AAJI Daily News - 14 Januari 2020


Tanggal terbit (14 / 01 / 2020)

FM-CC-AAJI-06-001

Selasa, 14 Januari 2020 

HEADLINE NEWS

  1. Sah! Suahasil Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK
  2. Sah! Wamenkeu Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK
  3. Banyak Kasus, Dewan Asuransi Indonesia Desak Pembentukan Lembaga Penjaga Polis
  4. Industri Asuransi Dorong Perluas Peran LPS Jadi Penjamin Polis
  5. Bersih-Bersih di Asabri
  6. Kasus Jiwasraya, Opsi Pembentukan Holding BUMN Dinilai Lebih Efektif
  7. Holding BUMN Asuransi Harusnya Bisa Tingkatkan Daya Saing
  8. OJK Pelajari Dugaan Korupsi di Asabri
  9. Prudential Luncurkan Produk Pelengkap PRUTop
  10. F-PKS Resmi Usulkan Pansus Jiwasraya
  11. Fenomena Musiman, Klaim Surrender Prudential Meningkat
  12. Kasus Jiwasraya, Kejagung Temukan 55.000 Transaksi Saham Terindikasi Salahi Aturan
  13. Dirut ASABRI Bantah Tuduhan Korupsi
  14. Kementerian BUMN Menginvestigasi Masalah Asabri
  15. Dewan Asuransi Dukung Lembaga Penjamin
  16. Pansus Jiwasraya Memantik Pro dan Kontra
  17. Menimbang Saham Pilihan Asabri
  18. Asabri Akui Investasi Menurun
  19. Jaksa Menemukan 55.000 Transaksi Saham di Jiwasraya
  20. Perluasan Penyakit Kritis
  21. IAPI Tepis Anggotanya Terlibat Rekayasa Laporan Jiwasraya
  22. h Akan Bentuk Lembaga Penjamin Polis
  23. Jiwasraya Ditangani Aparat Hukum
  24. Kementerian BUMN Telisik Kerugian Asabri
  25. Jajaran Direksi Asabri Bakal Dirombak
  26. Kejagung Harus Segera Tetapkan Tersangka
  27. OJK akan Mereformasi Pengawasan Asuransi
  28. Pejabat BEI Diperiksa Terkait Jiwasraya
  29. Pansus Jiwasraya Hanya Buat Gaduh
  30. Modus Operandi Sama dengan Jiwasraya
  31. OJK Perketat Penempatan Investasi Perusahaan Asuransi
  32. OJK Tak Ikut Dalam Pengawasan ASABRI
  33. Beri Asuransi Personal Accident untuk 3.500 Peserta Super Ball Run 2020
  34. Akuntan Publik Sebatas Memberi Opini
  35. Fraksi PKS Sebut OJK Lemah Hadapi Kasus Jiwasraya
  36. Banyak Kasus, OJK Perketat Pengawasan Asuransi
  37. Politisi PDIP lebih condong ke Panja ketimbang Pansus Jiwasraya, ini alasannya
  38. OJK Bakal Reformasi Cara Pengawasan Asuransi
  39. Agar Tak Menyesal, Baca dan Pahami Ini Dulu Sebelum Beli Asuransi Jiwa
  40. Laporan Keuangan Jiwasraya: Mirip MLM Hingga Window Dressing
  41. Catatan Ringan: Asuransi Jiwasraya Harus Masuk PPA, Jangan Di-bailout
  42. [Foto] Peluncuran PRUTOP dan PRUTOP SYARIAH
  43. [Foto] Sun Life Dukung Pencegahan Diabetes
  44. [Foto] PRUTotal Critical Protection

TENTANG AAJI

1. Sah! Suahasil Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali resmi melantik Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjadi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio dari Kementerian Keuangan. Dalam pelantikan ini hadir lengkap jajaran Kemenkeu mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Dirjen Anggaran Askolani, Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto, Dirjen Kekayaan Negara Isa Rahmatawarta, termasuk Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu.

Cnbcindonesia.com / 13-01-2020

2. Sah! Wamenkeu Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali resmi melantik Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjadi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio dari Kementerian Keuangan. Dalam pelantikan ini hadir lengkap jajaran Kemenkeu mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Dirjen Anggaran Askolani, Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto, Dirjen Kekayaan Negara Isa Rahmatawarta, termasuk Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu.

Detik.com / 13-01-2020

3. Banyak Kasus, Dewan Asuransi Indonesia Desak Pembentukan Lembaga Penjaga Polis

Isu kesulitan likuiditas dan dugaan salah investasi perusahaan asuransi semakin mencuat. Tak hanya gagal bayar PT Jiwasraya, juga ada kesulitan likuiditas Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Melihat hal ini, Dewan Asuransi Indonesia angkat bicara mengenai kasus asuransi yang semakin ramai. Direktur Eksekutif Dewan Asuransi Indonesia Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyatakan adapun langkah tindak lanjut beberapa kasus asuransi ini perlu dibentuknya Lembaga Penjamin Polis (LPP). Lanjut Ia Pembuatan lembaga penjamin polis ini merupakan tugas pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama institusi Lembaga terkait lainnya juga sudah mengundang Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) untuk membicarakan skema penjaminan polis tersebut. "Selanjutnya follow up ada di pemerintah baik OJK maupun Kementerian Keuangan. Dewan Asuransi Indonesia melalui AAUI, AAJI dan AASI selalu memberikan masukan-masukan konstruktif positif agar pembentukan Lembaga Penjamin Polis ini dapat berjalan," papar Dody.

