AAJI Daily News - 4 Februari 2020


Tanggal terbit (04 / 02 / 2020)

FM-CC-AAJI-06-001

Selasa, 4 Februari 2020 

HEADLINE NEWS

  1. Jiwasraya Lemahkan Pertumbuhan Asuransi
  2. OJK Harus Lakukan Ini Agar Pengawasan Makin Berjalan Baik
  3. Industri Asuransi Jadi Sorotan, Bagaimana Pengawasan OJK?
  4. Ini Usulan ke OJK Agar Pengawasan Lebih Baik Lagi
  5. Pengawasan Industri Jasa Keuangan, Ini Saran Untuk OJK
  6. OJK Dinilai Perlu Didukung Pelaku Industri Dalam Melakukan Pengawasan
  7. Pengawasan OJK di Industri Keuangan Perlu Perketat
  8. Tingkatkan Pengawasan, Ini Yang Harus Dilakukan OJK
  9. OJK Perlu Tingkatan Pengawasan Industri Keuangan
  10. Pengawasan Industri Keuangan Di Bawah OJK Dinilai Stabil
  11. Pelototi Ribuan Perusahaan, Bagaimana Pengawasan OJK?
  12. Pengawasan Industri Keuangan Yang Dilakukan OJK Dinilai Sudah Baik
  13. Gendang Politik Berdendang
  14. Hukum Ditegakkan, Nasabah Diutamakan
  15. Kepentingan Nasabah Harus Diprioritaskan
  16. Urgensi Menghapus Habitual Distrust Pada Industri Asuransi
  17. Pelaku Asuransi Respon Positif Revisi Aturan Pembatasan Kepemilikan Asing
  18. FWD Menanggung Korona
  19. Jiwasraya Selesai di 2023
  20. Kerugian Negara Diumumkan Akhir Februari
  21. Kasus Jiwasraya Tuntas Maksimal 3 Tahun
  22. Panggil Semua Panja Jiwasraya Periksa Opsi Menteri BUMN
  23. Jiwasraya Harus Tuntas dalam 3 Tahun
  24. Pansus Bisa Selesaikan Persoalan Secara Utuh
  25. Pansus Ujungnya Hanya Rekomendasi
  26. Selesaikan Kisruh Jiwasraya, Prioritaskan Kepentingan Nasabah
  27. Kerugian Negara Diumumkan Akhir Bulan
  28. Investasi Jiwasraya Rampung Akhir Februari
  29. BPK Perkirakan Uang Nasabah Jiwasraya Tuntas Dikembalikan 2023
  30. OJK Bentuk Organ Pengawas Asuransi Bermasalah, Industri Tunggu Penjelasan
  31. Mengintip Strategi AJB Bumiputera Bereskan Tumpukan Klaim
  32. Ancaman Corona, Kebijakan Perusahaan Asuransi Tak Seragam
  33. Dear Nasabah, Gagal Bayar Jiwasraya Baru Beres 2023
  34. Waduh, Ada BUMN Lain Bakal Terseret Kasus Jiwasraya?
  35. Gagal Bayar Jiwasraya Bengkak Jadi Rp 16 T, Ini Kata Wamen BUMN
  36. Budi Tampubolon: Industri Asuransi Jiwa Tetap Bertumbuh
  37. FWD Life Indonesia Cover Penyakit Akibat Virus Corona
  38. Siapkan Aturan Demi Perlindungan Nasabah Asuransi
  39. Tersangka Baru Jiwasraya Diumumkan Pekan Ini, Akankah Manajer Investasi Terjerat
  40. Perusahaan Ini Ciptakan Produk Asuransi untuk Pecandu Medsos
  41. Dear Milenial, Sequis Punya Produk Baru untuk Kalian Lho...
  42. Kejagung Diminta Sita Aset Pejabat Terlibat Jiwasraya
  43. Pengawasan Industri Keuangan Yang Dilakukan OJK Dinilai Sudah Baik
  44. BPK Umumkan Kerugian Negara Terkait Jiwasraya Akhir Februari
  45. Partai Demokrat Dan PKS Ingin Bentuk Pansus Hak Angket Jiwasraya
  46. Kementerian BUMN Amini Tunggakan Klaim Jiwasraya Tembus Rp 16 Triliun
  47. Kejagung Lacak Aset Tersangka Jiwasraya Benny Tjokro
  48. Kejaksaan Agung Panggil 8 Saksi Kasus Jiwasraya Hari Ini
  49. Kejagung Tanggapi Protes Bentjok Terkait Kasus Jiwasraya
  50. Terkait Jiwasraya, Kejagung Periksa Anak Buah Heru Hidayat
  51. Kejagung Perpanjang Masa Tahanan Lima Tersangka Jiwasraya
  52. Pemerintah Harus Bisa Rampungkan Kasus Jiwasraya Pada 2023
  53. BPK Umumkan Kerugian Negara Akibat Jiwasraya Pada Akhir Februari
  54. Mana Dulu yang Harus Dibeli, Asuransi Kesehatan atau Jiwa?
  55. BPK Umumkan Hasil Investigasi Jiwasraya Akhir Februari
  56. Manfaat Asuransi Jiwa dan Hoax yang Masih Aja Dipercayai Banyak Orang
  57. Kejaksaan Agung Tanggapi Santai Protes Tersangka Kasus Jiwasraya
  58. Kerugian Negara Akibat Skandal Jiwasraya Dirahasiakan
  59. [Foto] Ketua Komisi

TENTANG AAJI

Jiwasraya Lemahkan Pertumbuhan Asuransi

Beragam permasalahan yang menjerat industri asuransi dapat menekan pertumbuhan yang tengah menuju tren positif tahun lalu. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody A S Dalimunthe mengatakan, pertumbuhan industri asuransi terancam turun setelah temuan gagal bayar Jiwasraya dan Asabri oleh regulator. Saat ini, ia berharap pemerintah sebagai pemegang saham pengendali perusahaan Jiwasraya bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis. Pemerintah juga mesti mengawasi ketat perusahaan asuransi dengan memastikan pengawasan dilakukan personel yang memahami karakteristik dan proses bisnis asuransi.

