AAJI Daily News - 8 September 2020


Tanggal terbit (08 / 09 / 2020)

Selasa, 8 September 2020  

FM-CC-AAJI-06-001

 HEADLINE NEWS

  1. Benny Tjokro ‘Kesandung’ Perkara Koperasi Hanson
  2. [Foto] Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya
  3. Restrukturisasi Nasabah Ritel Belakangan
  4. Nasabah JS Saving Plan Pesimistis Dapat Pelunasan
  5. PPATK Menemukan Fraud dalam Transaksi Jiwasraya
  6. Produk Saving Plan Jiwasraya Ilegal
  7. Allianz Jadikan Pandemi sebagai Momentum Mendorong Penjualan Asuransi
  8. Kacau! Produk Saving Plan Jiwasraya Melanggar Undang-Undang
  9. 2 Saksi Ahli Hadir di Sidang Kasus Jiwasraya, Siapa Mereka?
  10. Kesadaran Proteksi Jiwa dan Kesehatan Meningkat
  11. 80 Korporasi setuju skema restrukturisasi Asuransi Jiwasraya
  12. Ahli: Jiwasraya Ambruk Ya…Karena JS Saving Plan
  13. Gagal Bayar WanaArtha Life: Apa Yang Sebenarnya Terjadi?
  14. Penjualan Proteksi Terangkat
  15. Wah, 5 Asuransi Jiwa Catatkan Rasio Modal Ribuan Persen
  16. Jika Terbentuk, Ini Gambaran Mekanisme Kerja Lembaga Penjamin Polis Asuransi
  17. Gagal Bayar Asuransi Marak, DPR Bakal Dorong Realisasi UU Penjaminan Polis

TENTANG AAJI

INDUSTRI & ASURANSI

Benny Tjokro ‘Kesandung’ Perkara Koperasi Hanson

Badan Reserse dan Kriminal Polri menetapkan Benny Tjokrosaputro sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan dan pasar modal serta pencucian uang yang melibatkan Koperasi Hanson Mitra Mandiri. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol. Helmy Santika mengatakan bahwa penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Benny Tjokrosapuutro sebagai tersangka.

Bisnis Indonesia / 08-09-2020 Hal. 8

[Foto] Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya

Terdakwa Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro berbincang dengan terdakwa Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat dan terdakwa Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/9). Sidang mengagendakan mendengarkan keterangan dua saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU dari Kejagung.

Kompas / 08-09-2020 Hal. 3

Restrukturisasi Nasabah Ritel Belakangan

Proses restrukturisasi polis JS Saving Plan terus bergulir. Namun, PT Asuransi Jiwasraya, sang penerbit polis, menyatakan belum bisa segera melakukan restrukturisasi untuk nasabah ritel. Perusahaan ini masih menunggu keputusan mengenai nilai suntikan dana dari negara. Soal itu masih dibicarakan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan DPR. Setelah ada kepastian dana, Jiwasraya berharap para pemegang polis ritel maupun saving plan segera menyetujui program restrukturisasi.

Kontan / 08-09-2020 Hal. 10

Nasabah JS Saving Plan Pesimistis Dapat Pelunasan

Nasabah JS Saving Plan Jiwasraya semakin pesimistis terhadap penyelesaian pembayaran polis. Apalagai, PT Asuransi Jiwasraya menyatakan masih harus menunggu suntikan dana dari pemerintah, sebelum membahas skema restrukturisasi untuk polis JS Saving Plan. Seorang nasabah JS Saving Plan, Lee Kang Hyun sudah pesimistis uangnya bisa kembali melalui skema restrukturisasi polis. Ia menyebut, pemerintah tidak peduli terhadap kesulitan rakyat. Sehingga bisa sembarang mengambil dan menggunakan uang mereka dan tidak mau tanggung jawab.

Kontan / 08-09-2020 Hal. 10

PPATK Menemukan Fraud dalam Transaksi Jiwasraya

PPATK menemukan indikasi fraud dalam transaksi yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya sejak tahun 2008. Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, menjelaskan, institusi itu telah melakukan analisis atas transaksi yang dilakukan Jiwasraya sejak 2008 hingga 2020, dengan nilai Rp100 triliun. Dari situ, terdapat transaksi fraud atau terindikasi pelanggaran pidana dalam jumlah lebih kecil. Analisis PPATK mencakup seluruh transaksi keuangan Jiwasraya dengan pihak-pihak yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi serta pencucian uang.

