai audit investigasi pendahuluan pada akhir 2018. Kerugian JS Saving Plan berawal dari kebijakan manajemen Jiwasraya yang menjual dengan biaya dana yang sangat tinggi karena menawarkan imbal hasil 9-13 persen. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya telah memeriksa 98 saksi yang berasal dari internal Jiwasraya, manajer investasi, swasta, hingga OJK.

Koran Tempo / 09-01-2020, hal. 2

14. Jaksa Bidik Sejumlah Nama Di Balik Transaksi Janggal

Kejaksaan Agung sudah mengantongi sejumlah nama yang terlibat dalam megaskandal PT Asuransi Jiwasraya. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan penyeidik mengetahui nama-nama tersebut setelah memeriksa 98 saksi dan mengkaji 5.000 transaksi di Jiwasraya. Kejagung menduga skandal Jiwasraya telah merugikan negara Rp13,7 triliun setelah perusahaan mengalami gagal bayar klaim nasabah produk JS Saving Plan senilai Rp802 miliar dua tahun lalu. Kejagung menggeledah 13 tempat di Jakarta secara senyap karena pertimbangan penyidikan.

Koran Tempo / 09-01-2020, hal. 4

15. BPK Waspadai Risiko Sistematik Jiwasraya

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan skandal PT Asuransi Jiwasraya menyimpan risiko sistemik. Dampak sistemik ini tidak hanya diukur berdasarkan nilai aset perusahaan. Kerugian negara yang timbul atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus Jiwasraya diprediksi mencapai Rp13,7 triliun. Perusahaan asuransi ini memiliki 17 ribu investor dan7 juta nasabah. Anggota III BPK Achsanul Qasasi mengatakan dari hasil pemeriksaan, Jiwasraya tercatat masih memiliki sejumlah aset yang bisa dioptimalkan.

Koran Tempo / 09-01-2020, hal. 5

16. Dua Bulan Lagi Kasus Jiwasraya Terungkap

Kejaksaan Agung berjanji akan menuntaskan perkara dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (persero) dalam waktu dua bulan. Itu dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai menghitung kerugian negara terkait kasus gagal bayar polis produk asuransi JS Saving Plan milik nasabah Jiwasraya. "Saya tidak ingin gegabah dalam rangka pengungkapan. Kami ingin mendapatkan siapa yang paling bertanggung jawab. Dalam waktu dua bulan, akan bisa diumumkan siapa pelakunya," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin. Burhanuddin mengaku telah memiliki target untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu. Namun, urung diumumkan lantaran proses investigasi masih terus dilakukan. Ia menambahkan, hingga kini pihaknya telah menggeledah 13 objek pemeriksaan dan 98 saksi ihwal persoalan yang menimpa perusahaan milik negara tersebut. Selain itu, penyidik juga tengah menelisik lebih dari 5.000 transaksi. Kemarin, penyidik kembali memeriksa lima saksi.

Media Indonesia / 09-01-2020, hal. 2

17. Jiwasrayagate Jangan Di-Century-kan

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengklaim sudah punya target calon tersangka Jiwasrayagate. Namun, dia minta waktu dua bulan untuk mengungkap pelakunya. Menurutnya, ada lebih 5.000 transaksi yang harus diuji BPK apakah ada kecurangan atau tidak. Kejagung juga sudah memeriksa 98 saksi dalam kasus ini.

Rakyat Merdeka / 09-01-2020, hal. 1 & 9

18. BPK: Kasus Jiwasraya Berisiko Sistemis

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan masalah pengelolaan keuangan di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bersifat gigantic (masif) dan menimbulkan risiko sistemik. Agung menyebutkan lembaganya sebagai badan auditor negara, bahkan sudah melakukan dua kali pemeriksaan yang bersifat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan audit investigasi dalam kurun 2010 hingga 2019. Hingga saat ini, BPK masih berusaha merampungkan audit investigasi kepada Jiwasraya. BPK juga sedang bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran uang dari premi Produk Jiwasraya Saving Plan (JS Plan). Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah sejak 2006 sampai sekarang konsisten mencari solusi atas persoalan ini. Pengusutan kasus dugaan korupsi Jiwasraya naik ke tingkat penyidikan sejak 17 Desember 2019 berdasarkan surat perintah no. 33/F2/FD2/12 tahun 2019.