Harnas.co / 2-02-2020

OJK Harus Lakukan Ini Agar Pengawasan Makin Berjalan Baik

Sejumlah kalangan memandang pengaturan dan Pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berjalan dengan baik. Ini tercermin dari berbagai indikator. Terkait Pengawasan industri keuangan non bank (IKNB), Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, Pengawasan sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan OJK.

Akurat.co / 3-02-2020

Industri Asuransi Jadi Sorotan, Bagaimana Pengawasan OJK?

Industri asuransi nasional tengah menjadi sorotan diwarnai kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Belum lagi ada masalah industri keuangan lain seperti Asabri hingga masalah AJB Bumiputera. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, aturan dan pengawasan yang diterbitkan oleh OJK sudah lebih dari cukup. Togar mengungkapkan, permasalahan yang terjadi pada beberapa perusahaan asuransi sebaiknya tak menjadi sandungan dalam memandang kinerja pengawasan OJK. Sebab, OJK mengawasi ribuan perusahaan jasa keuangan yang secara umum dalam kondisi baik.

Detik.com / 3-02-2020

TENTANG AAJI

Jiwasraya Lemahkan Pertumbuhan Asuransi

Beragam permasalahan yang menjerat industri asuransi dapat menekan pertumbuhan yang tengah menuju tren positif tahun lalu. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody A S Dalimunthe mengatakan, pertumbuhan industri asuransi terancam turun setelah temuan gagal bayar Jiwasraya dan Asabri oleh regulator. Saat ini, ia berharap pemerintah sebagai pemegang saham pengendali perusahaan Jiwasraya bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis. Pemerintah juga mesti mengawasi ketat perusahaan asuransi dengan memastikan pengawasan dilakukan personel yang memahami karakteristik dan proses bisnis asuransi.

Harnas.co / 2-02-2020

OJK Harus Lakukan Ini Agar Pengawasan Makin Berjalan Baik

Sejumlah kalangan memandang pengaturan dan Pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berjalan dengan baik. Ini tercermin dari berbagai indikator. Terkait Pengawasan industri keuangan non bank (IKNB), Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, Pengawasan sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan OJK.

Akurat.co / 3-02-2020

Industri Asuransi Jadi Sorotan, Bagaimana Pengawasan OJK?

Industri asuransi nasional tengah menjadi sorotan diwarnai kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Belum lagi ada masalah industri keuangan lain seperti Asabri hingga masalah AJB Bumiputera. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, aturan dan pengawasan yang diterbitkan oleh OJK sudah lebih dari cukup. Togar mengungkapkan, permasalahan yang terjadi pada beberapa perusahaan asuransi sebaiknya tak menjadi sandungan dalam memandang kinerja pengawasan OJK. Sebab, OJK mengawasi ribuan perusahaan jasa keuangan yang secara umum dalam kondisi baik.

Detik.com / 3-02-2020

Ini Usulan ke OJK Agar Pengawasan Lebih Baik Lagi

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai, permasalahan yang terjadi pada beberapa perusahaan asuransi sebaiknya tak menjadi sandungan dalam memandang kinerja pengawasan OJK. Dirinya meyakini pengawasan OJK masih bisa lebih baik lagi dalam ke depannya. Dia mengungkapkan, kebijakan yang sudah dikeluarkan regulator, sejauh ini sudah lebih dari cukup. Namun, terkait dengan pengawasan industri keuangan non bank (IKNB), Togar mengusulkan, sebaiknya pengawasan dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan OJK. Dihubungi terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah pun menyebutkan, secara keseluruhan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan OJK masih dalam ketegori baik. Hal ini terlihat pada indikator-indikator stabilitas sistem keuangan yang dipublikasikan.

Infobanknews.com / 3-02-2020

Pengawasan Industri Jasa Keuangan, Ini Saran untuk OJK

Sejumlah pihak memandang pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) sudah baik. Ini tercermin dari berbagai indikator. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, aturan dan peraturan yang diterbitkan oleh OJK sudah lebih dari cukup. Togar mengungkapkan, permasalahan yang terjadi pada sejumlah perusahaan jasa keuangan sebaiknya tak menjadi sandungan dalam memandang kinerja pengawasan OJK. Sebab, OJK mengawasi ribuan perusahaan jasa keuangan yang secara umum dalam kondisi baik. Terkait pengawasan industri keuangan non bank (IKNB), Togar mengatakan, pengawasan sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan OJK. Secara terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengungkapkan, secara keseluruhan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan OJK masih relatif baik. Hal ini terlihat pada indikator-indikator stabilitas sistem keuangan. Menurut dia, perbaikan yang sangat perlu dilakukan oleh OJK adalah bagaimana menindaklanjuti pengawasan dengan tindakan tegas termasuk terhadap badan usaha milik pemerintah.

kompas.com / 03-02-2020

OJK dinilai perlu didukung pelaku industri dalam melakukan pengawasan

Sejumlah pihak memandang pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) sudah baik. Ini tercermin dari berbagai indikator. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, aturan dan peraturan yang diterbitkan oleh OJK sudah lebih dari cukup. Togar mengungkapkan, permasalahan yang terjadi pada sejumlah perusahaan jasa keuangan sebaiknya tak menjadi sandungan dalam memandang kinerja pengawasan OJK. Sebab, OJK mengawasi ribuan perusahaan jasa keuangan yang secara umum dalam kondisi baik. Terkait pengawasan industri keuangan non bank (IKNB), Togar mengatakan, pengawasan sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan OJK.  

