AAJI Daily News - 8 Januari 2019


Tanggal terbit (08 / 01 / 2020)

FM-CC-AAJI-06-001

Rabu, 8 Januari 2020 

HEADLINE NEWS

  1. Tarik Ulur, Pansus atau Panja Jiwasraya
  2. Jiwasraya Masih Utang ke BRI
  3. Tanggapan PFI Mega Life
  4. Siapa Makan Duit Jiwasraya
  5. Bumiputera Targetkan Premi Polis Baru Rp 6 Triliun
  6. 16 Saksi Diperiksa, Belum Ada Tersangka
  7. Utang Jiwasraya ke Bank BUMN Kian Berkurang
  8. Nasabah Masih Doyan Produk Saving Plan
  9. BPK Besok Jelaskan Kerugian Negara Kasus Jiwasraya
  10. BPK Usut Kerugian Negara Dalam Kasus Jiwasraya
  11. Kejaksaan Periksa Empat Saksi Dari Jiwasraya
  12. DPR Siapkan Formulir Panitia Khusus Jiwasraya
  13. Komisi XI Sepakat Bentuk Panitia Kerja Jiwasraya
  14. BPK Jelaskan soal Jiwasraya Hari Ini
  15. Kronologi Gagal Bayar dan Mega Korupsi di Jiwasraya
  16. Rencana Holding di Tengah Kisruh Jiwasraya
  17. AJB Bumiputera 1912 Masih Bergelut Bayar Klaim
  18. Gorengan Saham Berkuah Cekal
  19. Koki Dapur Lama Jiwasraya
  20. Yang Salah di Jiwasraya Harus Tanggung Jawab
  21. Komunitas Berperan sebagai Motor Penggerak Hidup Sehat
  22. Bertemu Pimpinan KPK, BPK Akan Jelaskan Kasus Jiwasraya Besok
  23. Hari Ini, Kejagung Periksa 5 Saksi Mega Skandal Jiwasraya
  24. Kementerian BUMN Minta BPK Transparan soal Jiwasraya
  25. Kasus Jiwasraya, OJK Tak Boleh Lepas Tangan
  26. Sun Life Resolution Run 2020, Komitmen Sun Life dalam Cegah Diabetes
  27. Soal Jiwasraya, BPK: OJK Harusnya Cabut JS Saving Plan Sejak 2016
  28. Kejagung Panggil Lima Saksi soal Jiwasraya, Satu di Antaranya Mangkir
  29. Sun Life Resolution Run 2020: Gandeng Komunitas Sebagai Motor Penggerak Membangun Generasi Milenial Lebih Sehat
  30. Pasca kasus Jiwasraya, penjualan produk saving plan diproyeksi masih cerah tahun ini
  31. Utang ke BNI sudah lunas, Jiwasraya masih punya kewajiban ke BRI
  32. Sun Life Resolution Run 2020: Berlari untuk Perangi Diabetes
  33. BPK Audit Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya
  34. Demokrat Dukung Pembentukan Pansus Jiwasraya
  35. Perangi Diabetes, Sun Life Resolution Run 2020 Kembali Hadir
  36. Luar Biasa, Jiwasraya Ini Kasus Luar Biasa Besar
  37. Demokrat Dukung Penuh Pansus Jiwasraya. Alasannya Top!

INDUSTRI ASURANSI

1. Tarik Ulur, Pansus atau Panja Jiwasraya

Fraksi-fraksi di DPR RI ternyata belum satu suara soal kasus PT Jiwasraya (Persero). Kalau sebelumnya sepakat membentuk panitia kerja atau (panja), kini mayoritas fraksi berkeinginan kuat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya untuk mengusut tuntas masalah gagal bayar perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan juga mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya. Wakil Ketua MPR RI itu menilai adanya Pansus bakal memperjelas penuntutan kasus tersebut.