Kontan.co.id / 13-01-2020

4. Industri Asuransi Dorong Perluas Peran LPS Jadi Penjamin Polis

Dewan Asuransi Indonesia mendorong segera dibentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang sudah diamanatkan dalam UU, yakni dengan memperluas peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga bisa lebih efektif. Pembentukan lembaga tersebut sudah tercantum dalam UU Perasuransian No.40 tahun 2014 yang mengamanatkan agar dibentuk Lembaga Penjamin Polis. Berikutnya regulator teknis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus berkoordinasi dengan institusi/lembaga terkait dalam rangka pembentukannya. Direktur Eksekutif Dewan Asuransi Indonesia Dody A.S Dalimunthe mengatakan, hal ini sebagai langkah tindak lanjut atas kasus Jiwasraya, Bumiputera, dan lainnya. Usulan lain dari AAUI dan AAJI adalah Lembaga Penjamin Polis dimasukkan dalam badan LPS yang sudah eksis. Nantinya bisa ditambahkan unit tersendiri khusus untuk perbankan dan asuransi, atau mungkin industri lainnya jika diperlukan juga. Sementara itu Kepala Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, BKF, Haryadi mengatakan rencana program penjaminan polis sudah masuk dalam Prolegnas untuk dibahas bersama DPR. Namun dia tidak bersedia menjelaskan lebih detail dengan dalih masih berupa kajian akademik.

Sindonews.com / 13-01-2020

INDUSTRI ASURANSI

5. Bersih-Bersih di Asabri

Aksi pembenahan di perusahaan pelat merah berlanjut. Kini giliran jajaran direksi PT Asabri (Persero) yang bakal dirombak akibat penurunan kinerja investasi. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo membenarkan bahwa Asabri berpotensi mengalami kerugian akibat penurunan nilai saham dan reksa dana saham. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa Asabri merupakan asuransi sosial sehingga upaya penyelesaian masalahnya akan berbeda dengan asuransi komersial seperti Jiwasraya. Terkait persoalan keuangan perusahaan, ia mengatakan Kementerian BUMN akan memanggil beberapa jajaran direksi dari Asabri untuk mengidentifikasi lebih lanjut.  Rencananya, pemanggilan akan dilakukan pada akhir minggu ini.

Bisnis Indonesia / 14-01-2020 Hal. 1

6. Kasus Jiwasraya, Opsi Pembentukan Holding BUMN Dinilai Lebih Efektif

Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai pembentukan holdingisasi BUMN asuransi Jiwasraya harus dapat meningkatkan daya saing BUMN-BUMN asuransi itu. Dengan demikian, lanjut Toto, BUMN asuransi bisa bersaing dengan para pemain asuransi global yang sudah eksis dan beroperasi di Indonesia. Selain itu pembentukan holding ini juga perlu dilihat dalam konteks penciptaan nilai atau value creation, di mana kalau ada BUMN-BUMN yang digabung dalam satu holding harus mampu menghasilkan nilai yang lebih baik dibandingkan ketika mereka berjalan secara masing-masing. Hal senada disampaikan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Bhima menilai holding solusi paling efektif ketimbang opsi penyertaan modal atau opsi jaminan aset anak usaha jiwasraya, yaitu Jiwasraya Putra. Sebelumnya, Kementerian BUMN memaparkan langkah-langkah untuk menyelamatkan Jiwasraya dalam rangka untuk mengungkapkan duduk perkara sesungguhnya dalam kasus di perusahaan asuransi pelat merah tersebut sekaligus menuntaskan pembayaran kepada nasabahnya.

Harian Terbit / 14-01-2020 Hal. 10

7. Holding BUMN Asuransi Harusnya Bisa Tingkatkan Daya Saing

Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai pembentukan holdingisasi BUMN asuransi Jiwasraya harus dapat meningkatkan daya saing BUMN-BUMN asuransi itu. Dengan demikian, lanjut Toto, BUMN asuransi bisa bersaing dengan para pemain asuransi global yang sudah eksis dan beroperasi di Indonesia. Selain itu pembentukan holding ini juga perlu dilihat dalam konteks penciptaan nilai atau value creation, di mana kalau ada BUMN-BUMN yang digabung dalam satu holding harus mampu menghasilkan nilai yang lebih baik dibandingkan ketika mereka berjalan secara masing-masing. Sebelumnya, Kementerian BUMN memaparkan langkah-langkah untuk menyelamatkan Jiwasraya dalam rangka untuk mengungkapkan duduk perkara sesungguhnya dalam kasus di perusahaan asuransi pelat merah tersebut sekaligus menuntaskan pembayaran kepada nasabahnya. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana pembentukan holdingisasi untuk PT Asuransi Jiwasraya berpotensi akan menghasilkan dana segar atau cash flow sekitar Rp1,5 triliun sampai dengan Rp2 triliun bagi nasabah.