Kontan.co.id / 03-02-2020

Pengawasan OJK di Industri Keuangan Perlu Perketat

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dipertanyakan sejumlah pihak lantaran kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk. Namun, kondisi industri jasa keuangan secara umum masih dinilai positif. Namun demikian, OJK juga dinilai perlu menindaklanjuti pengawasan secara tegas, termasuk pada perusahaan pelat merah. Hal ini agar kasus Jiwasraya tak terulang kembali.

Kumparan.com / 3-02-2020

Tingkatkan Pengawasan, Ini yang Harus Dilakukan OJK

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai, permasalahan yang terjadi pada beberapa perusahaan asuransi sebaiknya tak menjadi sandungan dalam memandang kinerja pengawasan OJK. Dirinya meyakini pengawasan OJK masih bisa lebih baik lagi dalam kedepannya. Dia mengungkapkan, kebijakan yang sudah dikeluarkan regulator, sejauh ini sudah lebih dari cukup. Namun, terkait dengan pengawasan industri keuangan non bank (IKNB), Togar mengusulkan, sebaiknya pengawasan dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan OJK. Dihubungi terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah pun menyebutkan, secara keseluruhan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan OJK masih dalam kategori baik. Hal ini terlihat pada indikator-indikator stabilitas sistem keuangan yang dipublikasikan.

Liputan6.com / 3-02-2020

OJK Perlu Tingkatkan Pengawasan Industri Keuangan

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan masih berjalan dengan baik. Adapun permasalahan yang terjadi pada beberapa perusahaan asuransi tak menjadi sandungan dalam memandang kinerja pengawasan OJK. Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan OJK mengawasi ribuan perusahaan jasa keuangan yang secara umum masih dalam kondisi baik. Menurutnya pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal dan OJK. Sementara Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah menambahkan keseluruhan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan OJK masuk dalam kategori baik.  

Republika.co.id / 04-02-2020

Pengawasan Industri Keuangan Di Bawah OJK Dinilai Stabil

Berbagai kalangan memandang pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berjalan dengan baik. Ini tercermin dari berbagai indikator. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu mengatakan, aturan dan pengawasan yang diterbitkan oleh OJK sudah lebih dari cukup. Togar mengungkapkan, permasalahan yang terjadi pada beberapa perusahaan asuransi sebaiknya tak menjadi sandungan dalam memandang kinerja pengawasan OJK. Sebab, OJK mengawasi ribuan perusahaan jasa keuangan yang secara umum dalam kondisi baik. Terkait pengawasan industri keuangan non bank (IKNB) Togar bilang, pengawasan sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal dan OJK.  Senada, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, secara keseluruhan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan OJK masuk dalam kategori baik. Hal ini terlihat pada indikator-indikator stabilitas sistem keuangan.  

rmco.id / 03-02-2020

Pengawasan Industri Keuangan yang Dilakukan OJK Dinilai Sudah Baik

Berbagai kalangan memandang pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berjalan dengan baik. Ini tercermin dari berbagai indikator. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu mengatakan, aturan dan pengawasan yang diterbitkan oleh OJK sudah lebih dari cukup. Togar mengungkapkan, permasalahan yang terjadi pada beberapa perusahaan asuransi sebaiknya tak menjadi sandungan dalam memandang kinerja pengawasan OJK. Sebab, OJK mengawasi ribuan perusahaan jasa keuangan yang secara umum dalam kondisi baik. Terkait pengawasan industri keuangan non bank (IKNB) Togar bilang, pengawasan sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal dan OJK

Tribunnews.com / 04-02-2020

Pelototi Ribuan Perusahaan, Bagaimana Pengawasan OJK?

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai, permasalahan yang terjadi pada beberapa perusahaan asuransi sebaiknya tak menjadi sandungan dalam memandang kinerja pengawasan OJK. Dirinya meyakini pengawasan OJK masih bisa lebih baik lagi dalam kedepannya. Dia mengungkapkan, kebijakan yang sudah dikeluarkan regulator, sejauh ini sudah lebih dari cukup. Namun, terkait dengan pengawasan industri keuangan non bank (IKNB), Togar mengusulkan, sebaiknya pengawasan dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan OJK. Dihubungi terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah pun menyebutkan, secara keseluruhan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan OJK masih dalam kategori baik. Hal ini terlihat pada indikator-indikator stabilitas sistem keuangan yang dipublikasikan.

Wartaekonomi.co.id / 3-02-2020

INDUSTRI ASURANSI

Gendang Politik Berdendang

Kasus dugaan korupsi di Asuransi Jiwasraya saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung dengan menjerat lima tersangka. Partai Demokrat dan PKS yang awalnya getol menggulirkan pembentukan Panitia Khusus, memilih bergabung dengan partai politik lainnya yang sepakat membentuk Panitia Kerja. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan bahwa Demokrat dan PKS turut bergabung dengan Panja Jiwasraya dan pengesahan kerja akan disahkan pada Selasa (4/2). Direktur Eksekutif  Parameter Indonesia Adi Prayitno mengatakan pembentukan Panja merupakan alat politik dalam DPR yang juga lembaga politik.