Indo Pos / 07-01-2020, Hal 2

2. Jiwasraya Masih Utang ke BRI

Jumlah utang Asuransi Jiwasraya kepada bank-bank pelat merah telah mengalami penurunan. Bahkan utangnya kepada PT Bank Negara Indonesia (BNI) di sebut telah lunas. Ada tiga bank BUMN yang ikut terseret dalam kasus Jiwasraya karena menyalurkan pinjaman ke perusahaan asuransi tersebut pada tahun 2018. Ketiganya adalah BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan BRI mengatakan, saat ini masih ada outstanding transaksi Repo Jiwasraya yang dipegang BRI karena sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Namun, jumlah outstanding Repo tersebut telah mengalami penurunan. “Saat ini tinggal sekitar Rp 800 miliar,” ungkapnya pada Kontan.co.id Selasa (7/1)

Warta Kota / 07-01-2020, Hal 14

3. Tanggapan PFI Mega Life

Menanggapi keluhan Bapak Rommy Saputra melalui rubrik Pembaca Menulis Jawa Pos pada 13 Desember 2019 dengan judul “Mega Life, Kapan Klaim Saya Cair?”, perkenankan kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang telah di berikan kepada PT PFI Mega Life Insurance. Sehubungan dengan keluhan di atas, dapat kami informasikan bahwa kami telah menghubungi dan menyelesaikan klaim Bapak Rommy Saputra pada 20 Desember 2019. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami beberapa waktu lalu.

Jawa Pos / 07-01-2020, Hal 4

4. Siapa Makan Duit Jiwasraya

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR mengatakan partainya akan mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar berpandangan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini masuk dalam oknum korporasi yang bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mendorong agar kasus ini tak dibiarkan melarut-larut.

Harian Terbit / 07-01-2020, Hal 1&7

5. Bumiputera Targetkan Premi Polis Baru Rp 6 Triliun

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 masuk babak baru yang terbilang ambisius demi menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan. Hal ini seperti proyeksi perolehan polis baru mencapai Rp 6 triliun pada 2020, sampai kembali benar-benar sehat pada 15 tahun mendatang. Direktur Utama Bumiputera Dirman Pardosi mengatakan, kunci dari penyehatan keuangan itu adalah skema segregasi, yakni pemisahan antara polis lama dengan polis baru dengan tujuan polis baru yang kemudian dikatakan sehat akan membantu mengobati polis lama. Dirman menjelaskan, penyehatan keuangan perusahaan harus seiring dengan rangkaian langkah melunasi kewajiban Bumiputera. Perseroan tercatat memiliki klaim jatuh tempo sebesar Rp 4,1 triliun kepada 263 ribu peserta yang harus diselesaikan. Begitu juga 3 juta lebih peserta yang telah siap menunggu giliran. Sementara itu, pengamat asuransi sekaligus Mantan Komisaris Bumiputera periode 2012-2013 Irvan Raharjdjo menilai, sederet langkah yang ditempuh manajemen baru Bumiputera untuk menyehatkan kondisi keuangan terbilang lebih realistis dan cukup berani, namun terlalu ambisius.

Investor Daily / 08-01-2020, Hal 23

6. 16 Saksi Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Meskipun sudah memeriksa 16 saksi dari total 24 saksi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejaksaan Agung masih belum dapat menetapkan seorang pun untuk dijadikan tersangka. Hal itu karena Kejagung masih mendalami kasusnya dan mengumpulkan berbagai alat bukti.

Kompas / 08-01-2020, Hal 3

7. Utang Jiwasraya ke Bank BUMN Kian Berkurang

Jumlah utang Asuransi Jiwasraya kepada bank-bank pelat merah semakin menurun. Setidaknya ada tiga bank BUMN yang ikut terseret dalam kasus Jiwasraya karena menyalurkan pinjaman ke perusahaan asuransi tersebut pada tahun 2018. Ketiganya adalah BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BNI). Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan BRI mengatakan, saat ini masih ada outstanding transaksi Repo Jiwasraya yang dipegang BRI karena sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Namun, jumlah outstanding repo tersebut telah mengalami penurunan.

Kontan / 08-01-2020, Hal 12

8. Nasabah Masih Doyan Produk Saving Plan

Produk asuransi saving plan masih jadi perbincangan hangat pasca PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menunda pembayaran polis jatuh tempo ke nasabah. Meski demikian, minat masyarakat terhadap produk asuransi berbasis investasi tidak berkurang bahkan diperkirakan justru bertambah di 2020. Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo memperkirakan peminat produk ini tetap ramai karena walaupun berisiko tinggi tetapi menawarkan jaminan bunga yang menggiurkan. Walaupun begitu, ia meminta nasabah tidak mudah tergiur dengan imbal hasil tinggi. Dengan tetap mempertimbangkan imbal hasil minimal setingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), serta menghindari investasi pada saham-saham lapis tiga berkinerja dan fundamental buruk.