HE Neraca / 14-01-2020 Hal. 5

8. OJK Pelajari Dugaan Korupsi di Asabri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempelajari kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) meski OJK bukan pengawas eksternal perusahaan asuransi tersebut. "Ini ditunggu saja, nanti tentunya ini lagi kami bekerja bersama lembaga terkait yang mengawasi Asabri," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Menurut Wimboh, mengingat OJK bukan sebagai lembaga pengawas Asabri maka secara formal pihaknya juga tidak berwenang memberikan rekomendasi penyelesaian kasus tersebut. Berdasarkan pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2015, pengawasan Asabri dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Di sisi lain, lanjut dia, OJK akan melakukan pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan non bank (LKNB) termasuk asuransi di dalamnya.

HE Neraca / 14-01-2020 Hal. 5

9. Prudential Luncurkan Produk Pelengkap PRUTop

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meluncurkan PRUTotal Critical Protection (PRUTop) dan PRUTotal Critical Protection Syariah (PRUTop Syariah), yang merupakan produk pelengkap asuransi tambahan inovatif dalam memastikan masyarakat Indonesia terlindungi secara total tanpa ada batasan jumlah  maupun jenis penyakit kritis. Jens Reisch, President Director Prudential Indonesia menjelaskan, selama hampir 25 tahun Prudential Indonesia senantiasa meningkatkan komitmennya untuk menjadikan masyarakat Indonesia hidup lebih sehat dan lebih lama melalui beragam solusi perlindungan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang. Dirinya menjelaskan, PRUTop dan PRUTop Syariah tersedia untuk para nasabah Prudential Indonesia yang telah memiliki produk asuransi dasar PRULink Generasi Baru atau PRULink Syariah Generasi Baru. Dengan mengusung tagline “hidup tenang dengan perlindungan total”, PRUTop dan PRUTop Syariah menawarkan beberapa keunggulan utama, yaitu Perlindungan atas kondisi kritis yang lebih luas, tidak lagi terbatas pada jumlah penyakit kritis yang dilindungi.

HE Neraca / 14-01-2020 Hal. 5

10. F-PKS Resmi Usulkan Pansus Jiwasraya

Fraksi PKS DPR RI secara resmi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait persoalan PT. Asuransi Jiwasraya, untuk mengungkap secara tuntas persoalan yang ada di perusahaan BUMN tersebut. "Pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS DPR mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya," kata anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati. Usulan tersebut disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna ke 7 DPR dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020. Menurut dia, Pansus Jiwasraya itu nantinya terdiri dari Komisi XI terkait soal keuangan, Komisi VI terkait BUMN, Komisi III terkait penegakan hukum, dan juga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Investor Daily / 14-01-2020 Hal. 12

11. Fenomena Musiman, Klaim Surrender Prudential Meningkat

PT Prudential Life Assurance mencatat, klaim nilai tebus pada 2019 tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi akibat fenomena musiman para nasabah guna memenuhi kebutuhan hari raya dan pembayaran pendidikan, kata Presiden Direktur Prudential Indonesia Jens Reisch. Selain klaim surrender, lini bisnis lain yang mengalami peningkatan antara lain klaim kesehatan, klaim penyakit kritis, dan klaim meninggal.

Investor Daily / 14-01-2020 Hal. 23

12. Kasus Jiwasraya, Kejagung Temukan 55.000 Transaksi Saham Terindikasi Salahi Aturan

Kejaksaan Agung masih menelaah 5.000 transaksi untuk mengungkap kasus ini. Kini kasus ini semakin berkembang seiring dengan temuan Kejagung dalam menelaah kasus Jiwasraya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Adi Toegarisman bilang hingga saat ini ditemukan 55.000 transaksi investasi di instrumen saham. Ia menyebut, jumlah itu belum termasuk transaksi kepada instrumen reksadana. Temuan sementara Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan Jiwasraya banyak melakukan investasi pada aset-aset berisiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi. IAPI menyoroti laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017 yang telah diaudit akuntan publik. Ketua IAPI Tarkosunaryo, opini dengan modifikasi merupakan opini auditor selain Wajar Tanpa Pengecualian.

Investor Daily / 14-01-2020 Hal.23

13. Dirut ASABRI Bantah Tuduhan Korupsi

Manajemen PT Asabri (Persero) membantah pernyataan yang beredar terkait isu megakorupsi di dalam perusahaan. Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja menegaskan, perusahaan dalam kondisi baik dan dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG). Pernyataan itu sekaligus membantah kabar yang sebelumnya dilontarkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebutkan ada isu kasus korupsi di Asabri yang bernilai lebih dari Rp10 triliun. Adapun dalam melakukan penempatan investasi, lanjut dia, Asabri senantiasa mengedepankan kepentingan perusahaan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dia menegaskan, Asabri selalu mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Jawapos / 14-01-2020 Hal. 1&11

14. Kementerian BUMN Menginvestigasi Masalah Asabri

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara menginvestigasi masalah yang dialami PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. Sejauh ini, kementerian di bawah pimpinan Erick Thohir itu telah merencanakan perombakan manajemen di lembaga tersebut. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera mengaudit Asabri. Bambang menyatakan investasi Asabri di 12 perusahaan selama 2019 diduga rugi hingga Rp10 triliun.