Kontan / 08-09-2020 Hal. 10

Produk Saving Plan Jiwasraya Ilegal

Sidang lanjutan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kembali digelar. JPU menghadirkan dua saksi ahli, yakni Batara Maju Simatupang dan Muhammad Kodrat Muis. Menurut Batara, produk saving plan tidak dikenal dalam dunia asuransi. Ia menjelaskan saving plan masuk ke dalam produk perbankan. Produk asuransi hanya mengenal unit link yang memadukan produk investasi. Karena kalau dipaksakan masuk, baik dalam jenis tradisional, maupun asuransi unit link, itu tidak masuk dan tidak ada rumahnya. Jadi kalau ada rumahnya legal, kalau tidak berarti illegal.

Media Indonesia / 08-09-2020 Hal. 4

Allianz Jadikan Pandemi sebagai Momentum Mendorong Penjualan Asuransi

Chief Marketing Officer Allianz Karin Zulkarnaen menjelaskan bahwa industri asuransi jiwa menghadapi masa yang menantang saat ini. Selain kondisi perekonomian yang membebani industri, masyarakat pun sangat membutuhkan proteksi asuransi karena adanya peningkatan risiko akibat Covid-19. Pihaknya pun terus melakukan sejumlah inisiatif produk di semua lini bisnis untuk menangkap peluang yang ada. Hal tersebut dilakukan di seluruh kanal penjualan Allianz, baik melalui agen, bancassurance, dan kanal digital agar proteksi bagi masyarakat bisa terus bertambah.

Bisnis.com / 07-09-2020

Kacau! Produk Saving Plan Jiwasraya Melanggar Undang-Undang

Kodrat Muis, konsultan dan trainer perbankan, manajemen dan investasi menuturkan, istilah saving plan tidak dikenal dalam dunia asuransi. Pasalnya, produk ini memiliki imbal hasil pasti. Berdasarkan ketentuan perundanga-undangan produk asuransi yang memadukan produk investasi, yakni unit link. Menurut dia, hal ini sudah menyalahi Undang-undang Nomor 40/2014 tentang perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27 Tahun 2018 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, pembaruan dari POJK Nomor 71 Tahun 2014.

Cnbcindonesia.com / 07-09-2020

2 Saksi Ahli Hadir di Sidang Kasus Jiwasraya, Siapa Mereka?

Usai dihentikan selama dua pekan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menghelat sidang lanjutan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam persidangan hari ini, Senin (7/9), JPU menghadirkan dua orang saksi ahli yakni Batara Maju Simatupang, Dosen STIE Indonesia Banking School dan M. Kodrat Muis, konsultan dan trainer perbankan, manajemen dan investasi. Sebelumnya, kedua orang saksi ahli tersebut juga telah memberikan keterangan kepada penyidik mengenai kasus Jiwasraya di Kejaksaan Agung dan Sidang Tipikor pada 12 Agustus lalu.

Cnbcindonesia.com / 07-09-2020

Kesadaran Proteksi Jiwa dan Kesehatan Meningkat

Saat ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki proteksi jiwa dan kesehatan terus meningkat. Hal tersebut terutama di saat ini sebagian masyarakat mulai kembali beraktivitas di luar rumah di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir. PT AIA Financial (AIA) meluncurkan produk asuransi terbarunya yakni AIA Power Pro Life. Produk ini dihadirkan oleh AIA untuk memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui produk asuransi yang lengkap dengan premi terjangkau.

Inilahkoran.com / 07-09-2020

80 Korporasi setuju skema restrukturisasi Asuransi Jiwasraya

Korporasi yang menyetujui restrukturisasi polis Jiwasraya kian bertambah. Terbaru, sebanyak 80 nasabah korporasi telah menyetujui restrukturisasi baik dari BUMN, anak usaha BUMN, badan usaha milik daerah (BUMD) hingga swasta. Sekretaris Perusahaan Jiwasraya Kompyang Wibisana menyebut, korporasi tersebut pemegang polis asuransi tradisional. Jiwasraya berharap korporasi lain juga ikut dalam program restrukturisasi. Namun, dia belum mau mengungkapkan nilai total polis tersebut karena masih dalam proses dan memerlukan perhitungan dari tim aktuaris perusahaan.