Kontan / 08-01-2020, Hal 20

9. BPK Besok Jelaskan Kerugian Negara Kasus Jiwasraya

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna mengatakan sejumlah indikasi dalam kasus Jiwasraya, termasuk masalah kerugian negara akan dijelaskan besok. Persoalan di Jiwasraya tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga masalah risk based capital dan risk management. BPK telah selesai melakukan pemeriksaan atau investigasi kasus PT Asuransi Jiwasraya dan rencananya hasilnya akan diumumkan ke publik pada Rabu (8/1).

Koran Jakarta / 08-01-2020, Hal 2

10. BPK Usut Kerugian Negara Dalam Kasus Jiwasraya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaan terhadap skandal keuangan yang menjeratPT Asuransi Jiwasraya (Persero) HARI INI. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, masalah yang menimpa perusahaan asuransi pelat merah itu cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak. Anggota III BPK, Achsanul Qosasi mengatakan, lembaganya mulai melakukan audit investigasi untuk menemukan kerugian negara. Audit dilakukan setelah BPK menerima surat permintaan investigasi dari Kejaksaan Tinggi.

Koran Tempo / 08-01-2020, Hal 2

11. Kejaksaan Periksa Empat Saksi Dari Jiwasraya

Peyidik Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah saksi dari manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Hari Setiyono mengatakan empat dari lima saksi yang dipanggil menghadiri pemeriksaan. Mereka adalah Kadiv Keuangan PT Jiwasraya Handi Surya Adiguna, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya periode 2015-2018 Sumarsono, Kepala Divisi Hukum PT Asuransi Jiwasraya periode 2015-2018 Ronang Andrianto dan Kadiv Pemasaran PT Asuransi Jiwasraya Ida Bagus Adinugraha.

Koran Tempo / 08-01-2020, Hal 4

12. DPR Siapkan Formulir Panitia Khusus Jiwasraya

Dewan Perwakilan Rakyat mulai menyiapkan rencana pembentukan panitia khusus hak angket untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan kesalahan investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sejumlah fraksi menyebutkan bakal mengedarkan formulir pengusulan hak angket di Komisi Badan Usaha Milik Negara dan Komisi Keuangan DPR selepas reses 13 Januari mendatang. Anggot Komisi BUMN dari Fraksi Partai Golkar, Idris Laena mengatakan, formulir diperlukan untuk meminta pandangan dari setiap fraksi di kedua komisi perihal pembentukan panitia kerja atau panitia khusus hak angket Jiwasraya. Idris menyatakan sepakat atas rencana tersebut. Terdapat tiga hal yang akan menjadi fokus parlemen, yakni : mengawal penyelesaian masalah gagal bayar terhadap nasabah, mengawal kebijakan pemerintah dalam mengatasi kerugian Jiwasraya dan mengawal proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.

Koran Tempo / 08-01-2020, Hal 5

13. Komisi XI Sepakat Bentuk Panitia Kerja Jiwasraya

Komisi XI DPR sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) mengusut megaskandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Proses pembentukan Panja diyakini akan berjalan lebih cepat dibanding pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPR. Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi mengatakan, Komisi XI membentuk Panja Jiwasraya untuk menunggu dan mendalami hasil investasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) PT Asuransi Jiwasraya.

Rakyat Merdeka / 08-01-2020, Hal 7

14. BPK Jelaskan soal Jiwasraya Hari Ini

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Saputra, menyebut kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya tergolong permasalahan yang sangat besar dan kompleks. Oleh karenanya, Jiwasraya ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung. Agung mengatakan, semua proses penegakan hukum hasil pemeriksaan BPK akan tetap berjalan.

Warta Kota / 08-01-2020, Hal 14

15. Kronologi Gagal Bayar dan Mega Korupsi di Jiwasraya

Permasalahan Likuiditas Asuransi Jiwasraya (Persero) sejatinya sudah terjadi sejak 2006 silam. Banyak pihak mulai ‘buang badan’ menyelamatkan diri. Berikut adalah kronologi penyelamatan dan alur dugaan korupsi di Jiwasraya.