Kompas / 14-01-2020 Hal. 13

15. Dewan Asuransi Dukung Lembaga Penjamin

Lembaga penjamin polis diperlukan untuk memberi kepastian dan perlindungan. Dewan Asuransi Indonesia mendukung pembentukan lembaga penjamin yang sudah diamanatkan dalam UU perasuransian. “Diperlukan lembaga yang dapat menjamin dan memberikan kepastian rasa aman,” kata Direktur Eksekutif Dewan Asuransi Indonesia Dody AS Dalimunthe.

Kompas / 14-01-2020 Hal. 14

16. Pansus Jiwasraya Memantik Pro dan Kontra

Penyelesaian kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) masuk ranah politik. Ini nampak dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (13/1). Rapat itu dihujani interupsi atas usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) dugaan mega korupsi di Jiwasraya. Pengurus YLKI Agus Suyanto menyebut bila Pansus DPR justru menyetujui bailout Jiwasraya berpotensi menjadi bancakan baru seperti kasus century. Menurut anggota DPR fraksi Gerindra, Andre Rosiade, kasus Jiwasraya sangat besar nilainya dan bisa berdampak sistemik.

Kontan / 14-01-2020 Hal. 1

17. Menimbang Saham Pilihan Asabri

Kasus yang membelit Asuransi Jiwasraya membuka kotak pandora soal betapa buruknya tata kelola di sejumlah perusahaan asuransi pelat merah. PT Asabri yang mengelola triliunan rupiah dana milik anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi kini perhatian. Berdasarkan data KSEI per 13 Januari, Jiwasraya memiliki 8,51% saham PPRO dan 9,19% saham SMBR. Saham tersebut juga dimiliki langsung Asabri. Sejumlah saham lain dalam portofolio Asabri juga memberikan return negatif, seperti MYRX yang mencetak penurunan harga 54,55%.

Kontan / 14-01-2020 Hal. 5

18. Asabri Akui Investasi Menurun

Direktur Utama PT Asabri (Persero) Letjen TNI (Purn) Sonny Widjaja mengakui, nilai investasi perusahaan yang dirinya kelola mengalami penurunan. Lebih lanjut, Sonny menyatakan bahwa Asabri telah memiliki mitigasi untuk mengatasi penurunan tersebut. Ke depan, Sonny menegaskan bahwa Asabri akan selalu memberikan kinerja terbaik dan mengedepankan Good Corporate Governance (GCG). Kementerian BUMN memastikan akan merombak jajaran direksi PT Asabri (Persero) yang tengah diterpa masalah akibat isu rontoknya beberapa investasi saham hingga dugaan korupsi diatas Rp 10 triliun yang disuarakan Menteri Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Kontan / 14-01-2020 Hal. 20

19. Jaksa Menemukan 55.000 Transaksi Saham di Jiwasraya

Pekerjaan rumah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya akan semakin berat. Sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, Kejaksaan Agung masih menelaah 5.000 transaksi untuk mengungkap kasus ini. Jaksa Aguns Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman menjelaskan, saat ini sudah ditemukan 55.000 transaksi investasi di instrumen saham.

Kontan / 14-01-2020 Hal.20

20. Perluasan Penyakit Kritis

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meluncurkan produk perluasan asuransi kesehatan sehingga tanpa ada batasan jumlah maupun penyakit kritis. Produk terbaru ini bertajuk PRUTotal Critical Protection dan PRUTotal Critical Protection Syariah. Jens Reisch, President Director Prudential Indonesia menyebut kedua produk ini tersedia untuk para nasabah Prudential Indonesia yang telah memiliki produk asuransi dasar PRULink Generasi Baru atau PRULink Syariah Generasi Baru. Ia menyebut produk ini akan memberikan perlindungan atas kondisi kritis yang lebih luas, tidak lagi terbatas pada jumlah penyakit kritis yang dilindungi.

Kontan / 14-01-2020 Hal. 20

21. IAPI Tepis Anggotanya Terlibat Rekayasa Laporan Jiwasraya

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sependapat jika terdapat rekayasa pada Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya 2017. Namun, asosiasi profesi itu menegaskan anggotanya tidak terlibat dalam rekayasa itu. Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo dalam jumpa pers di Jakarta mengklarifikasi bahwa sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah melakukan audit pada keuangan Jiwasraya pada 2017. Hasilnya, Jiwasraya semestinya melakukan pencadangan teknis Rp 7,7 triliun, bukan malah mengklaim meraup laba. Pada Laporan Keuangan Jiwasraya 2017 itu, Tarko menuturkan KAP sudah memberikan opini tidak wajar (adverse) karena kekurangan pencadangan itu. Jiwasraya seharusnya merugi Rp 7 triliun pada 2017. Terkait peran akuntan publik, Tarko mengklaim kantor akuntan publik akan menyarankan perusahaan untuk mengoreksi laporan keuangan dengan memasukkan kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun dalam neraca keuangan. Sehingga, laporan yang tadinya mencetak laba, seharusnya merugi