Republika / 09-01-2020, hal. 1 & 9

19. BPK: Ada Penyimpangan Penjualan Saving Plan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan dalam penjualan produk saving plan Asuransi Jiwasraya. “Penunjukan Kepala Pusat Bancassurance Jiwasraya kepada Senior Vice President Bancassurance tidak sesuai ketentuan,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Selain itu, pengajuan beban biaya saving plan dilakukan direksi Jiwasraya secara langsung tanpa melibatkan divisi terkait. Sementara perhitungan cost of fund juga tidak mempertimbangkan kemampuan investasi perusahaan dari sisi pendapatan yang diperlukan untuk menutupi beban biaya dari penjualan produk. Atas kondisi itu, BPK menduga pemasaran produk ini terjadi konflik kepentingan karena pihak-pihak terkait di perusahaan mendapatkan fee dari penjualan produk tersebut. Saat ini, Lembaga ini telah melakukan pemeriksaan investigatif untuk menindaklanjuti permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian hasil pemeriksaan investigatif pendahuluan dan perhitungan kerugian negara atas permintaan Kejaksaan Agung.

Warta Kota / 09-01-2020, hal. 14

20. Bank Dilarang Bayar Polis Jiwasraya ke Nasabah, Kok Bisa?

Berdasarkan penuturan Vice President PT Samsung Electronics Indonesia Lee Kang Hyun, sebenarnya sempat ada permintaan dari nasabah polis Jiwasraya yang bermasalah agar dana mereka di perusahaan asuransi ini segera dicairkan. Permintaan tersebut disampaikan nasabah asal Korea Selatan ke bank agen polis perusahaan asuransi tersebut, salah satunya PT Bank KEB Hana Indonesia. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo menyebut otoritas tak pernah melarang bank jika hendak menalangi dana nasabah yang ditanam pada polis asuransi Jiwasraya. Pasca kasus Jiwasraya meledak, Lee dan ratusan warga Korsel masih berharap agar dana mereka bisa segera dicairkan. Faktanya, hingga kini dana yang ditanamkan ratusan warga Korsel ke polis Jiwasraya belum bisa dicairkan.

Bisnis.com / 08-01-2020

21. OJK Buka Kronologis Masalah yang Menimpa Jiwasraya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan kronologi kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). OJK mencatat, poin krusial yang menyebabkan masalah Jiwasraya antara lain memberikan jaminan imbal hasil (guarantee return) yang tinggi yang dilakukan bertahun-tahun. Perkembangan terbaru, BPK menurunkan tim untuk melakukan investigasi terkait kasus Jiwasraya. BPK segera akan melakukan audit investigasi terhadap perusahaan asuransi pelat merah tersebut yang memiliki gagal bayar polis mencapai Rp 12,4 triliun.

Cnbcindonesia.com / 08-01-2020

22. Lembaga Penjamin Polis Urgen Dibentuk Tahun Ini

Lembaga Penjamin Polis (LPP) Asuransi urgen dibentuk tahun ini untuk melindungi masyarakat pemegang polis, seperti nasabah bank yang dananya dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menjelaskan, sampai saat ini usulan pembentukan LPP belum masuk ke DPR. Namun, secara prinsip, lembaga tersebut penting untuk segera dibentuk guna menjamin perlindungan kepada masyarakat pemegang polis.

Investor.id / 08-01-2020

23. BPK tak ingin kasus Jiwasraya seperti skandal Bank Century

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku tak ingin masalah PT Asuransi Jiwasraya membesar layaknya kasus Bank Century. BPK mengaku masih melakukan pemeriksaan investigasi Jiwasraya. Pada 30 Desember 2019 lalu, Kejaksaan Agung  juga telah meminta BPK menghitung kerugian negara. BPK mengaku menemukan sejumlah penyimpangan di Jiwasraya. Jiwasraya menempatkan investasi di saham berkinerja rendah serta memilih manajemen investasi yang tidak memadai kualitasnya.

