AAJI Daily News - 6 Januari 2019


Tanggal terbit (06 / 01 / 2020)

FM-CC-AAJI-06-001

Senin, 6 Januari 2020 

HEADLINE NEWS

  1. AAUI: Penanganan Klaim Akibat Banjir Harus Profesional
  2. LPSK Siapkan Perlindungan Saksi
  3. Petinggi OJK Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Jiwasraya
  4. Pekan Depan Kejagung Periksa Seluruh Saksi
  5. Ditjen Imigrasi Cekal Enam Bulan Sepuluh Nama Terkait Kasus Jiwasraya
  6. Pansus Jiwasraya Tunggu Masa Reses DPR
  7. Kejagung Periksa Lima Orang dalam Kasus Jiwasraya
  8. Demokrasi Minta Kasus Jiwasraya Dikebut Lagi
  9. BNI Jiwasraya Sudah Bayar Utang
  10. Jiwasraya Disarankan Terbitkan Surat Utang
  11. LPSK Harap Muncul 'Justice Collaborator' Dalam Kasus Jiwasraya
  12. Dukung Pansus Jiwasraya Bertambah
  13. Erick Dalang Gagal Bayar Jiwasraya akan Mulai Terungkap
  14. Jaga Kepercayaan, Kasus Jiwasraya Harus Segera Dituntaskan
  15. Bos Plaza Ummat Mantan VP Bancassurance Jiwasraya
  16. Kasus Jiwasraya Wajib Diungkap
  17. Erick: Ada Oknum yang Gerah Jiwasraya Diproses Hukum
  18. Kasus Jiwasraya, Jampidus Periksa Lima Orang
  19. Penyidik Periksa Lima Saksi dalam Kasus Jiwasraya
  20. Segera Tuntaskan Kasus Jiwasraya
  21. Butuh 4 Tahun Selesaikan Kasus Jiwasraya
  22. Tahun Baru, Cek 6 Hal terkait Asuransi yang Harus Diperhatikan
  23. Benarkah Jokowi Dapat Untung dari Skandal Jiwasraya?
  24. Curhat Erick Thohir Mau Bersih-Bersih Jiwasraya Malah Dituduh Rampok Dana
  25. Jiwasraya Mulai Diproses Hukum, Erick: Banyak Oknum Gerah
  26. Erick Thohir: Ada Oknum Gerah yang Selama Ini Menjarah Jiwasraya
  27. Soal Jiwasraya, Erick: Pemerintahan Jokowi Tak Melarikan Diri
  28. Gagal Bayar Jiwasraya, DPR: Privatisasi jadi Salah Satu Opsi
  29. [Foto] Penyelesaian Kasus Jiwasraya

TENTANG AAJI

1. AAUI: Penanganan Klaim Akibat Banjir Harus Profesional

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menghimbau perusahaan asuransi umum dalam menangani proses klaim harta benda terdampak banjir, harus dilakukan secara profesional dan tidak mempersulit pemegang polis. AAUI juga mengharapkan perusahaan asuransi melakukan jemput bola guna membantu meringankan warga yang mengalami dampak banjir di Jakarta- Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dalam proses klaim. Direktur Eksekutif AAUI Dody AS Dalimunthe mengatakan, pihaknya mendorong perusahaan asuransi umum anggota AAUI untuk menginventarisir dampak banjir di lini bisnis asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor. Dengan kondisi lapangan yang masih kurang kondusif, memang dibutuhkan waktu untuk memproses dan menghitung potensi klaim. AAUI mengimbau kepada masyarakat pemegang polis asuransi property maupun kendaraan yang menjadi korban banjir untuk dapat memastikan kembali bahwa polis memiliki perluasan risiko banjir. Perluasan risiko banjir dilakukan dengan melekatkan Klausula 4.3 untuk asuransi properti, dan Klausula KBM 12 untuk asuransi kendaraan bermotor. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengaku dampak dari banjir yang melanda Jabodetabek terhadap klaim asuransi jiwa tidak terlalu besar. Hal tersebut karena lebih banyak masyarakat yang mengalami kerusakan harta benda dibandingkan dengan korban jiwa.

