AAJI Daily News - 20 Januari 2020


Tanggal terbit (20 / 01 / 2020)

FM-CC-AAJI-06-001

Senin, 20 Januari 2020

HEADLINE NEWS

  1. 10 Poin Usulan AAJI untuk Reformasi Industri Asuransi
  2. 10 Poin Usulan AAJI untuk Reformasi Industri Asuransi
  3. Erick Mengaku Sering Dapat Ancaman
  4. Erick Siapkan Figur Menarik sebagai Dirut Garuda
  5. LinkAja Produk Jiwasraya Berpeluang Berkembang
  6. Prioritaskan Pengembalian Dana Nasabah Rakyat Kecil
  7. Polri Bentuk Tim Tangani Dugaan Korupsi Asabri
  8. Jerat Tersangka dengan UU TPPU
  9. Jaksa Geledah Kantor Perusahaan Investasi
  10. Jokowi Minta Waktu Benahi Jiwasraya
  11. Pengembalian Dana Nasabah Jadi Prioritas
  12. MAMI Prediksi Pasar Saham Membaik di Tahun 2020
  13. Tersangka Jiwasraya Jual Miliaran Saham
  14. Investor Jiwasraya Putera
  15. Produk Asuransi Jiwasraya di Linkaja
  16. Menuntaskan Skandal Jiwasraya
  17. Pemegang Polis yang Mulai Was-was
  18. Regulasi Reformasi Asuransi Disiapkan
  19. Aset Jiwasraya untuk Ganti Rugi
  20. Pulihkan Neraca Keuangan Jiwasraya
  21. Kami Berharap Dana Nasabah Cepat Dibayar
  22. Jiwasraya, Panja Atau Pansus
  23. Belajar dari Kasus Jiwasraya, Asuransi Diminta Berhati-hati Tempatkan Dana
  24. Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa
  25. Oposisi Lebih Tertarik Bentuk Pansus
  26. Rencana Bisnis AJB Bumiputera Ditunggu
  27. Jokowi Buka Peluang Revisi UU OJK
  28. Tunggu Pemeriksaan Investigatif BPK
  29. Kedipan Asabri
  30. Saham Asabri Mudah Dipermainkan
  31. Pengembalian Dana Nasabah Bertahap
  32. Giliran Bumiputera Ditagih Klaim Rp 96 Triliun
  33. Aset Disita Kejaksaan, Nasib Bisnis Bentjok Terdesak
  34. Tersangka Korupsi Jiwasraya
  35. Datang Asabri Setelah Jiwasraya
  36. Pendapatan Emiten Diproyeksi Tumbuh 1,2%
  37. Tiga Fraksi DPR Tolong Pansus Jiwasraya
  38. Panja Jiwasraya Paralel Proses Hukum
  39. Kasus Jiwasraya, PPP: Presiden Tak Ingin Window Dressing
  40. BNI Life Kembali Memberikan Perlindungan Asuransi di Proliga 2020
  41. Analis Asuransi Minta Sri Mulyani Talangi Jiwasraya
  42. Nasabah Jiwasraya Tuntut Jadwal Pencairan Klaim Secara Jelas
  43. i-PRO 100 dari Generali, Perlindungan Tinggi 300% Lindungi Gaya Hidup Keluarga
  44. Generali-Bank Mestika Hadirkan Produk Perlindungan Tinggi
  45. OJK Minta Bumiputera Buka Laporan Keuangan ke Pemegang Polis
  46. Setelah Ramai Skandal Kasus Jiwasraya dan Asabri Kini, Erick Thohir Dapat Ancaman Misterius
  47. Bhinneka Life Mendorong Kontribusi Agen, Roadshow Agency Kick Off 2020 di Delapan Kota Indonesia
  48. OJK Minta AJB Bumiputera Buka-Bukaan Kondisi Keuangan ke Pemegang Polis
  49. Pengamat: Korupsi Jiwasraya Akibat Moral Hazard
  50. Alasan Keamanan Jadi Iming-iming Jiwasraya Gaet Nasabah
  51. Simak! Ini Tips Pilih Asuransi Biar Nggak Berujung Gagal Bayar
  52. OJK Diduga Terlibat Kasus Jiwasraya
  53. Ini Jeritan Hati Nasabah Jiwasraya yang Nyangkut Rp 5 M
  54. Menyoal Pengawasan OJK
  55. Menanti Penjamin Asuransi
  56. [Foto] AXA Bantu Korban Banjir
  57. [Foto] Aplikasi MiLearn

TENTANG AAJI

1. 10 Poin Usulan AAJI untuk Reformasi Industri Asuransi

Pada tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melakukan penguatan reformasi industri asuransi. Penguatan ini sudah diinisiasi oleh regulator sejak 2018 lalu. Menanggapi rencana tersebut, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendukung langkah regulator memperkuat reformasi industri asuransi. AAJI pun mengusulkan beberapa poin agar reformasi asuransi yang dilakukan OJK dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, diantaranya :

1. Adanya program Insurance Technology (Insurtech).

2. Melakukan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran berasuransi.

3. Melakukan pembentukan Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP).

4. Melakukan penundaan Implementasi International Financial Reporting Standard (IFRS) 17.

5. Melakukan perlindungan konsumen asuransi agar mengacu ke Peraturan OJK (POJK) Perlindungan Konsumen.

6. OJK juga harus mengatur porsi kepemilikan asing dengan maksimal 100 persen.

7. Melakukan Coordination of Benefit BPJS Kesehatan.

8. Melakukan penundaan Spin Off Asuransi Syariah.

9. Merevisi UU Dana Pensiun.

10. Mengatur perpajakan industri asuransi.

Republika.co.id / 17-01-2020

2. 10 Poin Usulan AAJI untuk Reformasi Industri Asuransi

Pada tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melakukan penguatan reformasi industri asuransi. Penguatan ini sudah diinisiasi oleh regulator sejak 2018 lalu. Menanggapi rencana tersebut, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendukung langkah regulator memperkuat reformasi industri asuransi. AAJI pun mengusulkan beberapa poin agar reformasi asuransi yang dilakukan OJK dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, diantaranya :