Koran Jakarta / 14-01-2020 Hal. 5

22. Pemerintah Akan Bentuk Lembaga Penjamin Polis

Permasalahan likuiditas yang dialami dua BUMN asuransi, PT Asuransi Jiwasraya (persero) dan PT Asabri (Persero) terus menjadi perhatian pemerintah. Untuk Jiwasraya, pemerintah mendorong langkah penyehatan, sementara terkait permasalahan di Asabri, tengah dilakukan proses audit bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan langkah penyehatan kepada Jiwasraya saat ini sedang didesain oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Proses penyehatan kepada Jiwasraya, lanjutnya, dibahas secara mendalam guna menangkap signal terhadap keuangan perusahaan dalam kondisi baik atau buruk sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi oleh lembaga keuangan. Terkait dengan desakan pembentukan lembaga penjaminan polis nasabah, Suahasil mengungkapkan pemerintah akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) untuk menangani permasalahan pada industri asuransi tanah air.

Koran Jakarta / 14-01-2020 Hal. 5

23. Jiwasraya Ditangani Aparat Hukum

Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai pembentukan holdingisasi BUMN asuransi Jiwasraya harus dapat meningkatkan daya saing BUMN-BUMN asuransi itu. Dengan demikian, lanjut Toto, BUMN asuransi bisa bersaing dengan para pemain asuransi global yang sudah eksis dan beroperasi di Indonesia. Selain itu pembentukan holding ini juga perlu dilihat dalam konteks penciptaan nilai atau value creation, di mana kalau ada BUMN-BUMN yang digabung dalam satu holding harus mampu menghasilkan nilai yang lebih baik dibandingkan ketika mereka berjalan secara masing-masing. Hal senada disampaikan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Bhima menilai holding solusi paling efektif ketimbang opsi penyertaan modal atau opsi jaminan aset anak usaha jiwasraya, yaitu Jiwasraya Putra. Sebelumnya, Kementerian BUMN memaparkan langkah-langkah untuk menyelamatkan Jiwasraya dalam rangka untuk mengungkapkan duduk perkara sesungguhnya dalam kasus di perusahaan asuransi pelat merah tersebut sekaligus menuntaskan pembayaran kepada nasabahnya.

Koran Jakarta / 14-01-2020 Hal.6

24. Kementerian BUMN Telisik Kerugian Asabri

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya masih mendalami ihwal permasalahan yang terjadi di PT Asabri (Persero). Kementerian BUMN, lanjut dia, bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk meneliti dan mencari titik terang permasalahan di Asabri mulai terjadi. Berdasarkan informasi yang beredar, Asabri memiliki saham di 12 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham tersebut berpotensi turun sepanjang 2019 hingga Rp7,47 triliun (80,23%) yaitu menjadi Rp1,84 triliun dari awal penghitungan Rp9,31 triliun. Penurunan harga saham terlihat dari saham emiten POOL yang dimiliki Asabri anjlok hingga 100% dari nilai saham Rp900 miliar pada 2018 menjadi Rp 0 di 2019. Lalu FIRE dari Rp2,1 triliun pada 2018 menjadi Rp 74 miliar di 2019. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang pekan lalu menyoal dugaan kasus korupsi Asabri. Mahfud menduga ada korupsi hingga Rp 10 triliun dari yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI itu. "Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud.

Koran Tempo / 14-01-2020 Hal. 21

25. Jajaran Direksi Asabri Bakal Dirombak

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoadmodjo mengatakan akan merombak jajaran direksi PT Asabri (Persero). Hal tersebut disampaikan Kartika merespons dugaan korupsi di Asabri yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 10 triliun. Kartika menambahkan saat ini Kementerian BUMN sedang menunggu hasil audit untuk mengetahui potensi kerugian yang dialami oleh Asabri. Isu dugaan korupsi ini mulanya dimunculkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang pekan lalu menyoal dugaan kasus korupsi Asabri. Mahfud menduga ada korupsi hingga Rp 10 triliun dari yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI itu. "Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud.

Koran Tempo / 14-01-2020 Hal. 22

26. Kejagung Harus Segera Tetapkan Tersangka

Penyidik Kejaksaan Agung didesak segera menetapkan tersangka kasus korupsi jumbo di PT Asuransi Jiwasraya (persero) yang merugikan keuangan negara hingga Rp 13,7 triliun. Sejak Desember 2019, Kejagung telah memeriksa 89 saksi dan kemarin penyidik kembali memanggil tujuh saksi untuk diperiksa di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta. Ketujuh orang itu ialah Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Bursa Efek Indonesia (BEI) Goklas AR Tambunan, Kepala Divisi Penilaian 2 BEI Vera Florida, Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Irvan Susandy, Kepala Unit Pemeriksaan Transaksi BEI Endra Febri Setyawan, mantan Direktur PT OSO Manajemen Investasi Lies Lilia Jamin, Kepala Divisi Perusahaan 1 BEI Adi Pratomo Aryanto, dan Syahmirwan. Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan resmi menyatakan pihaknya hingga kini masih berkutat mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan titik terang kasus Jiwasraya. Dalam menanggapi usulan pembentukan pansus, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus Jiwasraya secara bisnis. Pengurus YLKI, Agus Suyanto, mengatakan pansus Jiwasraya di DPR tidak akan menjamin kembalinya uang nasabah.