Investor Daily / 4-5 Januari 2020, hal. 8

INDUSTRI ASURANSI

2. LPSK Siapkan Perlindungan Saksi

Saat ini Kejagung tengah memeriksa sejumlah saksi korupsi Jiwasraya. Ada sepuluh saksi yang telah dicekal untuk berpergian ke luar negeri dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp 13,7 triliun tersebut. "LPSK telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kejagung terkait perlindungan terhadap sejumlah saksi," tutur kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Menurut Hasto Atmojo Suroyo, jenis perlindungan yang bisa diberikan LPSK didasarkan pada bentuk ancaman yang dialami para saksi Jiwasraya. Perlindunganya antara lain perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, mendapatkan kediaman sementara, mendapatkan pendampingan hukum bersaksi tanpa harus hadir di persidangan. Wakil Ketua LPSK Achmadi menambahkan, untuk perlindungan kepada para saksi pihaknya juga telah melakukan koordinasi langsung dengan Jampidsus Kejagung. Upaya pemberian perlindungan tersebut, menurutnya disambut baik oleh Jampidsus Kejagung. LPSK juga memberikan perhatian yang besar terhadap kemungkinan diberikannya perlindungan kepada saksi dan/atau saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator/JC) dalam pengungkapan kasus Jiwasraya.

Harian Terbit / 03-01-2020, Hal 3

3. Petinggi OJK Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Jiwasraya

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen bercerita telah dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dimintai keterangan soal masalah yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selama pemeriksaan, Hoesen mengaku ditanya soal  mekanisme perdagangan di pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Jiwasraya menempatkan 22,4 persen investasi dari total aset ditempatkan di saham bervaluasi rendah (undervalue) dan hanya 5 persen ada di saham LQ-45. Kemudian, sebanyak 59,1 persen diinvestasikan di reksa dana saham. Mayoritas reksa dana dikelola perusahaan manajer investasi berkinerja buruk. Hanya 2 persen dana yang diinvestasikan di rekasa dana dan saham dikelola perusahaan manajer investasi berkualitas.

Harian Terbit / 03-01-2020, Hal 10

4. Pekan Depan Kejagung Periksa Seluruh Saksi

Kejaksaan Agung ( Kejagung) kembali agendakan pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi  Jiwasraya (Persero) pada awal pekan depan. "Mulai ada pemeriksaan saksi-saksi hari Senin-Kamis, 6-9 Januari 2020," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono Hidayat. Sejauh ini, Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi pada perusahaan asuransi berpelat merah tersebut. Kemudian Direkur Utama PT Trimegah Securities Tbk Stephanus Turangan, Presiden Direktur Prospera Asset Management Yosep Chandra, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat. Adapun, kasus ini terkuak setelah Jiwasraya dipastikan tak bisa melaksanakan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019.

Suara Pembaruan / 03-01-2020, Hal 4

5. Ditjen Imigrasi Cekal Enam Bulan Sepuluh Nama Terkait Kasus Jiwasraya

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menerima permintaan Kejaksaan Agung untuk mencegah 10 nama terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya berpergian ke luar negeri. Pencekalan ini berlaku selama 6 bulan. Adapun kesepuluh orang yang telah dilakukan upaya pencegahan ke luar negeri itu berinisial HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS. Kasubag Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Kemenkumham Sam Fernando menjelaskan, surat permintaan pencekalan dari Jaksa Agung tersebut telah diterima pihaknya pada 26 Desember 2019 dan berlaku selama 6 bulan ke depan.

Kontan / 04-01-2020, Hal 1

6. Pansus Jiwasraya Tunggu Masa Reses DPR

Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Koreku) Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya di DPR masih stagnan dan menunggu selesainya masa reses pada 10 Januari mendatang. Namun, Anggota DPR dari 3 Fraksi di DPR yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Golkar sempat mencetuskan pembentukan Pansus Jiwasraya di sela-sela rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum reses. Dasco menjelaskan bahwa belum ada pembicaraan formal di DPR soal Pansus Jiwasraya. Namun, lanjut dia, untuk pembicaraan informal sudah pernah terjadi di sela-sela rapat Bamus DPR sebelum masuk masa reses pertengahan Desember 2019 lalu.