1. Adanya program Insurance Technology (Insurtech).

2. Melakukan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran berasuransi.

3. Melakukan pembentukan Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP).

4. Melakukan penundaan Implementasi International Financial Reporting Standard (IFRS) 17.

5. Melakukan perlindungan konsumen asuransi agar mengacu ke Peraturan OJK (POJK) Perlindungan Konsumen.

6. OJK juga harus mengatur porsi kepemilikan asing dengan maksimal 100 persen.

7. Melakukan Coordination of Benefit BPJS Kesehatan.

8. Melakukan penundaan Spin Off Asuransi Syariah.

9. Merevisi UU Dana Pensiun.

10. Mengatur perpajakan industri asuransi.

Headtopics.com / 17-01-2020

Industri & Asuransi

3. Erick Mengaku Sering Dapat Ancaman

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku sering mendapat ancaman setelah mencuatnya permasalahan di dua perusahaan asuransi BUMN, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Menurut dia, ada beberapa pihak yang tidak menyukai langkah kebijakan yang diambilnya dalam membenahi BUMN yang bermasalah. Namun ia menjelaskan bahwa ancaman tersebut tidak menyurutkan langkahnya dalam memperbaiki BUMN.

Investor Daily / 18-19-01-2020 Hal. 1&2

4. Erick Siapkan Figur Menarik sebagai Dirut Garuda

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencananya untuk menempatkan figur-figur menarik sebagai direktur utama (dirut) dan komisaris utama (komut) Garuda Indonesia. Sebelumnya, Kementerian BUMN juga mengungkapkan kemungkinan besar calon direktur utama Garuda Indonesia berasal dari kalangan eksternal. Staff Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa kementerian mencari sosok yang terbaik, tidak terkontaminasi permasalahan-permasalahan di Garuda Indonesia dan mampu membuat maskapai itu terbang tinggi tak merugi. Arya menambahkan, pihaknya juga mencari sosok yang harus mengerti keuangan, manajemen yang kuat, serta profil yang diharapkan dapat membenahi Garuda Indonesia.

Investor Daily / 18-19-01-2020 Hal. 6

5. LinkAja Produk Jiwasraya Berpeluang Berkembang

PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) menyebut produk asuransi demam berdarah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dijual di platform LinkAja berpotensi berkembang. Meski laku dijual, penetrasi penjualan produk asuransi lewat LinkAja masih terbilang minim. Chief Marketing Officer LinkAja Edward K Suwignjo mengatakan, LinkAja menyediakan wadah khusus bagi perusahaan untuk menjajakan produknya. Selain Jiwasraya, ada perusahaan asuransi lain yang turut meramaikan kanal pemasaran tersebut, seperti; Tokyo Marine, BRI Life, Jasa Raharja, AXA Mandiri, serta BPJS kesehatan.

Investor Daily / 18-19-01-2020 Hal. 8

6. Prioritaskan Pengembalian Dana Nasabah Rakyat Kecil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah akan fokus dan memprioritaskan pengembalian dana nasabah dari kalangan rakyat kecil dalam menyelesaikan masalah keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, ia mengaku tidak memiliki target waktu kapan masalah ini bisa selesai. Jokowi mengaku telah menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan, Jokowi juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mereformasi seluruh lembaga jasa keuangan non bank di Indonesia, mulai perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Koran Jakarta / 18-19-01-2020 Hal. 12

7. Polri Bentuk Tim Tangani Dugaan Korupsi Asabri

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memerintahkan Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk tim gabungan untuk menangani kasus dugaan korupsi di PT Asabri. Idham menjelaskan, tim gabungan terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tim gabungan itu akan melakukan langkah-langkah verifikasi dan penyelidikan atas kasus penyelewengan dana yang diperkirakan merugikan negara antara Rp 10 triliun hingga Rp 16 triliun.

Suara Pembaruan / 18-19-01-2020 Hal. 1

8. Jerat Tersangka dengan UU TPPU

Kejaksaan Agung diminta tidak ragu menerapkan UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap lima tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Penerapan TPPU penting untuk memastikan memulihkan kerugian keuangan negara dari korupsi Jiwasraya yang sejauh ini ditaksir mencapai Rp 13,7 triliun. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih menyatakan, UU pencucian uang seharusnya dapat ditetapkan bersamaan dengan penerapan UU Tipikor.

Suara Pembaruan / 18-19-01-2020 Hal. 4

9. Jaksa Geledah Kantor Perusahaan Investasi

Tim Jaksa penyidik telah menggeledah Kantor PT Trada Alam Minera Tbk dan PT Maxima Integra Investama terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selain menggeledah kantor perusahaan asuransi, tim juga menggeledah kediaman tersangka Syahmirwan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tim juga menggeledah apartemen milik tersangka Benny Tjokrosaputro di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dari sejumlah lokasi tersebut, tim menyita sejumlah barang bukti.

Harian Terbit / 18-01-2020 Hal. 3

10. Jokowi Minta Waktu Benahi Jiwasraya

Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat memberi waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sudah lama tidak sehat. PT Jiwasraya diketahui sudah merugi sejak 2006, namun catatan keuangan dibuat window dressing , sehingga tampak untung. Untuk menutupi kerugian, perseroan bahkan membeli saham-saham gorengan di pasar modal yang makin menambah kerugian. Atas kondisi tersebut, Presiden Jokowi ingin menjadikan peristiwa Jiwasraya menjadi momentum untuk mereformasi industri keuangan non bank, baik asuransi maupun dana pensiun.

Harian Terbit / 18-01-2020 Hal. 10

11. Pengembalian Dana Nasabah Jadi Prioritas

Pengembalian dana nasabah atau pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi prioritas pemerintah. Sumber dana pengembalian berasal dari penyehatan perusahaan dan penyitaan aset. Presiden Joko Widodo menargetkan dana klaim nasabah Jiwasraya yang telah jatuh tempo bisa dikembalikan kendati tidak dalam waktu singkat. Kementerian Keuangan menegaskan, pengembalian dana nasabah tidak melalui dana talangan atau bailout, tetapi skema business to business (B2B).