  1. Desember 2006 ekuitas Jiwasraya negarif Rp3,29 triliun
  2. April 2008, BPK mengeluarkan laporan audit terhadap Jiwasraya untuk laporan keuangan 2006 dan 2007.
  3. Juli 2008, Menteri BUMN Sofyan Djalil, meminta bantuan likuiditas ke Menteri Keuangan.
  4. Desember 2008, ekuitas Jiwasraya negatif Rp5,7 triliun
  5. Juli 2009, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilak pemberian PMN ke Jiwasraya karena harus lebih dulu dilakukan audit oleh Auditor Independen. Defisit ekuitas Rp6,3 triliun
  6. November 2009, Padma Radya Aktuaria dan Kantor Akuntan publik RSM Aryanto Amir Jusuf Associates menemukan kekurangan pencadangan premi Jiwasraya

GATRA / 2-8 Januari 2020, Hal 15-16

16. Rencana Holding di Tengah Kisruh Jiwasraya

Pemerintah akan membentuk holding BUMN asuransi pelat merah tahun depan. Salah satu tujuanya adalah untuk menyelamatkan nasib Jiwasraya. Jiwasraya juga tengan menggelar uji tuntas terhadap lima calon investor. Peneliti Senior Institute Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartanti mengapresiasi langkah pemerintah membentuk holding karena menurutnya, hal ini akan menjadi kekuatan ase dan kemampuan modal yang besar serta kuat.

GATRA / 2-8 Januari 2020, Hal 17-19

17. AJB Bumiputera 1912 Masih Bergelut Bayar Klaim

Perusahaan asuransi lawas, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, berencana menjual aset-asetnya dengan nilai mencapai Rp 2 triliun. Langkah ini diambil untuk membayar klaim asuransi kepada para nasabah. Meskipun demikian, target pendapatan dari likuiditas baru mencapai separuh dari total kewajiban Bumiputera, yakni Rp4 triliun. Direktur Utama Bumiputera 1912, Dirman Pardosi mengatakan, selain menjual aset, manajemen juga akan memberlakukan kerja sama operasional (KSO) aset-aset strategis.

GATRA / 2-8 Januari 2020, Hal 19

18. Gorengan Saham Berbuah Cekal

Dua pengusaha swasta masih masuk dalam daftar cekal Kejaksaan Agung dalam kasus Jiwasraya. Mantan Komisaris Utama Jiwasraya Djonny Wiguna harus memenuhi panggilan kejaksaan yang sedang mengusut dugaan kecurangan dalam pengelolaan dana investasi berbalut asuransi tujuh tahun terakhi perusahaan tersebut. Kejaksaan juga mulai menyasar sejumlah pihak swasta yang diduga mengetahui urusan penempatan dana tersebut.

TEMPO / 6-12 Januari 2020, Hal 78-79

19. Koki Dapur Lama Jiwasraya

Sehari setelah perayaan Natal 2019, Kejaksaan Agung melayangkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap sepuluh orang. Mereka delapan diantaranya berasal dari jajaran manajemen lama PT Asuransi Jiwasraya, ditenggarai terlibat dalam pengelolaan dana JV Saving Plan, produk investasi berbalut asuransi yang kini disidik Kejaksaan dengan dugaan fraud di tubu perusahaan. Mereka yang dicekal adalah: Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, De Yong Andrian, Muhamad Zamkhani, Djonny Wiguna, Eldin Rizal Nasution, Asmawi Syam, Getta Leonardo Arisanto, Heru Hidayat, dan Benny Tjokrosaputro.

TEMPO / 6-12 Januari 2020, Hal 80-81

20. Yang Salah di Jiwasraya Harus Tanggung Jawab

Segenap direksi Jiwasraya terlihathadir memenuhi panggilan komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat dengar pendapat (RPD) yang digelar pertengahan Desember lalu untuk membahas permasalahan likuiditas yang menjerat perusahaan asuransi pelat merah ini. Dalam RPD tersebut, Jiwasraya mengakui tidak sanggup membayar polis nasabah produk JS Saving Plan sebesar Rp12,4 triliun yang jatuh tempo Oktober hingga Desember 2019. Sementara itu, total ekuitas Jiwasraya hingga September 2019 tercatat negatif Rp23,14 triliun.

INFOBANK / Edisi Januari 2020, Hal 62

21. Komunitas Berperan sebagai Motor Penggerak Hidup Sehat

Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat, termasuk komunitas. Tak heran apabila komunitas dapat menjadi motor penggerak untuk hidup lebih sehat. Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), Roby Muhamad PhD, juga menegaskan pentingnya peran komunitas dalam membiasakan pola hidup sehat. Menurut Roby, karakter yang terbentuk pada micro environment ini dipengaruhi pula oleh macro environment berupa sistem edukasi, kebijakan pemerintah, perkembangan industri, teknologi, dan lain-lain.