Koran Sindo / 04-01-2020, Hal 11

7. Kejagung Periksa Lima Orang dalam Kasus Jiwasraya

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Hari Setiyono, mengatakan, Jampidsus telah memeriksa lima orang yang masuk dalam daftar pencegahan keluar negeri terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Namun demikian, mereka tidak merinci nama ataupun inisial para saksi yang telah diperiksa itu. Pemeriksaan berikutnya terhadap lima saksi lainnya yang juga masuk daftar cegah, akan dilakukan pada pekan depan. Sepuluh orang yang dicegah ke luar negeri oleh pihak Imigrasi terkait kasus korupsi Jiwasraya, berinisial HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT dan AS. Sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menemukan adanya dugaan korupsi di PT Jiwasraya. Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kasus Jiwasraya dengan Nomor Trim 33/F2/Fd2/12 tahun 2019 tertanggal 17 Desember 2019.

Media Indonesia / 04-01-2020, Hal 10

8. Demokrasi Minta Kasus Jiwasraya Dikebut Lagi

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mendorong agar publik tak lupa kasus Jiwasraya karena berita banjir. Sejauh ini, sudah ada lima fraksi yang sepakat membentuk pansus di DPR yakni Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, dan PDIP. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, wacana membentuk pansus Jiwasraya masih bersifat informal. Jiwasraya pada kuartal III 2019 tercatat minus Rp23,92 triliun, utangnya Rp49,6 triliun tapi asetnya hanya Rp25,6 triliun.

Rakyat Merdeka / 04-01-2020, Hal 5

9. BNI Jiwasraya Sudah Bayar Utang

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyatakan PT Asuransi Jiwasraya telah melunasi utang sejak akhir tahun 2019. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary BNI Meiliana mengatakan, BNI telah memberikan kredit pada Jiwasraya untuk keperluan operasional perusahaan. Fasilitas kredit secara perlahan diselesaikan dari hasil penjualan jaminan berupa obligasi. "Sehingga pada tanggal 31 Desember 2019, fasilitas kredit (utang) atas nama Jiwasraya sudah dilunasi dan rekening telah ditutup. Per tanggal 31 Desember 2019, Jiwasraya tidak lagi memiliki fasilitas kredit di BNI," ucap Meiliana. Maksimum kredit sebesar Rp 218 miliar dan jangka waktu kredit sejak penandatanganan perjanjian kredit tanggal 13/09/2018 hingga tanggal 12/09/2023. Adapun fasilitas kredit secara perlahan diselesaikan dari hasil penjualan jaminan (obligasi) sehingga outstanding per tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 144 miliar dengan cover jaminan senilai Rp 356 miliar atau coverage ratio senilai 247,2 persen.

Warta Kota / 04-01-2020, Hal 14

10. Jiwasraya Disarankan Terbitkan Surat Utang

Gagal bayar klaim JIwasraya dikhawatirkan berdampak sistemik bagi kelangsungan bisnis asuransi ke depan dan hingga kini pemegang polis belum mendapat pencairan Rp12,4 triliun. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, ada sejumlah opsi yang dinilai bisa mendatangkan dana segar bagi Jiwasraya, salah satunya dengan penerbitan surat utang. Penerbitan ini bisa dilakukan melalui anak usaha barunya, yaitu Jiwasraya Putra. Lakukan proses penegakan hukum yang lebih cepat terhadap oknum direksi yang lakukan fraud, miss management, maupun dugaan korupsi yang rugikan negara,” ujar Bhima. Selain itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pembentukan holding asuransi juga bisa menjadi solusi penyelamatan Jiwasraya. Namun Bhima mengingatkan, penyelamatan lewat PMN memiliki risiko yakni uang APBN yang bisa disalahgunakan dan menjadi ‘bancakan.’ Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kasus ini dimulai pada 2004, di mana perusahaan sudah memiliki cadangan yang lebih kecil dari seharusnya, insolvency mencapai Rp 2,76 triliun.

Rakyat Merdeka / 05-01-2020, Hal 14

11. LPSK Harap Muncul 'Justice Collaborator' Dalam Kasus Jiwasraya

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap munculnya saksi pelaku atau “justice collaborator” dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Wakil Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa LPSK berharap munculnya saksi pelaku atau justice collaborator dalam kasus ini.

HE Neraca / 06-01-2020, Hal 12

12. Dukung Pansus Jiwasraya Bertambah

Dukungan fraksi di DPRI RI untuk membentuk pansus kasus PT Jiwasraya terus bertambah Sebelumnya hanya empat partai, kini PKS menyatakan persetujuannya. Wakil Ketua MPRI RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan ikut mendukung fraksi-fraksi lainnya di DPR untuk membentuk Pansus Jiwasrayagate guna membongkar masalah-masalah di PT Jiwasraya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan setidaknya ada tiga fraksi yang secara informal sudah menyampaikan persetujuan membentuk pansus kasus PT Jiwasraya.