Media Indonesia / 14-01-2020 Hal. 2

27. OJK akan Mereformasi Pengawasan Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mereformasi pengawasan dan pengaturan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang ada di Indonesia. Kebijakan itu sudah dirancang OJK sejak 2018. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan langkah mereformasi dan pengaturan LKNB mirip dengan reformasi perbankan pasca krisis. Salah satunya mewajibkan LKNB untuk menerapkan manajemen risiko (risk management) yang baik. OJK sendiri, aku Wimboh, telah mengeluarkan pedoman manajemen risiko khusus LKNB. Hal itu guna mempercepat reformasi LKNB di Indonesia. Wimboh bilang, upaya dan langkah reformasi pengawasan OJK terhadap LKNB ini makin menguat lantaran banyaknya asuransi dan industri keuangan non bank lainnya yang terjerat skandal investasi. Alhasil, nasabah menjadi yang paling dirugikan.

Pikiran Rakyat / 14-01-2020 Hal. 12

28. Pejabat BEI Diperiksa Terkait Jiwasraya

Pengungkapan kasus korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya terus dilakukan. Kejaksaan Agung (Kejagung), kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono Hidayat mengatakan, tim penyidik khusus, pada Senin (13/1) memeriksa sebanyak tujuh saksi. "Pemeriksaan ini masih upaya kejaksaan untuk meminta keterangan dan informasi untuk mencari petunjuk dan alat bukti," ujar dia, Senin (13/1). Dari tujuh yang diperiksa hari ini, lima di antaranya ialah para pejabat tinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hari menerangkan, di antaranya, Goklas AR Tambunan, selaku kepala Divisi Penilaian Perusahaan III BEI, Vera Florida sebagai kepala Divisi Penilaian Perusahaan II BEI. Juga, Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Ervan Susandy, serta Endri Febri Setyawan, sebagai kepala Unit Pemeriksaan Transaksi BEI. Satu lagi dari petinggi di BEI yang diperiksa menjadi saksi, yakni Adi Pratomo Aryanto, sebagai Kepala Divisi Perusahaan I BEI. Adapun dua terperiksa lainnya, yakni dari pihak ketiga atau manajemen investasi, yakni Direktur PT OSO Manajemen Investasi, Lies Lilia Jamin.

Republika / 14-01-2020 Hal. 2

29. Pansus Jiwasraya Hanya Buat Gaduh

Politisi PDIP Darmadi Durianto menyatakan, bahwa partainya tidak menyetujui untuk pembuatan pansus terkait kasus Jiwasraya. PDIP, kata dia, lebih menyetujui dibentuknya panja dalam menelusuri dugaan adanya kerugian negara dalam tubuh perusahaan plat merah itu. “Saya kira sebaiknya Panja saja, tak perlu Pansus. Pansus hanya akan menimbulkan kegaduhan, sementara dana jutaan konsumen perlu diselamatkan,” ujar Darmadi. Menurutnya, PDIP lebih setuju pembuatan panja karena sudah banyak yang melakukan investigasi seperti jaksa agung dan BPK. Dia menekankan kalau saat ini, fokus utama saat ini mengembalikan uang ke masyarakat yang menjadi korban. Menurutnya, hal itulah yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini.

Suara Pembaruan / 14-01-2020 Hal. 1&5

30. Modus Operandi Sama dengan Jiwasraya

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, ada kesamaan antara kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mahfud belum mau mengungkap seluruhnya dugaan yang ia temukan karena masih menunggu kepulangan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, yang saat ini sedang berdinas di luar negeri. Mahfud menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan korupsi karena Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan semua kasus korupsi itu harus dibongkar. Terlebih, dugaan awal, korupsi Asabri merugikan negara hingga Rp10 triliun. Mahfud mengatakan, dirinya telah mengecek hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa korupsi di Asabri ada dan cukup besar.

Suara Pembaruan / 14-01-2020 Hal. 4

31. OJK Perketat Penempatan Investasi Perusahaan Asuransi

Menyusul maraknya rugi investasi yang dialami perusahaan asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengkaji ulang aturan terkait penempatan portofolio investasi untuk perusahaan asuransi. Termasuk pengetatan penempatan dana investasi di saham dan reksa dana. "Pengawasannya akan kita lakukan berdasarkan risk base dan tentunya bukan hanya sekedar jargon, akan ada detail reporting dari pengawasan itu, item-item apa yang harus dilaporkan pada OJK akan kita ubah. Terutama reporting bukan hanya posisi neraca, tapi termasuk instrumennya. Apa saja. Itu paling tidak setiap bulan harus dilaporkan ke OJK," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Menurut Wimboh, laporan neraca tersebut harus disampaikan kepada OJK tiap bulan untuk meminimalisasi masalah yang timbul saat ini. Wakil Menteri Keuangan sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, setelah adanya kasus rugi investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Suara Pembaruan / 14-01-2020 Hal. 10