Beritasatu.com / 07-01-2020

22. Bertemu Pimpinan KPK, BPK Akan Jelaskan Kasus Jiwasraya Besok

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan akan menjelaskan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Rabu (8/1/2020). Ketua BPK Agung Firman Sampurna belum mau berkomentar soal kasus Jiwasraya usai bertemu dengan para pimpinan KPK hari ini dalam tindak lanjut kerja sama antar kedua lembaga itu. Di tempat yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa masalah Jiwasraya sudah ditangani Kejaksaan sehingga tidak masuk pada pembahasan dalam pertemuan dengan BPK. Namun demikian, pihaknya akan tetap mendorong Kejaksaan untuk menyelesaikan pengusutan kasus yang menelan kerugian negara senilai Rp13,7 triliun.

Bisnis.com / 07-01-2020

23. Hari Ini, Kejagung Periksa 5 Saksi Mega Skandal Jiwasraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini dijadwalkan akan memeriksa lima orang saksi terkait skandal gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung M. Adi Toegarisman mengatakan pemeriksaan tujuh orang itu sesuai dengan yang ditentukan dan disampaikan kepada media. Adi menambahkan, Kejagung sedang sedang melakukan penyidikan, merumuskan perisitwa dan awal. Setelah itu Kejagung akan mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian menetapkan tersangka.

Cnbcindonesia.com / 07-01-2020

24. Kementerian BUMN Minta BPK Transparan soal Jiwasraya

Kementerian BUMN meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengungkap kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) secara transparan. Sebelumnya, BPK melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) Tahun 2016 melansir bahwa pengelolaan dana investasi nasabah dan pengelola dananya tidak menerapkan prinsip korporasi yang sehat. Praktik itu terjadi pada 2014-2015. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menilai hasil pemeriksaan BPK tersebut bisa menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun pihak lainnya untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Cnnindonesia.com / 07-01-2020

25. Kasus Jiwasraya, OJK Tak Boleh Lepas Tangan

Kasus gagal bayar Jiwasraya kepada nasabahnya terus bergulir. Kasus yang menjadi perhatian pemerintah Presiden Joko Widodo ini juga menjadi perhatian serius oleh Yayasan Lembaga Konusmen Indonesia (YLKI). Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai kasus gagal bayar Jiwasraya ini menunjukkan keteledoran dan kegagalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas lembaga keuangan. Apalagi kasus gagal bayar dan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya sudah berlangsung lama. Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, akan lembaganya akan segera memanggil dan meminta keterangan OJK selalu poengawas lembaga keuangan di Indonesia. Lanjut Alamsyah, Ombudsman saat ini tengah mempelajari kasus-kasus yang terjadi di pasar modal dan  industri keuangan. Termasuk pengawasan yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan dari OJK. Selaku regulator di pasar modal dan lembaga keuangan.

Indopos.co.id / 07-01-2020

26. Sun Life Resolution Run 2020, Komitmen Sun Life dalam Cegah Diabetes

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) kembali menggelar Sun Life Resolution Run 2020 di ICE BSD, Tangerang Selatan pada 12 Januari mendatang. Acara ini merupakan bentuk komitmen Sun Life Indonesia untuk mengajak masyarakat menjalani hidup sehat dan mencegah risiko penyakit diabetes. Sosiolog dari Universitas Indonesia Roby Muhamad Ph.D mengatakan, perilaku kesehatan bisa menular dari lingkungan sekitar. Riset para ilmuwan di MIT menunjukkan komunitas berperan sebagai pemantik semangat dalam pengadopsian gaya hidup dan perilaku sehat di tengah masyarakat.

Investor.id / 07-01-2020

27. Soal Jiwasraya, BPK: OJK Harusnya Cabut JS Saving Plan Sejak 2016

Kisruh Asuransi Jiwasraya mulai terkuak penyebabnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan alasan penyebab PT Asuransi Jiwasraya gagal bayar polis. Salah satunya adalah karena tidak dihentikannya produk JS Saving Plan. Anggota III BPK Achsanul Qosasi  mengatakan bahwa pada tahun itu, pihaknya meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghentikan produk tersebut. Akan tetapi tidak dilakukan dan berlangsung hingga 2018. Selain itu, kurangnya tata kelola investasi atau bermain di saham gorengan juga menjadi penyebab. BPK juga sebelumnya mengatakan untuk berhenti berinvestasi pada saham-saham tersebut. Pasalnya, saham tersebut tidak memberikan keuntungan.