Indopos / 06-01-2020, Hal 2

13. Erick Dalang Gagal Bayar Jiwasraya akan Mulai Terungkap

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku heran dirinya dituduh menggelapkan dana polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero), padahal ia menjabat sebagai menteri BUMN baru beberapa bulan. Oleh karena itu, ia menduga, isu ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang telah terusik karena dalang dari gagal bayar Jiwasraya tersebut akan mulai terungkap. Erick menegaskan, pihaknya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memberikan hak para nasabah Jiwasraya. Meski begitu, pemenuhan hak kepada nasabah memerlukan waktu saru hingga empat tahun melalui berbagai skema pengembalian. Ia menegaskan, pemerintah hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertanggung jawab penuh menuntaskan persoalan gagal bayar Jiwasraya. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni dengan membentuk skema holding yang akan membuat cash flow perusahaan membaik sehingga ada dana bergulir dan membuat kepastian bagi para nasabah.

Investor Daily / 06-01-2020, Hal 5

14. Jaga Kepercayaan, Kasus Jiwasraya Harus Segera Dituntaskan

Gagal bayar klaim JIwasraya dikhawatirkn berdampak sistemik bagi kelangsungan bisnis asuransi ke depan dan hingga kini pemegang polis belum mendapat pencairan Rp12,4 triliun. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, ada sejumlah opsi yang dinilai bisa mendatangkan dana segar bagi Jiwasraya, salah satunya dengan penerbitan surat utang. Penerbitan ini bisa dilakukan melalui anak usaha barunya, yaitu Jiwasraya Putra. Lakukan proses penegakan hukum yang lebih cepat terhadap oknum direksi yang lakukan fraud, miss management, maupun dugaan korupsi yang rugikan negara,” ujar Bhima. Selain itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pembentukan holding asuransi juga bisa menjadi solusi penyelamatan Jiwasraya. Sementara terkait holding asuransi BUMN bisa jadi solusi asalkan dihitung dampak ke BUMN yang menanggung resiko jiwasraya. "Solusi ini memang paling pahit, karena BUMN keuangan yang sehat bisa jadi tumbal jiwasraya," ungkapnya. Oleh sebab itu, lanjut Bhima, penerbitan utang oleh anak usaha yakni Jiwasraya Putra menjadi hal yang paling minim risiko untuk menyelematkan Jiwasraya sesegera mungkin. Hingga November 2019 ada 13.095 pemegang polis yang proses klaimnya tertunda dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 11,5 triliun. Dalam mengantisipasi kasus ini terulang lagi, Bhima juga mengapresiasi upaya OJK terkait upaya bersih-bersih pasar modal yang belakangan gencar dilakukan.

Investor Daily / 06-01-2020, Hal 23

15. Bos Plaza Ummat Mantan VP Bancassurance Jiwasraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan pencegahan terhadap 10 orang untuk bepergian ke luar negeri karena diduga tersangkut kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (persero). Terkait itu Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Sam Fernando menyatakan pihaknya telah menerima permintaan pencekalan dari Kejagung sejak 26 Desember 2019 dan berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Ada beberapa nama yang selama ini belum banyak diketahui publik seperti CEO Plaza Ummat Getta Leonardo Arisanto dan Mantan Kepala Bancassurance Jiwasraya Eldin Rizal Nasution. Setelah meninggalkan Jiwasraya, Getta mendirikan PT Plazza Ummat Madani dan pada 2018 Getta sempat menjadi Vice Secretary General Indonesia Marketing Association.

Kontan / 06-01-2020, Hal 20

16. Kasus Jiwasraya Wajib Diungkap

Secara teoritik, dari aspek hukum pidana, ada banyak celah hukum pidana yang dapat diungkap dalam kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Asuransi Jiwasraya, kata pakar hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita. Romli menilai langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam melakukan pencegahan terhadap 10 orang terkait pengusutan kasus korupsi harus diapresiasi. Selain mencekal 10 orang, Kejagung juga akan memanggil 24 orang untuk membongkar kasus ini.