Bisnis Indonesia / 04-02-2020, hal. 8

Hukum Ditegakkan, Nasabah DIutamakan

Setelah membeberkan hasil investigasi tahap pertama terhadap Jiwasraya pada pekan pertama tahun ini, BPK dan Kejagung mengembangkan jangkauan investigasi terhadap skandal yang merugikan negara Rp 13,7 triliun. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebutkan pihaknya akan memeriksa sejumlah lembaga dalam penyelidikan lanjutan investigasi Jiwasraya di antaranya OJK, Kementerian BUMN, Kemenkeu, BEI, dan KSEI. Agung menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi 60% data-data terkait dugaan fraud di tubuh Jiwasraya dan Asabri. Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan pemerintah dan direksi Jiwasraya agar segera menentukan mitra strategis anak usaha Jiwasraya Putra. Selain itu, pemerintah harus bersedia mengupayakan bail out sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Bisnis Indonesia / 04-02-2020, hal. 14

Kepentingan Nasabah Harus Diprioritaskan

Terus melebarnya kasus gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya menimbulkan kekhawatiran akan nasib nasabah yang terlantar. Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri mengatakan seluruh lembaga negara berkomitmen menyelesaikan sengkarut keuangan Jiwasraya perlu mengutamakan kepentingan nasabah.  Berdasarkan UU No. 29/2016, ada klausul yang menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan yang dapat memicu krisis keuangan adalah bank, dan bukan asuransi. Deni mengusulkan pemerintah membentuk tim untuk mengevaluasi dampak sistemik dari kasus seperti Jiwasraya ini.

HE Neraca / 04-02-2020, hal. 1

Urgensi Menghapus Habitual Distrust pada Industri Asuransi

Kasus gagal bayar AJB Bumiputera, Bakrie Life, PT Asuransi Jiwasraya telah menimbulkan trauma para pemegang polis. Apalagi ditambah isu kegagalan PT Asabri menambah trauma publik terhadap perusahaan asuransi. Ada tiga aspek yang perlu dipenuhi dalam penyelesaiannya: 1) nasabah tidak boleh dirugikan; 2) keadilan; dan 3) pemegang saham atau pemerintah harus bertanggung jawab.

Investor Daily / 04-02-2020, hal. 4

Pelaku Asuransi Respons Positif Revisi Aturan Pembatasan Kepemilikan Asing

Pelaku industri asuransi menanggapi positif atas revisi pembatasan kepemilikan asing yang tertuang dalam pasal 6A PP No. 3/2020. Direktur Legal & Kepatuhan PT Allianz Life Indonesia Hasinah Jusuf menilai pemerintah turut mendukung perusahaan asuransi patungan. Dan pasal 6A pada beleid menunjukkan komitmen pemerintah mendukung industri keuangan berbasis syariah. Selain batasan, pasal 6A juga mengatur mekanisme penambahan modal dari UUS hasil spin off.

Investor Daily / 04-02-2020, hal. 23

FWD Menanggung Korona

PT FWD Life Indonesia mengaku, memberikan perlindungan kepada penyakit akibat virus corona. Direktur, Chief of Proposition & Syariah FWD Life Ade Bungsu menyatakan, penyakit akibat virus yang berasal dari Wuhan, China itu tergolong penyakit infeksi. Lebih lanjut dia bilang, pengecualian pada produk asuransi FWD Life adalah bunuh diri pada tahun pertama dan tindakan atau perbuatan kriminal. Sehingga meninggal oleh akibat apapun selain dari dua hal itu, tercover termasuk akibat virus corona.

Kontan / 04-02-2020, hal. 20

Jiwasraya Selesai di 2023

Komisi XI DPR RI meminta proses penyelesaian kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) rampung pada 2023. Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menyatakan kasus yang melibatkan 5,5 juta nasabah dan 17.000 investor pada produk Saving Plan JS Jiwasraya bisa tuntas selama tiga tahun ke depan. Ia menuturkan penyelesaian kasus Jiwasraya tidak boleh melampaui target yang telah dipatok. Guna mencapai target itu, Dito bilang panitia kerja (Panja) pengawas industri jasa keuangan Komisi XI mulai bekerja.

Kontan / 04-02-2020, hal. 20

Kerugian Negara Diumumkan Akhir Bulan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengumumkan hasil investigasi dari perhitungan kerugian negara akibat gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Februari 2020. Ketua BPK Agung Firman mengatakan, proses penghitungan kerugian negara merupakan hal pertama yang akan dibongkar. Ia memastikan, pemeriksaan terhadap lembaga lainnya juga akan menyusul. BPK mengklaim sudah memegang 60 persen data terkait pemeriksaan terhadap Jiwasraya dan Asabri. Selain itu, BPK bersama Komisi XI DPR sepakat menyelesaikan permasalahan Jiwasraya selambatnya pada 2023 mendatang. Komitmen ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN yang ingin segera menuntaskan permasalahan ini. Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan, solusi permasalahan Jiwasraya tidak boleh melebihi tiga tahun, yang terhitung dari tahun ini. "Harus selesai maksimal 3 tahun," katanya.

Republika / 04-02-2020, hal. 2

Kasus Jiwasraya Tuntas Maksimal 3 Tahun

Komisi XI DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepakat untuk menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (persero) maksimal dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. "Maksimal selesai tiga tahun dari sekarang. Jiwasraya tidak boleh lebih dari tiga tahun," ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto. Dito menyebutkan pengembalian hak dari 5,5 juta nasabah Jiwasraya dan 17 ribu nasabah JS Saving Plan akan dilakukan secara bertahap, yakni mulai kuartal I 2020 hingga akhirnya selesai pada 2023. Dito meminta masyarakat, khususnya para nasabah Jiwasraya, tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian kasus ini kepada pemerintah. Ia pun memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Di sisi lain, Ketua BPK Agung Firman mengatakan pihaknya sudah memulai audit investigasi terkait dengan kasus dugaan fraud di PT Jiwasraya dan PT ASABRI. Untuk sementara, proses itu sudah rampung 60 persen.