Kompas / 18-01-2020 Hal. 1&11

12. MAMI Prediksi Pasar Saham Membaik di Tahun 2020

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) meramal pasar saham Indonesia membaik di tahun 2020. Chief Economist & Investment Strategist MAMI Katarina Setiawan menekankan, bahwa iklim pasar yang lebih positif dapat memberi dampak yang positif bagi kinerja pasar saham Indonesia. Selain itu, dari sisi domestik, pasar juga memperkirakan pertumbuhan earnings emiten yang lebih baik tahun ini di kisaran 10%-12%, lebih baik dari 3%-5% di 2019. Ditambah lagi iklim politik domestik dianggap sudah lebih kondusif setelah periode Pemilu dan pembentukan kabinet selesai.

Kontan / 18-01-2020 Hal. 5

13. Tersangka Jiwasraya Jual Miliaran Saham

Kasus pidana yang membelit Asuransi Jiwasraya menyeret lima orang sebagai tersangka, diantaranya; Benny Tjokrosaputro, Harry Prasetyo, Hendrisman Rahim, Syahmirwan dan Heru Hidayat. Sehari sebelum penetapan tersangka kasus Jiwasraya, berlangsung transaksi penjualan saham PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dalam jumlah besar. Pihak penjualnya adalah PT Graha Resources, pemegang saham pengendali emiten batubara tersebut. Heru Hidayat, salah seorang tersangka merupakan pemegang saham pengendali PT Graha Resource. Dia juga merupakan Komisaris Utama di PT Trada Alam Minera Tbk dan merupakan penerima manfaat dari PT Graha Resource.

Kontan / 18-01-2020 Hal. 7

14. Investor Jiwasraya Putera

Untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya dan membayar klaim nasabah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengupayakan segala cara, salah satunya lewat penjualan saham anak Jiwasraya yang sedang digodok, yakni Jiwasraya Putera. Setidaknya hingga saat ini diklaim sudah ada empat investor yang menyatakan ingin masuk.

Kontan / 18-01-2020 Hal. 20

15. Produk Asuransi Jiwasraya di Linkaja

PT Fintek Karya Nusantara sebagai pemegang izin operasional uang elektronik LinkAja turut menjual produk asuransi mikro PT Asuransi Jiwasraya. Chief Marketing Officer LinkAja, Edward K Suwignjo menyatakan, produk Jiwasraya itu merupakan asuransi penyakit demam berdarah. Menurut dia, produk yang telah dijual sejak Februari 2019 lalu itu banyak peminat, terutama saat musim demam berdarah. Ia menyatakan, premi produk itu seharga Rp 10.000 dengan nilai pertanggungan atau manfaat hingga Rp 3 juta.

Kontan / 18-01-2020 Hal. 20

16. Menuntaskan Skandal Jiwasraya

Skandal yang membelit PT Asuransi Jiwasraya amatlah besar sehingga mutlak memerlukan tekad dan kemauan super besar pula untuk menuntaskannya. Setidaknya ada dua penyelesaian yang mesti disegerakan agar megaskandal itu menjadi terang benderang, yaitu penyelesaian hukum dan penyelesaian hak-hak nasabah. Skandal Jiwasraya memang tidak main-main. Akibat sikap ugal-ugalan beberapa bekas direksi dalam mengelola, perusahaan asuransi pelat merah itu menyisakan kerugian negara lebih dari Rp3 triliun. Belum cukup, amat banyak nasabah pemegang polis yang jatuh tempo belum mendapatkan hak mereka. Jumlah totalnya terbilang fantastis, mencapai Rp 12,4 triliun. Setidaknya dua penyelesaian sudah mulai mereka lakukan. Pertama, negara telah melakukan tindakan hukum kepada mereka yang diduga bertanggung jawab membuat Jiwasraya porak-poranda. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan lima tersangka. Tiga dari kelima tersangka itu ialah eks petinggi Jiwasraya, yaitu mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Harry Prasetyo, serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan. Dua orang lainnya dari pihak swasta, yaitu Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat. Hanya negara yang bisa menyelesaikan skandal jumbo Jiwasraya. Kita menyambut positif langkah yang sudah ditempuh pemerintah. Meskipun demikian, harus pula kita tegaskan bahwa perjalanan penuntasan kasus tersebut masih teramat jauh. Karena itu, konsistensi dan ketegasan harus terus dikedepankan.

Media Indonesia / 18-01-2020 Hal. 7

17. Pemegang Polis yang Mulai Was Was

Sengkarut yang menerpa perusahaan asuransi pelat merah, PT Asuransi Jiwasraya, tak hanya membuat gelisah pengguna jasa perusahaan tersebut. Sudah lebih setahun ribuan polis jatuh tempo PT Asuransi JIwasraya belum juga dibayarkan. Para nasabah menuntut pemerintah serta manajemen Jiwasraya menyelesaikan masalah gagal bayar tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim kerap mendapat ancaman setelah mulai getol menyelesaikan kasus perusahaan PT Jiwasraya and PT Asabri. Erick menegaskan, BUMN selain sebagai unit bisnis pemerintah juga harus memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat.

Republika / 18-01-2020 Hal. 1&9

18. Regulasi Reformasi Asuransi Disiapkan

Presiden Joko Widodo membuka peluang dilakukannya perubahan terhadap UU no. 21 tahun 2011 tentang OJK. Beleid tersebut menggeser tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada OJK. Presiden menyampaikan, revisi UU OJK ini dilakukan untuk mendukung proses reformasi Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) yang ia sampaikan sebelumnya. Menurutnya, reformasi ini perlu dilakukan lantaran sudah lama tidak ada penyegaran terhadap lembaga keuangan, termasuk asuransi dan dana pensiun. Pemerintah mencatat, reformasi lembaga keuangan dilakukan terakhir kali pada 2000-2005 untuk menyesuaikan kondisi keuangan pasca krisis ekonomi 1997-1998. Presiden menyampaikan bahwa reformasi terhadap LKNB mencakup pengaturan, pengawasan, dan manajemen risiko. Hanya saja, Jokowi meminta semua pihak bersabar karena proses reformasi ini tak akan singkat.  