32. OJK Tak Ikut Dalam Pengawasan ASABRI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak masuk dalam pengawasan PT Asabri (Persero). "Ini ada PP (Peraturan Pemerintah) bahwa yang melakukan pengawasan eksternal dilakukan oleh beberapa instansi. OJK tidak masuk dalam pengawas eksternal Asabri," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Berdasarkan PP 102 Tahun 2015 Pasal 54 ayat 3 dicantumkan bahwa pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri, dan Inspektorat Jenderal TNI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan auditor independen. Di mana, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara bersama-sama dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartiko Wirjoatmodjo menuturkan, penyelesaian kisruh Asabri akan berbeda dengan Jiwasraya. Mengingat Asabri merupakan asuransi sosial maka penanganannya tidak bisa dalam konteks bussiness to bussiness (B2B).

Suara Pembaruan / 14-01-2020 Hal. 10

33. Beri Asuransi Personal Accident untuk 3.500 Peserta Super Ball Run 2020

PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (Indosurya Life) bekerja sama dengan harian Warta Kota memberikan perlindungan kepada para peserta Super Ball Run 2020 yang berlangsung di Jakarta, Minggu (12/1/2020). Perlindungan itu berupa asuransi Personal Accident (PA) yang menanggung risiko meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi pada saat kegiatan Superball Run 2020. Hal ini sebagai bentuk dukungan Indosurya Life terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan dan mempromosikan gaya hidup sehat. Chief Distribution Officer Indosurya Life Aldi Rinaldi mengatakan, para peserta lari Superball Run 2020 yang telah terdaftar secara otomatis dilindungi oleh Indosurya Personal Accident Protection dengan nilai Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp 10 juta. Selain itu, Indosurya Life turut memberikan hadiah asuransi kepada juara kategori 60K dengan nilai UP 50 juta.

Warta Kota / 14-01-2020 Hal. 11

34. Akuntan Publik Sebatas Memberi Opini

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengakui adanya peran akuntan publik dalam audit laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Namun, Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo mengatakan, peran akuntan publik hanya sebatas pemberian opini saat laporan keuangan diaudit. Tarko menuturkan, laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017 yang membukukan laba sebesar Rp 360,3 miliar telah diaudit oleh akuntan publik. Sesuai yang dikemukakan BPK beberapa waktu lalu, akuntan juga menemukan kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun. Karena adanya kekurangan pencadangan, laporan keuangan Jiwasraya pada tahun itu akhirnya mendapat opini dengan modifikasian alias tidak wajar (adverse opinion). Sayangnya, Jiwasraya tidak merinci lebih lanjut opini tersebut usai diaudit oleh akuntan.

Warta Kota / 14-01-2020 Hal. 14

35. Fraksi PKS Sebut OJK Lemah Hadapi Kasus Jiwasraya

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati menyebut, kasus fraud atau pola kecurangan harus diungkap, termasuk manajer investasi. Menurutnya, saat ini Otoritas Jasa Keuangan terlihat lemah. Efeknya, kasus Jiwasraya semakin membesar dan menimbulkan kerugian besar.

Gatra.com / 13-01-2020

36. Banyak Kasus, OJK Perketat Pengawasan Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memperketat pengawasan terhadap industri keuangan non-bank (IKNB), termasuk asuransi. OJK berencana untuk segera merilis pedoman tata kelola berbasis risiko, sehingga pengawasan pun akan berbasis risiko. Ketua OJK Wimboh Santoso menjelaskan, nantinya akan ada detail mengenai bagaimana pengawasan akan dijalankan, termasuk pelaporan yang harus dilakukan oleh IKNB. Ia memastikan, data-data yang wajib dilaporkan IKNB bakal diubah, misalnya yang terkait neraca keuangan. 

Katadata.co.id / 13-01-2020

37. Politisi PDIP lebih condong ke Panja ketimbang Pansus Jiwasraya, ini alasannya

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Said Abdullah menyatakan, sebaiknya DPR membentuk panitia kerja (Panja) terkait dengan kasus yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya. Ia menilai, dengan adanya Panja maka pembahasan kasus Jiwasraya akan lebih fokus pada kepentingan nasabah pemegang polis, sehingga mereka dapat segera memperoleh haknya. Said juga menegaskan, pembentukan Panja dapat memastikan beberapa hal. Pertama, dapat memastikan agar para pemegang polis dapat segera menerima haknya, Kedua, dapat memastikan pemerintah untuk menyuntikkan dana ke holding asuransi lewat mekanisme penyertaan modal negara (PMN). Ketiga, dapat memastikan agar asuransi Jiwasraya dapat segera dicarikan partner strategis dari luar negeri yang membawa dana cash. Untuk beberapa alasan itulah Said mengatakan bahwa pengadaan Panja dinilai akan lebih efektif dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya.