Media Indonesia / 04-02-2020, hal. 2

Panggil Semua, Panja Jiwasraya Periksa Opsi Menteri BUMN

Anggota Panja JIwasraya Komisi VI Martin Manurung menuturkan DPR akan memanggil seluruh pihak yang berkaitan dengan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Martin mengatakan bahwa pemanggilan nama-nama tersebut akan dilakukan oleh panja lain yang ada di DPR yakni Panja Komisi III. Pekan lalu, sejumlah sekuritas telah digeledah Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan ketiga sekuritas itu adalah PT Lotus Andalan Sekuritas, PT Mirae Sekuritas, dan PT Ciptadana Sekuritas.

Media Indonesia / 04-02-2020, hal. 10

Jiwasraya Harus Tuntas dalam Tiga Tahun

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan membahas hasil investigasi Jiwasraya dan Asabri. Dalam pertemuan tersebut DPR menargetkan, masalah Jiwasraya harus dituntaskan selambat- lambatnya dalam kurun waktu tiga tahun. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman mengatakan, pertemuan yang diselenggarakan secara tertutup tersebut diantaranya mengenai progres pemeriksaan terhadap Jiwasraya dan Asabri. Saat ini, BPK sudah mendapatkan 60 persen data-data yang terkait hal hal yang diidentifikasikan sebagai fraud di Jiwasraya dan Asabri. Meskipun demikian, investigasi kasus secara keseluruhan masih cukup panjang.  

Pikiran Rakyat / 04-02-2020, hal. 12

Pansus Bisa Selesaikan Persoalan Secara Utuh

Herman Khaeron, Wakil Ketua Fraksi Demokrat, mengatakan pihaknya memperjuangkan hak angket pansus supaya bisa menyelesaikan persoalan Jiwasraya secara utuh, komprehensif, terkoordinasi dan tuntas. Herman melihat adanya persoalan besar yaitu jumlah nasabah yang besar, BUMN atau korporasi negara, dan uang yang begitu besar. Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah memberikan arahan bahwa pansus bukan untuk menargetkan seseorang.

Rakyat Merdeka / 04-02-2020, hal. 2

Pansus Ujungnya Hanya Rekomendasi

Ade Irfan Pulungan, Wakil Sekjen PPP, mengatakan bahwa proses hukum kasus Jiwasraya lebih baik diserahkan ke aparat penegak hukum melalui Kejaksaan, Kepolisian atau KPK sedangkan keputusan politik ujung-ujungnya hanya rekomendasi ke penegak hukum. Namun, Ade mengatakan bahwa pansus adalah hak anggota DPR dan hak dan kewenangan mereka tidak bisa dibatasi. Hanya saja, kurang tepat dan kurang efektif saja.

Rakyat Merdeka / 04-02-2020, hal. 2

Selesaikan Kisruh Jiwasraya, Prioritaskan Kepentingan Nasabah

Penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus dilakukan. Seluruh lembaga negara yang berkomitmen menyelesaikan kasus Jiwasraya harus mengutamakan kepentingan nasabah. Dana mereka harus segera dikembalikan. Pandangan tersebut, disampaikan President Direktur Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, Senin (3/02). Deni mengaku, miris lantaran ada ada pihak yang mempunyai kewenangan, namun berakrobat politik, atau hukum hanya untuk menunjukan superioritas lembaga, tanpa memperdulikan pemegang polis yang hari ini menunggu kepastian pembayaran. Berdasarkan Undang Undang No 29 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), ada klausul yang menyatakan, bahwa lembaga jasa keuangan yang dianggap dapat memicu krisis keuangan adalah bank, dan bukan asuransi. Deni mencontohkan, asuransi AIG. Ketika pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil alih perusahaan asuransi AIG, karena memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang besar dengan industri keuangan.  

Rakyat Merdeka / 04-02-2020, hal. 11

Kerugian Negara Diumumkan Akhir Bulan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengumumkan hasil investigasi dari perhitungan kerugian negara akibat gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Februari 2020. Ketua BPK Agung Firman mengatakan, proses penghitungan kerugian negara merupakan hal pertama yang akan dibongkar. Ia memastikan, pemeriksaan terhadap lembaga lainnya juga akan menyusul. BPK mengklaim sudah memegang 60 persen data terkait pemeriksaan terhadap Jiwasraya dan Asabri. Selain itu, BPK bersama Komisi XI DPR sepakat menyelesaikan permasalahan Jiwasraya selambatnya pada 2023 mendatang. Komitmen ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN yang ingin segera menuntaskan permasalahan ini. Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan, solusi permasalahan Jiwasraya tidak boleh melebihi tiga tahun, yang terhitung dari tahun ini. "Harus selesai maksimal 3 tahun," katanya.

Republika / 04-02-2020, Hal. 2

Investasi Jiwasraya Rampung Akhir Februari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengumumkan hasil investigasi dari perhitungan kerugian negara akibat permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Februari 2020. Selain persoalan Jiwasraya, BPK juga tengah memeriksa perusahaan asuransi pelat merah yang diduga bermasalah, yakni Asabri. BPK mengaku sudah memegang 60 persen data terkait dua perusahaan tersebut.

Republika / 04-02-2020, Hal. 4

BPK Perkirakan Uang Nasabah Jiwasraya Tuntas Dikembalikan 2023

Rapat konsultasi Komisi XI DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan menyepakati uang nasabah PT Asuransi Jiwa Jiwasraya (Persero) harus kembali paling lambat 2023. Dito Ganinduto, Ketua Komisi XI DPR RI menyebutkan dalam pertemuan antar kedua lembaga dijabarkan audit forensik oleh BPK telah selesai.