Kontan.co.id / 08-01-2020

24. Masyarakat Masih Doyan Produk Saving Plan

Produk saving plan milik PT Asuransi Jiwasraya boleh saja gagal. Namun perusahaan asuransi jiwa lainnya meyakini bahwa produk berbalut investasi dengan tawaran imbal hasil ini masih mempunyai prospek yang cukup cerah. Product Develompment and Marketing Group Head Generali Indonesia, Vivin Arbianti mengaku telah menyiapkan mitigasi risiko untuk mengelola dana yang diinvestasikan ke produk ini. Direktur Keuangan Avrist Assurance, Kan Tak Ho menyatakan, pihaknya fokus menyeleksi underlying asset dalam setiap menerbitkan produk baru berdasarkan ketersediaan aset dan selalu mengawasi secara berkala. Meski terantuk kasus Jiwasraya, produk saving plan banyak dijual. Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo menyatakan, banyak pihak yang menikmati rantai suplai produk saving plan hingga ke end user.

Kontan.co.id / 08-01-2020

25. Selesaikan Kasus Jiwasraya, Pemerintah Diminta Punya Strategi Jangka Panjang

Pengamat CORE Pieter Abdullah mendukung proses hukum PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Dengan begitu, menurutnya, pemerintah dan manajemen Jiwasraya dapat memanfaatkan hasil proses hukum guna mengambil kebijakan lebih lanjut. Disamping itu, Pieter menyarankan agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Jiwasraya memiliki langkah-langkah strategis yang bersifat jangka pendek dalam rangka menyehatkan keuangan pada perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia tersebut. Sebab, menurutnya kebutuhan likuiditas Jiwasraya cukup besar dan harus dipenuhi dalam jangka pendek. Untuk itu, Pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah-langkah yang tepat dan bersifat jangka pendek, serta jangka panjang.

Liputan6.com / 08-01-2020

26. Jaksa Agung Janji Ungkap Skandal Jiwasraya dalam Dua Bulan

Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengaku sedang menelaah 5.000 transaksi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya dari periode 2009 hingga 2018. Menurut dia, hal ini dapat membantu mengungkap sosok yang dinilai bertanggung jawab dalam kasus gagal bayar yang menerpa PT Asuransi Jiwasraya. Burhanuddin menyatakan, pihaknya tak ingin gegabah dalam menentukan tersangka. Intinya, pengusutan sudah ada kemajuan. Dia pun meminta tenggat waktu dua bulan untuk membeberkan hasilnya ke hadapan publik.

Merdeka.com / 08-01-2020

27. OJK Belum Terima Aduan Nasabah Jiwasraya di Sulsel

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Zulmi mengaku belum menerima aduan nasabah di Sulsel terkait kasus gagal bayar premi asuransi Jiwasraya (Persero). Sementara itu, Kepala Cabang Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Sulsel, Andy Anwar mengatakan, kasus yang menimpa Jiwasraya memberikan dampak terhadap citra asuransi lainnya. Tapi menurut dia, pelaku bisnis asuransi yang lain harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih bijak memilih perusahaan asuransi dan produk yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sindonews.com / 08-01-2020

Berita Foto

28. [Foto] Sun Life Resolution Run 2020

Melalui kegiatan ini, Sun Life juga mengajak peserta untuk berkontribusi dan mengambil bagian dalam upaya menyebarkan semangat hidup sehat dan melawan diabetes.

Investor Daily  / 09-01-2020, Hal 23

29. [Foto] Audit Investigasi Jiwasraya

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna bersama Jaksa Agung Burhanuddin, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan Anggota BPK Hendra Susanto menyampaikan hasil pemeriksaan Asuransi Jiwasraya. BPK berkesimpulan terjadi penyimpangan dalam pengumpulan dana dari produk JS Saving Plan, maupun penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksadana.

Kontan / 09-01-2020, Hal 20

INFORMASI KEUANGAN

USD/IDR

13.900

IHSG (per 8 Januari 2020)

 6.225,69

BI Rate

 

Sumber Kontan.com

Sumber Media:

Bisnis Indonesia, HE Neraca, Indopos, Investor Daily, Kompas, Kontan, Koran Jakarta, Koran Sindo, Koran Tempo, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Republika, Warta Kota, Bisnis.com, Cnbcbindonesia.com, Investor.id, Kontan.co.id, Liputan6.com, Merdeka.com, Sindonews.com

DOWNLOAD PDF