Rakyat Merdeka / 06-01-2020, Hal 11

17. Erick: Ada Oknum yang Gerah Jiwasraya Diproses Hukum

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada banyak oknum yang merasa gerah terkait penyelidikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Saat ini, Kejaksaan Agung memproses kasus Jiwasraya mengingat ada 10 orang terkait kasus dugaan korupsi di balik defisit asuransi milik negara ini. Bahkan menurutnya, oknum ini juga yang menyebarkan berita tak sesuai fakta, seperti dana Jiwasraya dipakai oleh Presiden Jokowi untuk kampanye. Erick pun membantah kabar yang menyebut dirinya mengambil uang Jiwasraya demi menutupi kasus ini.

Republika / 06-01-2020, Hal 13

18. Kasus Jiwasraya, Jampidus Periksa Lima Orang

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono mengatakan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus telah memeriksa lima orang yang masuk dalam daftar pencegahan keluar negeri terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Meski mengungkap ada yang diperiksa, Hari tidak merinci nama ataupun inisial para saksi itu. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya telah mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap 10 orang terkait kasus korupsi Jiwasraya. Mereka berinisial HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT dan AS.

Investor Daily / 4-5 Januari 2020, Hal 12

19. Penyidik Periksa Lima Saksi dalam Kasus Jiwasraya

Penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa lima orang yang masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Mereka diperiksa untuk mendalami dugaan korupsi yang melibatkan banyak orang di Jiwasraya tersebut. Proses penyidikan sedang berjalan. Sebanyak lima orang saksi sudah diperiksa. Mereka sudah memberi keterangan pada Jumat,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Hari Setiyono. Namun demikian, Hari tidak merinci nama ataupun inisial para saksi yang telah di­periksa tersebut. Pemeriksaan berikutnya terhadap lima saksi lainnya yang juga masuk daftar cegah, akan dilakukan pada pekan depan, 6 Januari. Sebelumnya Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin mene­mukan adanya dugaan korupsi di PT Jiwasraya. Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Perin­tah Penyidikan kasus Jiwasraya dengan Nomor Trim 33/F2/Fd2/12 tahun 2019 tertanggal 17 Desember 2019.

Koran Jakarta / 4-5 Januari 2020, Hal 2

20. Segera Tuntaskan Kasus Jiwasraya

Kasus gagal bayar dan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasra (Persero) belum menemukan titik terang. Bahkan pemerintah memperkirakan penyelesaian kasus Jiwasraya membutuhkan waktu yang panjang, sekitar empat tahun. Artinya masalah ini diperkirakan selesai menjelang pemerintahan berakhir. Jika molor, tentu akan menjadi beban pemerintahan periode berikutnya.

Koran Sindo - 06/01/2020, Hal 4

21. Butuh 4 Tahun Selesaikan Kasus Jiwasraya

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan butuh proses yang cukup panjang hingga empat tahun dalam menyelesaikan kasus gagal bayar Jiwasraya. Jika dalam waktu empat tahun kasus Jiwasraya tidak juga selesai. Maka besar kemungkinan presiden periode berikutnyalah yang akan memikul tanggung jawab untuk membereskan kasus yang merugikan nasabah hingga triliunan rupiah tersebut.

Koran Sindo - 06/01/2020, Hal 17

22. Tahun Baru, Cek 6 Hal terkait Asuransi yang Harus Diperhatikan

Kebutuhan asuransi sering sekali tidak konstan alias berubah-ubah seiring berubahnya waktu, tanggung jawab, dan pendapatan. Mengutip dari Etnonews, Sabtu (4/1/2020) ada beberapa faktor yang perlu anda ingat saat meninjau asuransi untuk tahun 2020: 1. Pertimbangkan pembayaran iuran dengan kebutuhan terbaru; 2. Perhatikan nilai perubahan biaya dan kebutuhan gaya hidup; 3. Lakukan faktor inflasi medis; 4. Perbaharui kebijakan kesehatan jika ada bayi baru lahir dalam keluarga; 5. Utang besar; dan 6. Keterjangkauan premium dan ketentuan kebijakan.

Kompas.com / 04-01-2020

23. Benarkah Jokowi Dapat Untung dari Skandal Jiwasraya?

Skandal PT Asuransi Jiwasraya masih terus bergulir liar. Isunya menyinggung banyak pihak, bahkan sampai ke lingkaran Istana Presiden. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya melakukan bersih-bersih di tubuh Jiwasraya dan akan membongkar kasus tersebut.