Bisnis.com / 3-02-2020

BPK Perkirakan Uang Nasabah Jiwasraya Tuntas Dikembalikan 2023

Rapat konsultasi Komisi XI DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan menyepakati uang nasabah PT Asuransi Jiwa Jiwasraya (Persero) harus kembali paling lambat 2023. Dito Ganinduto, Ketua Komisi XI DPR RI menyebutkan dalam pertemuan antar kedua lembaga dijabarkan audit forensik oleh BPK telah selesai.

Bisnis.com / 3-02-2020

OJK Bentuk Organ Pengawas Asuransi Bermasalah, Industri Tunggu Penjelasan

Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan membentuk departemen pengawasan khusus industri keuangan non bank (IKNB) sebagai bagian reformasi industri asuransi setelah mencuatnya kasus gagal bayar di Asuransi Jiwa Jiwasraya dan Bumiputera. Serta merosotnya kinerja asuransi wajib Asabri. Dalam peta jalan 4 fokus rencana reformasi IKNB pada 2020, lembaga pengawasan khusus ini merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko.

Bisnis.com / 3-02-2020

Ancaman Corona, Kebijakan Perusahaan Asuransi Tak Seragam

Sejumlah perusahaan asuransi di Indonesia menyatakan para pemegang polis Asuransi bisa mengklaim bila terkena penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona. Meski demikian, penyakit akibat virus corona belum ditemukan menyebar di Indonesia. Salah satu asuransi tersebut adalah PT Asuransi Cigna yang membuat pengumuman kepada nasabah. Sementara itu, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia atau dikenal sebagai Mandiri Inhealth menyatakan belum bisa menerima klaim terkait virus corona yang tengah mewabah. Pasalnya, virus baru yang telah menjangkit lebih dari 9.000 orang ini masih belum diketahui obatnya dan potensi kesembuhannya, sehingga masuk dalam kategori penyakit yang belum terukur.

Cnbcindonesia.com / 3-02-2020

Dear Nasabah, Gagal Bayar Jiwasraya Baru Beres 2023

Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan atau Panja Jiwasraya menegaskan penyelesaian gagal bayar produk JS Saving Plan kepada para nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diharapkan akan selesai dalam 3 tahun mendatang atau 2023. Anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Jawa Tengah VIII ini menegaskan pihaknya sudah berkonsultasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sehubungan dengan progres dari Jiwasraya dan PT Asabri (Persero), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Cnbcindonesia.com / 3-02-2020

Waduh, Ada BUMN Lain Bakal Terseret Kasus Jiwasraya?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut-sebut sudah mengantongi nama-nama baru yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Nama-nama yang terlibat itu bahkan sudah masuk ke dalam ranah penegak hukum. Karenanya, penegak hukum yang terlibat diharapkan dapat mengawal secara transparan kasus ini, utamanya Kejaksaan Agung (Kejagung).

Cnbcindonesia.com / 3-02-2020

Gagal Bayar Jiwasraya Bengkak Jadi Rp 16 T, Ini Kata Wamen BUMN

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo membenarkan nilai gagal bayar pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bengkak jadi Rp 16 triliun. Nilai gagal bayar itu naik karena setiap bulan ada yang jatuh tempo. Tiko menjelaskan, selain produk saving plan, sebagian besar produk Jiwasraya masih lancar. Namun, dia tak menepis ada juga yang sedikit bermasalah dan akan dibereskan pada Februari ini.

Detik.com / 3-02-2020

Budi Tampubolon: Industri Asuransi Jiwa Tetap Bertumbuh

Dunia asuransi baru-baru ini terguncang akibat kasus gagal bayar klaim dana nasabah pada Asuransi Jiwasraya. Sebelumnya juga dialami Asuransi Bumiputera. Namun, di tengah lunturnya kepercayaan publik tersebut, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sebagai asosiasi resmi tempat bernaungnya 60 perusahaan asuransi jiwa mengklaim, secara umum kondisi asuransi di Indonesia baik-baik saja. AAJI sebagai asosiasi tunggal bagi perusahaan asuransi jiwa di Indonesia sangat menyesalkan adanya kasus yang telah terjadi hingga saat ini.  Ketua Umum AAJI, Budi Tampubolon memaparkan optimis industri asuransi ke depan akan terus tumbuh, dengan mengacu pada data.  

Kontan.co.id / 3-02-2020

FWD Life Indonesia cover penyakit akibat virus corona

PT FWD Life Indonesia mengaku, memberikan perlindungan kepada penyakit akibat virus corona. Direktur, Chief of Proposition & Syariah FWD Life Ade Bungsu menyatakan, penyakit akibat virus yang berasal dari Wuhan, China itu tergolong penyakit infeksi. Lebih lanjut dia bilang, pengecualian pada produk asuransi FWD Life adalah bunuh diri pada tahun pertama dan tindakan atau perbuatan kriminal. Sehingga meninggal oleh akibat apapun selain dari dua hal itu, tercover termasuk akibat virus corona. 

Kontan.co.id / 3-02-2020

Siapkan Aturan demi Perlindungan Nasabah Asuransi

Maraknya kasus gagal bayar asuransi mendorong pemerintah membuat aturan baru setingkat undang-undang yang akan menjadi batu pijakan baru untuk mengantisipasi gejolak sistem keuangan yang ditimbulkan sektor asuransi. Rancangan aturan baru ini mirup-mirip  UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang bertujuan mengantisipasi gejolak sistem keuangan. Namun, beleid yang menjadi landasan pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) tersebut terfokus pada permasalahan perbankan yang sistemik, belum termasuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB ).  

Kontan.co.id / 3-02-2020

Tersangka baru Jiwasraya diumumkan pekan ini, akankah manajer investasi terjerat?

Penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya terus bergulir. Bahkan, nama tersangka baru sudah dikantongi Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiono mengatakan Kejagung akan mengumumkan nama tersangka pada minggu ini.

Kontan.co.id / 3-02-2020

Perusahaan Ini Ciptakan Produk Asuransi untuk Pecandu Medsos

PT Asuransi Jiwa SequisLife mencoba berinovasi dengan produk-produknya untuk generasi milenial. Yang terbaru, perusahaan ini mengeluarkan produk asuransi yang dinamakan MiProtection. MiProtection merupakan produk asuransi kesehatan untuk milenial yang memiliki fitur menarik yang belum pernah ada di pasaran, yaitu perlindungan atas gangguan mental seperti Obsessive Compulsive Disorder (OCD), Bipolar, dan Skizofrenia. Dengan produk asuransi MiPower by Sequis, milenial dapat memperoleh Perlindungan lengkap 6-in-1 yang mencakup perlindungan kesehatan (M! Physical Recharge), mental (M! Mental Recharge), kecelakaan (M! Sudden-Down Benefit), disabilitas (M! Critical-Down Benefit), penyakit kritis (M! Lifestyle-Impact Benefit), dan jiwa (M! Departure).

Liputan6.com / 3-02-2020

Dear Milenial, Sequis Punya Produk Baru untuk Kalian Lho...

PT Asuransi Jiwa SequisLife mencoba berinovasi dengan produk-produknya untuk generasi milenial. Yang terbaru, perusahaan ini mengeluarkan produk asuransi yang dinamakan MiProtection. MiProtection merupakan produk asuransi kesehatan untuk milenial yang memiliki fitur menarik yang belum pernah ada di pasaran, yaitu perlindungan atas gangguan mental seperti Obsessive Compulsive Disorder (OCD), Bipolar, dan Skizofrenia. Dengan produk asuransi MiPower by Sequis, milenial dapat memperoleh Perlindungan lengkap 6-in-1 yang mencakup perlindungan kesehatan (M! Physical Recharge), mental (M! Mental Recharge), kecelakaan (M! Sudden-Down Benefit), disabilitas (M! Critical-Down Benefit), penyakit kritis (M! Lifestyle-Impact Benefit), dan jiwa (M! Departure).

Wartaekonomi.co.id / 3-02-2020

Kejagung Diminta Sita Aset Pejabat Terlibat Jiwasraya

Puluhan mahasiswa dari Universitas Mpu Tantular (GEMPUR) menggelar aksi unjuk rasa mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset-aset pihak-pihak maupun pejabat yang diduga terlibat kasus dugaan mega korupsi Jiwasraya. Tuntutan selanjutnya, massa meminta pihak yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada korban atau nasabah Jiwasraya. Terakhir, massa menuntut Kejagung untuk tidak tebang pilih dalam menyelesaikan skandal mega korupsi Jiwasraya. Semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Gatra.com / 4-02-2020

Pengawasan Industri Keuangan yang Dilakukan OJK Dinilai Sudah Baik

Sejumlah pihak memandang pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) sudah baik. Ini tercermin dari berbagai indikator. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, aturan dan peraturan yang diterbitkan oleh OJK sudah lebih dari cukup. Terkait pengawasan industri keuangan non bank (IKNB), Togar mengatakan, pengawasan sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi antara komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan OJK.

Tribunnews.com / 4-02-2020

Regulasi & Makro Ekonomi

BPK Umumkan Kerugian Negara Terkait Jiwasraya Akhir Februari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengumumkan hasil investigasi dari perhitungan kerugian negara akibat permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Februari 2020. Selain persoalan Jiwasraya, BPK juga tengah memeriksa perusahaan asuransi pelat merah yang diduga bermasalah, yakni Asabri. BPK mengaku sudah memegang 60 persen data terkait dua perusahaan tersebut.

Investor Daily / 04-02-2020 Hal. 5

Partai Demokrat Dan PKS Ingin Bentuk Pansus Hak Angket Jiwasraya

Persoalan Jiwasraya terus bergulir. Kini partai Demokrat ingin menggulirkan pansus Hak Angket Jiwasraya di Parlemen. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya lantaran ini permasalahan berat dan serius.

Rakyat Merdeka / 04-02-2020 Hal. 2

Kementerian BUMN Amini Tunggakan Klaim Jiwasraya Tembus Rp16 Triliun

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membenarkan bahwa jumlah tunggakan klaim yang harus dibayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah mencapai sekitar Rp16 triliun. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa jumlah klaim yang harus dibayar itu terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah polis yang jatuh tempo.

Bisnis.com / 3-02-2020

Kejagung Lacak Aset Tersangka Jiwasraya Benny Tjokro

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pelacakan aset milik tersangka kasus Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro. Tim Kejagung melacak 3 tempat di Wilayah Banten. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan pelacakan aset tersebut untuk mempermudah penyidik untuk mengecek kebenaran surat tanah dan lokasinya. Ia menambahkan, pelacakan aset bisa berupa sertifikat ataupun surat keterangan tanah.

Detik.com / 3-02-2020

Kejaksaan Agung Panggil 8 Saksi Kasus Jiwasraya Hari Ini

Penyidik Kejaksaan Agung RI (Kejagung) akan kembali melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi kasus Jiwasraya. Ada delapan saksi yang dijadwalkan diperiksa hari ini. Mereka adalah: Marianne Imelda, Sekretaris PT Maxima Integtra; Deca Cahya E, Head of Dealing PT OSO Management Investasi; Erwin Budiman, karyawan PT Maxima Integra; Rosita dari agen PT Miras Sekuritas; Nie Swe Hoa; Soebianto Hidayat; Lingga Herlina; Gunawan Christopher.