Republika / 18-01-2020 Hal. 1

19. Aset Jiwasraya untuk Ganti Rugi

Barang dan aset sitaan dari para tersangka dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, tak cuma dijadikan sebagai alat bukti. Kejaksaan Agung (Kejagung) menghendaki, agar barang dan aset sitaan tersebut, dapat dijadikan sumber dana pengganti kerugian negara. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Hari Setiyono mengatakan, sampai saat ini, tim penyidik terus melakukan pelacakan dan menyita sejumlah aset milik para tersangka. Menurut dia, tim penyidik dari direktorat pidana khusus Kejagung, masih terus melakukan penyidikan dan pelacakan aset dan penggeledahan. Pada Jumat (17/1), penyidik melakukan geledah di sejumlah titik di Jakarta. Dalam penggeledahan tersebut, kata Hari, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti. Akan tetapi, Hari belum dapat memastikan barang bukti apa yang disita. Menurut dia, semua barang-barang bukti yang disita tersebut menjadi alat-alat bukti dalam penanganan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Barang-barang bukti tersebut, nantinya menunggu penetapan pengadilan untuk dalam penguasaan negara.  

Republika / 18-01-2020 Hal. 3

20. Pulihkan Neraca Keuangan Jiwasraya

Langkah penyehatan neraca keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus menjadi prioritas. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai satu-satunya badan usaha milik negara (BUMN) di bidang asuransi jiwa, Jiwasraya dapat menjual produk berkualitas kepada seluruh BUMN. Pengamat asuransi, Hotbonar Sinaga, mengatakan, prioritas utama para pemangku kebijakan saat ini adalah mengembalikan dana nasabah yang gagal bayar. Sebagai BUMN asuransi jiwa, Jiwasraya bisa menjual produk asuransi kumpulan berbasis data pesangon kepada sesama BUMN. Apalagi kini ada 142 perusahaan BUMN dengan 1 juta karyawan. Jiwasraya bisa melakukan aset desekuritisasi yakni menjual pendapatan di masa depan, kata pengamat BUMN dari UI, Toto Pranoto.

Kompas / 18-01-2020 Hal. 7

21. Kami Berharap Dana Nasabah Cepat Dibayar

Rudyantho Deppasau hanya pasrah dan berharap pemerintah secepatnya mengembalikan ratusan miliar dana milik nasabah Jiwasraya. Pemilik dua polis senilai Rp7 miliar ini sama sekali tidak me­nyang­ka iming-iming investasi dari perusahaan asuransi pemerintah itu berujung gagal bayar. Awalnya, Rudy ditawari oleh pihak bank tempatnya menabung untuk membeli produk investasi beserta asuransi Jiwasraya. Dananya berasal dari tabungan miliknya di bank tersebut. Selama berinvestasi di Jiwasraya, Rudy mengaku memperoleh bunga 6,5% per tahun. Tidak terbesit di benak Rudy ketika investasinya jatuh tempo Jiwasraya akan kesulitan mengembalikan dananya. Terlebih saat awal membeli, staf pemasaran yang mengurusnya kala itu mampu meyakinkan Rudy tentang keamanan berinvestasi di Jiwasraya karena merupakan perusahaan pemerintah. Kecurigaan ini yang mendorong Rudy dan nasabah lain berhimpun di dalam satu forum pada Desember 2018. Anggotanya sekitar 300 pemegang polis.

Media Indonesia / 18-01-2020 Hal. 1

22. Jiwasraya, Panja Atau Pansus

Anggota Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS Tifatul Sembiring lagi-lagi terlibat perang kicauan di dunia maya. Perseteruan ini berawal ketika Tifatul menyikapi salah satu link berita yang menyentil pernyataan Andre bahwa mayoritas fraksi di DPR tidak terlalu bersemangat mendorong pembentukan Pansus Jiwasraya. Fraksi Gerindra menganggap masalah Jiwasraya bisa dituntaskan melalui Panja saja karena pemerintah akan melakukan langkah-langkah konkret menuntaskan skandal Jiwasraya.

Rakyat Merdeka / 18-01-2020 Hal. 7

23. Belajar dari Kasus Jiwasraya, Asuransi Diminta Berhati-hati Tempatkan Dana

Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya sudah masuk tahap penyidikan. Tata kelola perusahaan asuransi menjadi sangat penting, tetapi belum cukup prudent untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi kembali. Sistem pencatatan premi asuransi harus diubah oleh OJK untuk menciptakan sistem yang lebih prudent. Sistem saat ini tidak memisahkan komponen premi proteksi dengan investasi. Jika premi investasi masih tercampur dengan premi risiko, hal ini memunculkan skema ponzi. Selain itu, faktor kompetensi SDM di OJK perlu ditingkatkan, khususnya kompetensi aktuaria. Kompetensi aktuaria sangat berperan dalam pengawasan produk asuransi untuk mencegah terjadinya gagal bayar.

Bisnis Indonesia / 20-01-2020 Hal. 1&3

24. Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa

Insolvabilitas yang berakibat pada kesulitan likuiditas, merupakan kondisi keuangan yang dialami asuransi jiwa yang gagal memenuhi kewajibannya. Secara teknis, RBC tidak memenuhi standar minimum regulasi OJK yang dinyatakan dalam angka 120%. Bila realisasi investasi menghasilkan imbal hasil yang lebih rendah dalam jangka panjang, akan terjadi negative spread, sehingga muncul gagal bayar karena kondisi likuiditas yang terganggu. OJK disarankan pengawasan yang lebih ketat, termasuk meminimalkan porsi investasi langsung serta pada saham yang dibatasi pada saham lapis pertama saja.

Bisnis Indonesia /  20-01-2020 Hal. 2

25. Oposisi Lebih Tertarik Bentuk Pansus

Partai politik oposisi bertekad menggulirkan pansus hak angket DPR tentang PT Asuransi Jiwasraya. Anggota Fraksi PKS DPR ANis Byarwati menilai hak angket sudah mendesak digunakan anggota dewan.  Kasus Jiwasraya melibatkan Komisi VI, XI, III, dan BAKN DPR. Anggota Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin optimistis pansus hak angket dapat menjamin penegakan hukum dan politik kasus Jiwasraya.