Kontan.co.id / 13-01-2020

38. OJK Bakal Reformasi Cara Pengawasan Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mereformasi pengawasan dan pengaturan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang ada di Indonesia. Kebijakan itu sudah dirancang OJK sejak 2018. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan langkah mereformasi dan pengaturan LKNB mirip dengan reformasi perbankan pasca krisis. Salah satunya mewajibkan LKNB untuk menerapkan manajemen risiko (risk management) yang baik. Terkait pengawasannya, OJK bergerak berdasarkan basis risiko (risk base). Dalam hal ini, OJK juga melakukan reformasi pada detail pelaporan LKNB kepada otoritas. Item-item apa yang harus dilaporkan pada OJK akan dirombak total.

Medcom.id / 13-01-2020

39. Agar Tak Menyesal, Baca dan Pahami Ini Dulu Sebelum Beli Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa menjadi hal penting yang harus dipersiapkan dalam kehidupan Anda. Penting bagi Anda untuk selalu mencermati polis asuransi sejak awal. Berikut beberapa poin penting yang wajib Anda baca dan pahami dengan baik saat membeli polis asuransi jiwa:1. Hak untuk membaca dan mempelajari isi polis, 2. Kelengkapan data pemegang polis dan tertanggung, 3. Manfaat perlindungan yang didapatkan, 4. Ketentuan premi asuransi, 5. Ketentuan pengecualian dan 6. Potongan biaya.

Republika.co.id / 13-01-2020

40. Laporan Keuangan Jiwasraya: Mirip MLM Hingga Window Dressing

Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya masih belum menemukan titik terang. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan laporan keuangan Asuransi Jiwasraya seperti kegiatan bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang memberikan keuntungan awal kemudian menjerat para nasabah. Kemudian masalah Asuransi Jiwasraya melakukan aksi window dressing pada 2016 lalu. Sementara Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo menambahkan laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 mencatatkan laba Rp 360 miliar. Namun ada yang aneh dengan opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik bahwa laporan itu mendapatkan opini modifikasian.

Republika.co.id / 13-01-2020

41. Catatan Ringan: Asuransi Jiwasraya Harus Masuk PPA, Jangan Di-bailout

Masalah asuransi Jiwasraya sebetulnya masalah biasa dalam dunia bisnis. Kesalahan investasi! Karena asuransi Jiwasraya berbentuk Perseroan Terbatas, ya harusnya cara penyelesaiannya merujuk UU Perseroan Terbatas. Jadi tanda tanya besar kalau pemerintah ikut campur terlalu dalam, meski Asuransi Jiwasraya adalah BUMN. Apalagi sampai berpikir bailout! Menteri BUMN Erick Tohir tinggal masukkan PT Asuransi Jiwasraya ke Perseroan Pengelola Aset (PPA) untuk dibenahi sampai sehat. Karena memang itu tugas PPA merestrukturisasi dan merevitalisasi perusahaan BUMN yang sedang sakit. Sementara bila ada masalah hukum, Menteri Erick tinggal meminta aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) untuk menindaklanjutinya. Jadi dari sisi bisnis diselesaikan melalui PPA dan dari sisi hukum melalui proses hukum.

Viva.co.id / 13-01-2020

Berita Foto

42. [Foto] Peluncuran PRUTOP dan PRUTOP SYARIAH

President Director Prudential Indonesia Jens Reisch, Head of Product Development Prudential Indonesia Himawan Purnama, dan Praktisi Kesehatan Laurentius Aswin Pramono di acara peluncuran PRUTotal Critical Protection pada Senin (13/1).

Bisnis Indonesia / 14-01-2020 Hal. 14

43. [Foto] Sun Life Dukung Pencegahan Diabetes

President Sun Life Financial Asia Leo Grepin bersama Presiden Direktur Sun Life Indonesia Elin Waty memberikan donasi kepada dr. Dante S. Harbuwono SpPD KEMD PhD, Kepala Divisi Metabolik Endokrin, didampingi Assistant VP of Global Partnership Global Marketing Sun Life Financial Paul Joliat di sela acara Sun Life Resolution Run 2020 di Jakarta Minggu (12/1).

Bisnis Indonesia / 14-01-2020 Hal.14

 

44. [Foto] PRUTotal Critical Protection

President Director Prudential Indonesia Jens Reisch, Head of Product Development Prudential Indonesia Himawan Purnama, dan Praktisi Kesehatan Laurentius Aswin Pramono di acara peluncuran PRUTotal Critical Protection pada Senin (13/1).

Suara Pembaruan / 14-01-2020 Hal. 10

INFORMASI KEUANGAN

USD/IDR

13.673

IHSG (per 13 Januari 2020)

   6.296,57

BI Rate

 

Sumber Kontan.com

Sumber Media:

Bisnis Indonesia, HE Neraca, Investor Daily, Jawa Pos, Kompas, Kontan, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Republika, Suara Pembaruan, Warta Kota, Harian Terbit, Cnbcindonesia, Detik.com, Gatra.com, Katadata.co.id, Kontan.co.id, Medcom.id, Republika.co.id, Sindonews.com, Viva.co.id.

DOWNLOAD PDF