Kontan.co.id / 07-09-2020

Ahli: Jiwasraya Ambruk Ya...Karena JS Saving Plan

Saksi ahli konsultan yang juga trainer perbankan, serta manajemen dan investasi, Kodrat Muis mengatakan jika dalam dunia asuransi tidak dikenal islitah ‘saving plan’, dan menjadi salah satu penyebab utama ambruknya perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sambungnya, hal tersebut sudah menyalahi Undang-undang Nomor 40/2014 tentang perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27 Tahun 2018 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, pembaruan dari POJK Nomor 71 Tahun 2014.

Wartaekonomi.co.id / 07-09-2020

Gagal Bayar WanaArtha Life: Apa Yang Sebenarnya Terjadi?

Kasus gagal bayar di industri asuransi terjadi tak hanya sekali, salah satunya yang terjadi dengan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life). Kasus tersebut terjadi diawali dengan; 1. Pemblokiran Rekening Efek, 2. Pengajuan Praperadilan WanaArtha Life Gugur, 3. Pembayaran Manfaat Nilai Tunai Tak Dipenuhi WanaArtha Life.

Wartaekonomi.co.id / 07-09-2020

Regulasi & Makro Ekonomi

Penjualan Proteksi Terangkat

Berdasarkan catatan OJK pada semester I/2020, industri asuransi jiwa membukukan rpemi Rp79,4 triliun atau turun hingga 7,27% yoy dibandingkan dengan premi semester I/2019 sebesar Rp85,6 triliun. Adapun, pada paruh pertama tahun ini industri mengalami kerugian hingga Rp898,9 miliar, jumlah itu berkurang 89,6% yoy dari catatan per Juni 2019 yang merugi Rp4,17 triliun. Dari sisi klaim, industri asuransi jiwa membayarkan Rp35,4 triliun atau turun 13,73% yoy dibandingkan dengan total klaim pada kuartal II/2019 senilai Rp41,08 triliun.

Bisnis Indonesia / 08-09-2020 Hal. 15

Wah, 5 Asuransi Jiwa Catatkan Rasio Modal Ribuan Persen

PT Lifepal Technologies Indonesia membuat riset daftar perusahaan asuransi terkuat dari aspek kondisi keuangannya. Manajer Konten Lifepal Ruben Setiawan menjelaskan bahwa pihaknya membuat daftar tersebut dengan mengacu terhadap risk-based capital (RBC) perusahaan-perusahaan asuransi jiwa pada kuartal I/2020. Lima diantaranya; PT Hanwha Life Insurance Indonesia: 5.624,2 persen, PT PFI Mega Life Insurance: 2.047 persen, PT Panin Dai Ichi: 1.482 persen, PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia: 1.122 persen dan PT Central Asia Financial: 1.009,7 persen.

Bisnis.com / 07-09-2020

Jika Terbentuk, Ini Gambaran Mekanisme Kerja Lembaga Penjamin Polis Asuransi

Pengamat asuransi dan Mantan Komisaris Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Irvan Rahardjo menjelasakan bahwa pembentukan LPP merupakan amanat Undang-Undang (UU) 40/2014 tentang Perasuransian. Setelah enam tahun aturan itu diketok palu, pemerintah masih belum membentuk LPP. Irvan menjabarkan bahwa LPP akan berperan dalam menjaga polis-polis nasabah jika suatu waktu perusahaan asuransi megalami kendala sehingga tidak bisa membayarkan klaim. Cara kerjanya relatif sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di industri perbankan.

Bisnis.com / 07-09-2020

Gagal Bayar Asuransi Marak, DPR Bakal Dorong Realisasi UU Penjaminan Polis

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa fenomena kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang belakangan terjadi seharusnya jadi momentum pemerintah untuk merealisasikan undang-undang Penjaminan Polis yang akan menjadi landasan hukum dan teknis pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi. Ia secara pribadi sudah lama mendorong lembaga penjaminan polis ini segera dibentuk sesuai amanat UU yang ada. Semuanya kembali kepada pemerintah, seserius apa upaya membangun industri asuransi di tanah air.

Bisnis.com / 07-09-2020

INFORMASI KEUANGAN

USD/IDR

14.740

IHSG (per 7 September 2020)

   5.230,19

BI Rate

 

 

 

 

 

 

Sumber Kontan.com

Sumber Media:

Bisnis Indonesia, Kompas, Kontan, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Bisnis.com, Cnbcindonesia.com, Inilahkoran.com, Kontan.com, Wartaekonomi.co.id.

DOWNLOAD PDF