Bisnis Indonesia / 20-01-2020 Hal. 8

26. Rencana Bisnis AJB Bumiputera Ditunggu

OJK menunggu manajemen AJB Bumiputera 1912 untuk segera mengajukan proposal rencana bisnis dan penyehatan perusahaan, menyusul keluarnya regulasi baru yakni PP No. 87/2019 tentang Asuransi Usaha Bersama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu proposal dari Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 terkait upaya penyelesaian masalah di perusahaan asuransi itu. AJB Bumiputera sudah lama terbelit persoalan likuiditas. "Kami masih menunggu final proposalnya. Karena beberapa kali mengajukan, kami melihat kesinambungan ke depan belum bisa dipahami dan diyakini dengan baik," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Riswinandi di Jakarta, Kamis (16/1). Meski begitu, ia menegaskan bahwa pengurus perusahaan harus menyelesaikan masalah likuiditas. Sedangkan OJK berperan mengawasi upaya penyelesaian perkara itu, sesuai dengan peraturan.  

Bisnis Indonesia / 20-01-2020 Hal. 14

27. Jokowi Buka Peluang Revisi UU OJK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk merevisi Undang-undang (UU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu menyusul terkuaknya skandal PT Asuransi Jiwasraya. "Bisa saja nanti uu (UU OJK) juga direvisi karena UU OJK itu di 2011. Sebelumnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (17/1). Menurut Jokowi, skandal Jiwasraya menjadi momentum baik untuk mereformasi Industri Keuangan Non Bank, baik asuransi dan dana pensiun. Skandal Jiwasraya mencuat setelah perusahaan gagal membayar klaim polis nasabah senilai Rp802 miliar pada Oktober 2018 lalu akibat persoalan likuiditas. Per September 2019, manajemen Jiwasraya menyebut ekuitas perseroan negatif sebesar Rp23,92 triliun. Sebab, liabilitas perseroan mencapai Rp 49,6 triliun, sedangkan asetnya cuma Rp 25,68 triliun.

HE Neraca / 20-01-2020 Hal. 1

28. Tunggu Pemeriksaan Investigatif BPK

BPK turun tangan dalam penanganan dugaan korupsi PT Asabri. Kepala biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti mengatakan, BPK melakukan pemeriksaan investigatif terhadap Asabri. Hasil pemeriksaan investigatif Asabri nanti akan disampaikan secara resmi oleh pimpinan BPK. Sebelumnya, BPK menemukan potensi kerugian perusahaan sebesar Rp16,7 triliun. Perhitungan ini berdasarkan kesalahan penempatan investasi Asabri pada dua instrumen investasi yakni saham (Rp9,7 triliun) dan reksadana (Rp6,7 triliun).

Indopos / 20-01-2020 Hal. 1&7

29. Kedipan Asabri                            

Uang Asabri mungkin lebih bisa diselamatkan. Daripada uang Jiwasraya. Asabri punya punggung yang kuat. Tidak perlu sampai ada pistol ditodongkan ke kening. Juga tidak perlu sampai bentak-membentak. Apalagi mereka sudah ditahan Kejaksaan Agung: Bentjok dan HaHa itu. Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat itu. Saya dengar dua orang itu sudah menandatangani surat pernyataan: sanggup mengatasi dana yang hilang di Asabri. Transaksi yang mereka lakukan dengan asuransi milik TNI-Polri itu bisa saja memang legal. Lewat mekanisme yang terbuka pula: pasar modal. Tapi ada korban di situ. Yakni Asabri. Yang menanggung masa depan dan hari tua semua anggota TNI dan Polri.  

Indopos / 20-01-2020 Hal. 1&7

30. Saham Asabri Mudah Dipermainkan

Berinvestasi pada portofolio saham dapat menguntungkan dan merugikan seseorang. Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat mengatakan, turunnya harga saham disebabkan beberapa hal seperti kecilnya permintaan dan adanya kerusakan manajemen. Terkait kasus yang menimpa PT Asabri, turunnya saham karena beberapa emiten mengalami pertumbuhan negatif. Analis Saham Universal Broker Indonesia, Satrio Utama, menuturkan portofolio saham PT Asabri sebenarnya masih lebih kecil dibanding PT Jiwasraya. DIrinya menyatakan, perusahaan pelat merah ini harus berbenah diri terkait dalam berinvestasi di bursa saham.

Indopos / 20-01-2020 Hal. 1&7

31. Pengembalian Dana Nasabah Bertahap

Pemerintah fokus menuntaskan pembentukan induk asuransi dalam rangka menyelesaikan persoalan PT Asuransi Jiwasraya. Upaya ini juga terkait upaya perolehan dana guna mengembalikan dana-dana nasabah. Saat ini, Jamkrindo masih berbentuk perusahaan umum. Dana nasabah Jiwasraya akan dikembalikan bertahap mulai Februari 2020. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan dana yang dibayarkan pada tahap pertama sebesar Rp2 triliun diutamakan bagi nasabah-nasabah kecil.

Kompas / 20-01-2020 Hal. 13

32. Giliran Bumiputera Ditagih Klaim Rp 96 Triliun

Ada tiga asuransi sekaligus yang kini sedang bekerja keras memperbaiki performa. Yakni Asuransi Jiwasraya, Asabri dan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Masalah Asuransi Bumiputera kurang lebih mirip dengan Jiwasraya, yakni terkait persoalan pembayaran klaim ke nasabah. Namun sengkarut di Bumiputera lebih kusut. Potensi klaim Bumiputera tahun ini mencapai Rp 9,6 triliun. Rinciannya klaim pemegang polis yang jatuh tempo sepanjang 2020 ini diperkirakan senilai Rp 5,4 triliun. Selain itu, outstanding klaim hingga saat ini mencapai Rp 4,2 triliun dari 265.000 pemegang polis. Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 Dirman Pardosi membenarkan jumlah tersebut. Untuk membayar klaim kepada kepada nasabah, Bumiputera mengoptimalisasikan aset yang dimiliki. Optimalisasi aset tersebut melalui penjualan aset properti sekaligus Kerja Sama Operasional (KSO). Perusahaan asuransi ini membidik dana segar sebesar Rp 2 triliun dari rencana tersebut.  