Jawapos.com / 07-01-2020

28. Kejagung Panggil Lima Saksi soal Jiwasraya, Satu di Antaranya Mangkir

Kejaksaan Agung, Selasa (7/1/2020), memanggil lima saksi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiono mengatakan bahwa dari lima orang saksi yang dipanggil itu, seorang saksi tidak hadir. Keempat orang saksi lainnya, yaitu Kadiv Keagenan PT Jiwasraya Handi Surya Adiguna, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya periode 2015-2018 Sumarsono, Kepala Divisi Hukum PT Asuransi Jiwasraya periode 2015-2018 Ronang Andrianto dan Kadiv Pemasaran PT Asuransi Jiwasraya Ida Bagus Adinugraha.

Kompas.com / 07-01-2020

29. Sun Life Resolution Run 2020: Gandeng Komunitas Sebagai Motor Penggerak Membangun Generasi Milenial Lebih Sehat

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) kembali menggelar Sun Life Resolution Run 2020 di ICE BSD, Tangerang Selatan pada 12 Januari mendatang. Acara ini merupakan bentuk komitmen Sun Life Indonesia untuk mengajak masyarakat menjalani hidup sehat dan mencegah risiko penyakit diabetes. Sosiolog dari Universitas Indonesia Roby Muhamad Ph.D mengatakan, perilaku kesehatan bisa menular dari lingkungan sekitar. Riset para ilmuwan di MIT menunjukkan komunitas berperan sebagai pemantik semangat dalam pengadopsian gaya hidup dan perilaku sehat di tengah masyarakat.

Kontan.co.id / 07-01-2020

30. Pasca kasus Jiwasraya, penjualan produk saving plan diproyeksi masih cerah tahun ini

Produk asuransi saving plan masih jadi perbincangan hangat pasca PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menunda pembayaran polis jatuh tempo ke nasabah. Meski demikian, minat masyarakat terhadap produk asuransi berbasis investasi tidak berkurang bahkan diperkirakan justru bertambah di 2020. Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo memperkirakan peminat produk ini tetap ramai karena walaupun berisiko tinggi tetapi menawarkan jaminan bunga yang menggiurkan. Walaupun begitu, ia meminta nasabah tidak mudah tergiur dengan imbal hasil tinggi. Dengan tetap mempertimbangkan imbal hasil minimal setingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), serta menghindari investasi pada saham-saham lapis tiga berkinerja dan fundamental buruk.

Kontan.co.id / 07-01-2020

31. Utang ke BNI sudah lunas, Jiwasraya masih punya kewajiban ke BRI

Jumlah utang Asuransi Jiwasraya kepada bank-bank pelat merah telah turun. Bahkan, utangnya kepada PT Bank Negara Indonesia (BNI) disebut telah lunas. Ada tiga tiga bank BUMN yang ikut terseret dalam kasus Jiwasraya karena menyalurkan pinjaman ke perusahaan asuransi tersebut pada tahun 2018. Ketiganya adalah BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan BRI mengatakan, saat ini masih ada outstanding transaksi Repo Jiwasraya yang dipegang BRI karena sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Namun, jumlah oustanding repo tersebut telah mengalami penurunan. Sementara sebelumnya, BNI mengatakan sudah tidak memiliki tagihan lagi kepada Jiwasraya karena telah dilunasi akhir tahun 2019 lalu.

Kontan.co.id / 07-01-2020

32. Sun Life Resolution Run 2020: Berlari untuk Perangi Diabetes

Ada misi lain yang dibawa oleh Sun Life Resolution Run 2020. Selain menyajikan agenda lomba lari, ajang tersebut sekaligus menyelipkan kampanye hidup sehat untuk melawan diabetes. Sun Life Resolution Run 2020 rencananya bakal berlangsung pada Minggu (12/1), dengan mengambil tempat di ICE BSD, Tangerang Selatan. Ajang ini menyediakan tiga kategori yakni lari 10K, 5K, dan family run dengan perkiraan jumlah peserta 2.500 orang. Selain mengundang masyarakat umum untuk ikut ambil bagian, Sun Life Resolution juga menggandeng beberapa komunitas untuk memperluas cakupan kampanye. Salah satu yang digandeng oleh mereka adalah komunitas 'Sobat Diabetes'.