Detik.com / 05-01-2020

24. Curhat Erick Thohir Mau Bersih-Bersih Jiwasraya Malah Dituduh Rampok Dana

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengaku telah menerima laporan terkait adanya aksi unjuk rasa di sejumlah titik terkait persoalan kasus Jiwasraya. Bahkan dirinya menjadi bulan-bulanan para nasabah dan dituduh telah menggelapkan dana polis tersebut. Erick menegaskan, pemerintah hingga Presiden Joko Widodo (JOkowi) akan bertanggung jawab penuh menuntaskan persoalan gagal bayar Jiwasraya. Salah satu upayanya yakni dengan membentuk skema holding. Dari skema holding tersebut paling tidak ada cash flow sekitar Rp 1,5 - 2 triliun yang nantinya akan digunakan untuk membayar nasabah selama ini belum mendapatkan kepastian.

Liputan6.com / 05-01-2020

25. Jiwasraya Mulai Diproses Hukum, Erick: Banyak Oknum Gerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada banyak oknum yang merasa gerah terkait penyelidikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Saat ini, Kejaksaan Agung memproses kasus Jiwasraya mengingat ada 10 orang terkait kasus dugaan korupsi di balik defisit asuransi milik negara ini. Melihat banyak oknum tersebut tak membuat Erick pantang mundur menyelesaikan klaim para nasabah Jiwasraya sekaligus menyelidiki oknum yang membuat Jiwasraya mengalami kerugian besar. Erick pun membantah kabar yang menyebut dirinya mengambil uang Jiwasraya demi menutupi kasus ini.

Republika.co.id / 05-01-2020

26. Erick Thohir: Ada Oknum Gerah yang Selama Ini Menjarah Jiwasraya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir heran dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya yang menerima uang dari polemik gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Ia menduga isu ini dihembuskan oleh orang yang telah terusik karena akan mulai terungkap siapa dalang dari Jiwasraya. Karena sudah terkait ranah hukum, Erick menuturkan, ia sudah tidak berwenang lagi untuk mengintervensi Jiwasraya lebih jauh. Yang pasti, ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan memberikan hak yang wajib diterima oleh para nasabah Jiwasraya.

Tempo.co / 05-01-2020

27. Soal Jiwasraya, Erick: Pemerintahan Jokowi Tak Melarikan Diri

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa pemerintah terus berusaha menyelesaikan permasalahan asuransi Jiwasraya. Ia menjamin, nasabah perseroan yang belum terpenuhi haknya akan segera menerima kejelasan. Erick Thohir memastikan, akan mempercepat pembentukan holding asuransi untuk menyehatkan perusahaan pelat merah itu. Sehingga, nasabah yang menjadi korban Jiwasraya akan kembali mendapat haknya meski secara bertahap.

Tempo.co / 05-01-2020

28. Gagal Bayar Jiwasraya, DPR: Privatisasi jadi Salah Satu Opsi

Wakil Ketua Komisi BUMN DPR Aria Bima meyakini bahwa masalah gagal bayar yang menyelimuti PT Asuransi Jiwasraya bisa segera teratasi. Salah satunya dengan cara menarik investor melalui proses privatisasi. Dalam upaya pengembalian uang nasabah tersebut, Jiwasraya membutuhkan suntikan modal yang cukup besar. Restrukturisasi perusahaan pelat merah itu menjadi salah satu prasyarat yang harus dilakukan. Hal itu harus dilakukan untuk meyakinkan pemerintah dalam memberikan suntikan modalnya.

Tempo.co / 05-01-2020

Berita Foto

29. [Foto] Penyelesaian Kasus Jiwasraya

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima meyakini kasus Jiwasraya bisa teratas dengan beberapa opsi yakni membentuk holding dengan BUMN lain dan menarik investor melalui proses privatisasi.

Bisnis Indonesia / 06-01-2020, Hal 14

INFORMASI KEUANGAN

USD/IDR (per 3 Januari 2020)

13.930

IHSG (per 3 Januari 2020)

  6.323,47

BI Rate

 

Sumber Kontan.com

Sumber Media:

Investor Daily, Koran Jakarta, Harian Terbit, Suara Pembaruan, Kontan, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Warta Kota, Koran Sindo, Indopos, HE Neraca, Bisnis Indonesia, Republika, Kompas.com, Liputan6.com, Investor.id, Liputan6.com

DOWNLOAD PDF