Kontan / 20-01-2020 Hal. 1

33. Aset Disita Kejaksaan, Nasib Bisnis Bentjok Terdesak

Efek penyitaan aset-aset tersangka PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terbilang panjang. Yang sudah nampak adalah nasib aset pengusaha Benny Tjokrosaputro. Satu per satu, rekan kerja Benny Tjokro, atau biasa disebut Bentjok, angkat suara atas kerjasama bisnis dengan pengusaha asal kota Solo, Jawa Tengah ini. Pemilik Grup Mayapada Dato Sri Tahir mulai menimbang ulang melanjutkan rencana transaksi dengan perusahaan Benny Tjokro. Kejaksaan sudah menggeledah sejumlah aset Bentjok pekan lalu. Jaksa memblokir 84 aset tanah di Kabupaten Lebak dan 72 tanah di Tangerang milik perusahaan Benny. Setelah menetapkan lima tersangka, Kejagung juga menyita aset tersangka demi memulihkan kerugian Jiwasraya.

Kontan / 20-01-2020 Hal. 1

34. Tersangka Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada Selasa, 14 Januari lalu. Mereka adalah bekas Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, bekas Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo; bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan; komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro; dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Pengusutan kasus ini dilakukan setelah Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim polis JS Saving Plan sejak Oktober 2018 sebesar RP802 miliar.

TEMPO / 20-26-01-2020 Hal. 23

35. Datang Asabri Setelah Jiwasraya

Penempatan investasi pada saham-saham bernilai rendah berpotensi merugikan Asabri Rp16 triliun. Dua perusahaan asuransi pelat merah, dua pembobolan bernilai jumbo. Kejaksaan Agung telah menetapkan Benny Tjokrosaputro dan empat orang lain sebagai tersangka. Dalam skandal PT Asabri, Benny pun kembali disebut-sebut. Ombudsman menaksir kerugian akibat pembelian saham-saham buruk oleh Asabri hingga tahun lalu mencapai Rp10 triliun. Kementerian BUMN juga perlu mereformasi Asabri karena bukan hanya sekali ini perusahaan terbelit perkara. Pada 2008, mantan Dirut Asabri, Subarda Midjaja dan pengusaha Henry Leo dihukum karena menyelewengkan dana asuransi dan perumahan prajurit senilai Rp 410 miliar.

TEMPO / 20-26-01-2020 Hal. 27

36. Pendapatan Emiten Diproyeksi Tumbuh 1,2%

Chief Economist & Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Katarina Setiawan melihat tren positif di pasar saham dan obligasi untuk tahun ini. Tahun 2019 lalu merupakan periode yang suportif bagi pasar obligasi karena didukung tren penurunan suku bunga dan tingkat inflasi yang rendah. Menurut dia, iklim yang suportif ini masih akan berlanjut di 2020. Suku bunga BI diperkirakan tetap akomodatif, inflasi terkendali dan nilai tukar Rupiah terjaga. Selain itu kondisi pasar obligasi dunia juga suportif bagi pasar obligasi Indonesia. Tahun baru disebutnya dapat menjadi momen yang ideal bagi investor untuk kembali mengevaluasi tujuan investasi dan kinerja portofolionya. Berbagai studi menunjukkan bahwa aset alokasi memiliki peran yang besar untuk menghasilkan return portofolio jangka panjang yang optimal, bahkan jika dibandingkan dengan peran dari market timing.

Koran Sindo / 20-01-2020 Hal. 12

37. Tiga Fraksi DPR Tolong Pansus Jiwasraya

Desakan agar DPR membentuk panitia khusus untuk membedah skandal Jiwasraya menguat. Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan pansus diperlukan guna memastikan proses penegakan hukum berjalan baik. Menurut politikus senior PKS, HIdayat Nur Wahid, selain pendekatan hukum, urusan tersebut membutuhkan pendekatan politik. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Taufik Basari menyatakan pansus mendesak dibentuk supaya persoalan bisa dibahas lintas komisi.

Koran Tempo / 20-01-2020 Hal. 6

38. Panja Jiwasraya Paralel Proses Hukum

Pengusutan mega korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun hingga Agustus 2019 tidak hanya dilakukan secara hukum, tetapi juga melalui jalur politik. Proses hukum tengah berjalan di Kejaksaan Agung, sedangkan proses politik bergulir melalui panitia kerja (panja) DPR. Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron memastikan pembentukan panja Komisi VI akan berlangsung mulai Selasa (21/1). "Pembentukan keanggotaan dan penentuan pimpinan panja pada Selasa akan menjadi hari pertama masa kerja panja untuk menangani permasalahan Jiwasraya. Nanti akan terlihat siapa saja anggotanya," ungkap Herman kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin. Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN resmi memutuskan membentuk panja terkait dengan kasus Jiwasraya. Keputusan itu diambil dalam rapat internal komisi. Tugas utama panja antara lain mengawasi upaya pemerintah dalam mengembalikan uang nasabah, menemukan kepastian hukum, serta solusi penyelesaian kasus itu ke depan. Kasus itu bermula dari adanya investasi di saham sampah mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4% dari total investasi Jiwasraya. Pengelolaan sebanyak 98% dari dana investasi di reksa dana atau Rp14,9 triliun dititipkan kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio risk-based capital (RBC) minimal 120%. Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut. Mereka ialah Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.  

Media Indonesia / 20-01-2020 Hal. 2

39. Kasus Jiwasraya, PPP: Presiden Tak Ingin Window Dressing

Sekjen PPP, Arsul Sani, mengatakan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan dan sekretaris jenderal (Sekjen) partai pendukungnya beberapa hari lalu di istana negara sempat menyinggung soal Jiwasraya. Jokowi ingin masalah Jiwasraya diselesaikan, bukan melakukan poles laporan.

Gatra.com / 17-01-2020

40. BNI Life Kembali Memberikan Perlindungan Asuransi di Proliga 2020

Kompetisi Voli Proliga 2020 akan segera digelar pada Januari hingga April 2020 di delapan kota besar yakni Pekanbaru (Riau), Purwokerto (Jawa Tengah), Palembang (Sumatera Selatan), Gresik (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Yogyakarta (DIY), Kediri (Jawa Timur), dan Solo (Jawa Tengah). Pada kesempatan ini BNI Life bersinergi dengan BNI untuk menjadi partner dalam memberikan perlindungan kesehatan dan jiwa bagi 44 peserta Tim Putra dan Putri Jakarta BNI 46 yang terdiri dari atlet, Pelatih, Asisten Pelatih dan Official dengan uang pertanggungan Rp 5 Juta per atlet.