Kumparan.com / 07-01-2020

33. BPK Audit Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya

Kasus gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya memberikan coreng bagi industri asuransi nasional dan citra BUMN. Pasalnya, kerugian yang dialami nasabah oleh perusahaan asuransi plat merah ini diduga disebabkan karena mismanajemen. Kini kasus inipun mulai mendapatkan perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk melakukan audit akan adanya potensi kerugian negara yang lebih besar. Ketua Yayasan LembagaKonsumenIndonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai kasus gagal bayar Jiwasraya ini menunjukkan keteledoran dan kegagalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas lembaga keuangan. Apalagi, lanjutnya, kasus gagal bayar dan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya sudah berlangsung lama. Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, pihaknya akan segera memanggil dan meminta keterangan OJK selalu pengawas lembaga keuangan di Indonesia.

Neraca.co.id / 07-01-2020

34. Demokrat Dukung Pembentukan Pansus Jiwasraya

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, Demokrat mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk kasus gagal bayar asuransi PT Jiwasraya. Syarief menilai, adanya pansus bakal memperjelas penuntasan kasus tersebut. Syarief menyatakan, parlemen memberi kesempatan pada proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan. Nantinya, DPR RI akan menilai apakah pembentukan pansus akan menunggu hasil dari kejaksaan atau tidak. Syarief menegaskan, pada prinsipnya Demokrat mendukung pembentukan Pansus. Ia meminta agar kasus ini harus iji dibuka secara tranparan.

Republika.co.id / 07-01-2020

35. Perangi Diabetes, Sun Life Resolution Run 2020 Kembali Hadir

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) mempertegas komitmennya untuk menanggulangi diabetes dengan kembali menyelenggarakan Sun Life Resolution Run 2020. Acara ini diadakan 12 Januari 2020 nanti di ICE BSD, Tangerang Selatan. Elin Waty, Presiden Direktur PT Sun Life, mengatakan, komunitas di mana kita tinggal dan bersosialisasi merefleksikan bagaimana diri kita pribadi, termasuk kondisi kesehatan yang mungkin kita alami. Inilah mengapa di tahun ke-2 penyelenggaraanya, rangkaian Sun Life Resolution Run 2020 juga menggandeng beragam komunitas untuk berpartisipasi dalam upaya bersama menyebarkan semangat hidup lebih sehat dan melawan diabetes.

Wartaekonomi.co.id / 07-01-2020

36. Luar Biasa, Jiwasraya Ini Kasus Luar Biasa Besar

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Saputra, menyebut kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya tergolong permasalahan yang sangat besar dan kompleks. Oleh karenanya, Jiwasraya ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung. Agung mengatakan, semua proses penegakan hukum hasil pemeriksaan BPK akan tetap berjalan. Selain Jiwasraya, BPK melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kasus lainnya seperti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

Wartaekonomi.co.id / 07-01-2020

37. Demokrat Dukung Penuh Pansus Jiwasraya. Alasannya Top!

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, Demokrat mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk kasus gagal bayar asuransi PT Jiwasraya. Syarief menilai, adanya pansus bakal memperjelas penuntasan kasus tersebut. Syarief menyatakan, parlemen memberi kesempatan pada proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan. Nantinya, DPR RI akan menilai apakah pembentukan pansus akan menunggu hasil dari kejaksaan atau tidak. Syarief menegaskan, pada prinsipnya Demokrat mendukung pembentukan Pansus. Ia meminta agar kasus ini harus iji dibuka secara tranparan.

Wartaekonomi.co.id / 07-01-2020

INFORMASI KEUANGAN

USD/IDR

13.878

IHSG (per 6 Januari 2020)

   6.279,34

BI Rate

 

Sumber Kontan.com

Sumber Media:

Gatra, Tempo, Infobank, Harian Terbit, Investor Daily, Kompas, Koran Jakarta, Koran Tempo, Rakyat Merdeka, Warta Kota, Investor.id, Kontan.co.id, Kumparan.com, Neraca.co.id, Republika.co.id, Wartaekonomi.co.id, Beritasatu.com, Bisnis.com, Cnbcindonesia.com.

DOWNLOAD PDF