Investor.id / 17-01-2020

41. Analis Asuransi Minta Sri Mulyani Talangi Jiwasraya

Industri asuransi kini tengah menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya disebabkan kasus gagal bayar klaim yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pemerhati dan Analis Asuransi Irvan Rahardjo pun mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perlu untuk memberikan dana talangan atau bailout atas gagal bayar klaim perusahaan pelat merah tersebut. Namun demikian, Ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menilai bailout belum dibutuhkan oleh Jiwasraya. Meski dana yang dibutuhkan Jiwasraya cenderung kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, Fithra menilai jika anggaran tersebut bisa menimbulkan trade off dan opportunity cost.

Kompas.com / 17-01-2020

42. Nasabah Jiwasraya Tuntut Jadwal Pencairan Klaim Secara Jelas

Kasus gagal bayar polis asuransi nasabah Jiwasraya terus bergulir. Para nasabah menagih janji terkait pencairan klaim kepada perusahaan asuransi plat merah tersebut. Perwakilan nasabah Jiwasraya, Hornady Setiawan mengatakan, dirinya bersama para nasabah lainnya hanya menginginkan penjadwalan secara jelas pencairan klaim polis asuransi. Sebab, semestinya pencairan klaim polis asuransi sudah direalisasikan sejak Oktober 2018 lalu. Menurutnya, selama ini para nasabah sudah mengikuti arahan yang diberikan pihak Jiwasraya agar tidak gaduh mengenai pencairan klaim polis asuransi. Namun, hingga sekarang pencairan klaim polis asuransi juga belum direalisasikan.

Republika.co.id / 17-01-2020

43. i-PRO 100 dari Generali, Perlindungan Tinggi 300% Lindungi Gaya Hidup Keluarga

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia bersama PT Bank Mestika Dharma, Tbk. menghadirkan kolaborasi produk bancassurance terbaru, i-Pro 100. Produk ini memberikan perlindungan tinggi hingga 3 kali lipat uang pertanggungan (UP) untuk keamanan finansial keluarga saat nasabah menghadapi risiko hidup meninggal dunia. Selain perlindungan untuk keluarga, i-Pro 100 juga memberikan keamanan finansial saat nasabah memasuki usia lanjut melalui adanya dana tambahan sebesar 100% Uang Pertanggungan, serta fitur pengembalian premi apabila tidak terjadi klaim.

Sindonews.com / 17-01-2020

44. Generali-Bank Mestika Hadirkan Produk Perlindungan Tinggi

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia bersama PT Bank Mestika Dharma, Tbk. menghadirkan kolaborasi produk bancassurance terbaru, i-Pro 100. Produk ini memberikan perlindungan tinggi hingga 3 kali lipat uang pertanggungan (UP) untuk keamanan finansial keluarga saat nasabah menghadapi risiko hidup meninggal dunia. Selain perlindungan untuk keluarga, i-Pro 100 juga memberikan keamanan finansial saat nasabah memasuki usia lanjut melalui adanya dana tambahan sebesar 100% Uang Pertanggungan, serta fitur pengembalian premi apabila tidak terjadi klaim.

Swa.co.id / 17-01-2020

45. OJK Minta Bumiputera Buka Laporan Keuangan ke Pemegang Polis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pengurus dan Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera menjelaskan kondisi keuangan kepada pemegang polis. Anggota Dewan Komisioner/Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi, hal tersebut perlu dilakukan dalam upaya penyehatan asuransi tertua di Indonesia itu.

Tirto.id / 17-01-2020

46. Setelah Ramai Skandal Kasus Jiwasraya dan Asabri Kini, Erick Thohir Dapat Ancaman Misterius

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku kerap mendapat ancaman setelah menduduki kursi menteri. Apalagi, setelah adanya permasalahan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Kendati begitu, Erick Thohir tak mau merinci apa bentuk ancaman yang dia terima setelah menjabat sebagai menteri.

Tribunnews.com / 17-01-2020

47. Bhinneka Life Mendorong Kontribusi Agen, Roadshow Agency Kick Off 2020 di Delapan Kota Indonesia

Perusahaan asuransi jiwa PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) memacu kontribusi agen pemasaran dalam menopang kinerja di 2020. Hal itu dilakukan melalui program Agency Kick Off 2020, yang berlangsung di delapan kota. Direktur Utama Bhinneka Life, Wiroyo Karsono mengatakan, Agency Kick Off rutin digelar setiap awal tahun guna meneguhkan komitmen, meningkatkan semangat, dan motivasi tenaga pemasaran.

Tribunnews.com / 17-01-2020

48. OJK Minta AJB Bumiputera Buka-Bukaan Kondisi Keuangan ke Pemegang Polis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera membeberkan laporan keuangan kepada para pemegang polis. Adapun dalam asuransi bersama atau mutual, pemegang polis adalah pemegang saham asuransi bersama tersebut.  Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi membeberkan, bagaimana pun juga yang harus menyelesaikan gagal bayar AJB Bumiputera adalah pengurusnya, pemegang sahamnya, yang sesuai dengan anggaran dasar. Sementara regulator hanya mengawasi sesuai dengan aturan, dengan implementasi yang ditetapkan.

Wartaekonomi.co.id / 17-01-2020

49. Pengamat: Korupsi Jiwasraya Akibat Moral Hazard

Kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai diakibatkan adanya moral hazard atau risiko moral. Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin menilai menyebut bahwa tindakan yang jelas dilarang namun dengan sengaja dilanggar. "Moral hazard tentu di dalamnya terkait kongkalikong, pat gulipat dengan siapa itu. Kalau orang yang bekerja di sekuritas di insurance gak memegang moral yang benar, maka semua bisa dimainkan," ujar Teddy.

Akurat.co / 18-01-2020

50. Alasan Keamanan Jadi Iming-iming Jiwasraya Gaet Nasabah

Pemegang polis asuransi PT Jiwasraya (Persero) Rudyantho Deppasau mengungkap alasan dirinya tertarik untuk memindahkan uang tabungannya ke investasi asuransi Jiwasraya karena tawaran keamanan. Dia mengaku tak tergiur oleh persentase bunga yang ditawarkan yang berkisar 6,5 persen. Rudy mengaku jaminan keamanan yang diberikan menjadi motif utama dirinya dan akhirnya memindahkan uang tabungan sebesar Rp7 miliar dari bank ke Jiwasraya.

Cnnindonesia.com / 18-01-2020

51. Simak! Ini Tips Pilih Asuransi Biar Nggak Berujung Gagal Bayar

Pengetahuan masyarakat pada produk asuransi belum begitu tinggi. Padahal produk asuransi sangat penting untuk dimiliki dengan ragam manfaat di kehidupan sehari-hari. Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, jika ingin berinvestasi, ia menyarankan lebih kepada deposito, emas, reksadana, bahkan ke tanah dan rumah. Sementara itu, ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi menyarankan masyarakat jangan membeli produk asuransi yang digabungkan dengan investasi karena produk tersebut memiliki risiko tinggi.

Detik.com / 18-01-2020

52. OJK Diduga Terlibat Kasus Jiwasraya

Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin menyebut kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya bisa diminimalisasi bila Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pandai menjalankan fungsi pengawasannya. Ia menilai OJK terkesan membiarkan tindakan rasuah yang berujung negara merugi hingga Rp13,7 triliun. Teddy menuturkan dugaan korupsi ini akibat moral hazard atau risiko moral. Tindakan yang jelas dilarang namun dengan sengaja dilanggar. Sementara itu, dihubungi terpisah, Humas OJK Sekar Putri Djarot belum mau bicara banyak terkait tudingan tersebut. Menurutnya, pihak OJK menghormati proses hukum yang kini ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Medcom.id / 18-01-2020

53. Ini Jeritan Hati Nasabah Jiwasraya yang Nyangkut Rp 5 M

Kementerian BUMN dan manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah merumuskan tahapan penyelesaian gagal bayar polis produk bancassurance JS Saving Plan milik Jiwasraya yang jatuh tempo kepada nasabahnya pada Oktober-Desember 2019 sebesar Rp 12,4 triliun. Namun manajemen Jiwasraya menegaskan hingga saat ini belum mampu melunasi nilai gagal bayar tersebut. Jiwasraya juga sudah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian dan Penyehatan Jiwasraya bersama dengan Kementerian BUMN. Salah satu nasabah yang dananya masih nyangkut lumayan besar adalah Rudyantho Deppasau. Dia menceritakan uangnya yang belum dikembalikan Jiwasraya sebesar Rp 5 miliar dari total Rp 7 miliar. Sebagai nasabah, dia bersama pemilik polis lainnya sudah membentuk forum yang berisikan 300 orang lainnya pada akhir Desember 2018. Adapun nasabah tersebut rata-rata investasinya dari Rp 50 juta- 50 miliar. Tapi tidak ada tanggapan pada saat itu. DPR, OJK membiarkan seperti anak kehilangan induk.

Cnbcindonesia.com / 19-01-2020

Regulasi & Makro Ekonomi

54. Menyoal Pengawasan OJK

Praktik Kolusi hidup bertahun-tahun dan menggerogoti industri jasa keuangan. Pertanyaanya, bagaimana peran dan fungsi pengawasan OJK selama ini? Pertanyaan tersebut menjadi vital ketika banyak skandal yang sarat persekongkolan dalam pengelolaan investasi gagal dicegah dan bahkan luput dari pengawasan OJK. Ombudsman bahkan menuding otoritas itu sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap munculnya berbagai masalah di industri jasa keuangan, diantaranya PT Asuransi Jiwasraya. Ombudsman meminta OJK memperbaiki standar publikasi laporan keuangan industri asuransi, di mana nasabah kesulitan mendapatkan akses laporan keuangan Jiwasraya.

Bisnis Indonesia / 20-01-2020 Hal. 1

55. Menanti Penjamin Asuransi

Industri asuransi tengah mendapat sorotan publik lantaran beberapa masalah di industri. Melihat hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  bakal melakukan reformasi pengawasan dan aturan asuransi. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, pada tahap akhir dari reformasi itu OJK mendorong terbentuknya lembaga penjamin polis. Namun, ia ingin regulator membereskan terlebih dahulu industri asuransi.

Kontan / 20-01-2020 Hal. 20

Berita Foto

56. [Foto] AXA Bantu Korban Banjir

President Director AXA Mandiri Handojo G. Kusuma, Presiden Direktur AXA Asset Management Indonesia Edhie Widjojo, Chairman of Board Directors AXA Group Denis Duverne didampingi Country CEO AXA Indonesia Julien Steimer menyerahkan donasi kepedulian AXA Group melalui AXA Hearts in Action kepada Ketua RW 07/03 Bidara Cina, Mamat Syachroni, disaksikan AXA Heart in Action Sponsor AXA Indonesia Amy Gochuico. Relawan AXA Group akan memperbaiki rumah yang rusak, membersihkan lingkungan, dan memberikan konsultasi medis untuk korban banjir.

Bisnis Indonesia / 18-01-2020 Hal. 4

57. [Foto] Aplikasi Milearn

Presiden Direktur dan CEO Manulife Indonesia Ryan Charland bersama Direktur dan COO Hans de Waal berbincang dengan agen Manulife mengenai aplikasi MiLearn. Manulife meluncurkan aplikasi MiLearn yang merupakan aplikasi pelatihan digital bagi agen Manulife.

Republika / 18-01-2020 Hal. 6

INFORMASI KEUANGAN

USD/IDR

13.645

IHSG (per 17 Januari 2020)

   6.291,66

BI Rate

 

Sumber Kontan.com

Sumber Media:

Bisnis Indonesia, Investor Daily, Indopos, Koran Jakarta, Koran Tempo, Suara Pembaruan, TEMPO, Harian Terbit, Kompas, Kontan, Media Indonesia, Republika, Rakyat Merdeka, Akurat.co, Cnbcindonesia.com, Gatra.com, Headtopics.com, Investor.id, Republika.co.id, Sindonews.com, Swa.co.id, Tirto.id, Tribunnews.com, Wartaekonomi.co.id.

DOWNLOAD PDF