Detik.com / 3-02-2020

Kejagung Tanggapi Protes Bentjok Terkait Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terhadap keluhan yang dilayangkan tersangka dugaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Benny Tjokrosaputro, yang biasa dipanggil Bentjok. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Hari Setiyono menilai bahwa Bentjok memiliki hak untuk menyampaikan argumen pribadinya.

Cnbcindonesia.com / 3-02-2020

Terkait Jiwasraya, Kejagung Periksa Anak Buah Heru Hidayat

Penyidik Kejaksaan Agung RI (Kejagung) akan kembali melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi kasus Jiwasraya. Ada delapan saksi yang dijadwalkan diperiksa hari ini. Mereka adalah: Marianne Imelda, Sekretaris PT Maxima Integra; Deca Cahya E, Head of Dealing PT OSO Management Investasi; Erwin Budiman, karyawan PT Maxima Integra; Rosita dari agen PT Miras Sekuritas; Nie Swe Hoa; Soebianto Hidayat; Lingga Herlina; Gunawan Christopher.

Cnbcindonesia.com / 3-02-2020

Kejagung Perpanjang Masa Tahanan Lima Tersangka Jiwasraya

Kejaksaan Agung memperpanjang masa penahanan kelima tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selama 40 hari mulai Senin (3/2/2020). Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat. Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Namun, Kejagung belum memberi keterangan berapa total nilai dari aset-aset tersebut.

Kompas.com / 3-02-2020

Pemerintah Harus Bisa Rampungkan Kasus Jiwasraya pada 2023

Komisi XI DPR RI bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) menyepakati proses penyelesaian kasus gagal bayar klaim yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus rampung dalam tiga tahun terhitung sejak tahun ini. Adapun saat ini, BPK masih dalam proses pemeriksaan secara bertahap mengenai kasus fraud yang menimpa asuransi pelat merah tersebut. Ketua BPK Agus Firman Sampurna menjelaskan, saat ini data-data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dugaan fraud di Jiwasraya sudah mencapai 60 persen. Proses pemeriksaan saat ini sudah masuk dalam tahap perhitungan kerugian negara dan kecurangan dalam proses investasi.

Kompas.com / 3-02-202

BPK umumkan kerugian negara akibat Jiwasraya pada akhir Februari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan membeberkan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Februari mendatang. Ketua BPK Agung Firman Sampurna bilang telah mengantongi 60% data yang terindikasi fraud pada kasus Jiwasraya. Lantaran BPK tengah melakukan penyelidikan investigasi dan perhitungan kerugian negara.

Kontan.co.id / 3-02-2020

Mana Dulu yang Harus Dibeli, Asuransi Kesehatan atau Jiwa?

Asuransi kini bukanlah sesuatu hal yang baru lagi, mengingat saat ini sudah banyak perusahaan asuransi yang bisa ditemukan dengan mudah di tanah air. Meski begitu, tingkat kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan yang satu ini masih terbilang rendah. Untuk para pengguna baru, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa merupakan dua jenis asuransi yang kerap dijadikan sebagai pilihan. Jika Anda kebingungan untuk memilih salah satu di antara kedua jenis asuransi ini, maka pastikan Anda memahami dengan baik terlebih dahulu mana asuransi yang paling penting untuk Anda jadikan sebagai prioritas. Pada dasarnya, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa memiliki kelebihan masing-masing dan sama-sama diperlukan. Namun jika Anda belum bisa membeli kedua polis ini di saat bersamaan, maka pilihlah salah satu yang paling perlu untuk diprioritaskan saat ini.

Liputan6.com / 3-02-2020

BPK Umumkan Hasil Investigasi Jiwasraya pada Akhir Februari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan membeberkan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Februari mendatang. Ketua BPK Agung Firman Sampurna bilang telah mengantongi 60% data yang terindikasi fraud pada kasus Jiwasraya. Lantaran BPK tengah melakukan penyelidikan investigasi dan perhitungan kerugian negara.

Republika.co.id / 3-02-2020

Manfaat Asuransi Jiwa dan Hoax yang Masih Aja Dipercayai Banyak Orang

Manfaat asuransi jiwa masih belum diketahui banyak orang.  Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung nilai hidup si pembayar premi akibat kematian gak terduga ataupun risiko yang menyebabkan si pembayar premi cacat tetap total. Dengan kata lain, kalau terjadi sesuatu yang gak diinginkan pada si pembayar premi atau tertanggung, nantinya ahli waris yang namanya dimasukkan ke dalam polis asuransi jiwa bakal menerima uang pertanggungan (UP) dan manfaat lainnya dari perusahaan asuransi jiwa.

Suara.com / 3-02-2020

Kejaksaan Agung Tanggapi Santai Protes Tersangka Kasus Jiwasraya

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menanggapi protes salah satu tersangka kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro. Hari menanggapi santai protes tersebut, "Dia menyampaikan itu, ya, haknya dia," ujar Hari. Hari berujar Kejaksaan Agung tak serta merta hanya menyasar PT Hanson International saja.

Tempo.co / 3-02-2020

Kerugian Negara Akibat Skandal Jiwasraya Masih Dirahasiakan

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan adanya praktik korupsi di BUMN PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kejaksaan menaksir kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp 13,7 triliun. Namun angka Rp 13,7 triliun itu masih belum pasti. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan investigasi dan perhitungan atas kerugian negara dari kasus Jiwasraya. Hasil perhitungan kerugian akan dirilis akhir Februari ini. Jadi sampai saat ini total kerugian negara masih belum bisa dibuka ke publik.

Detik.com / 4-02-2020

Berita Foto

[Foto ] Ketua Komisi

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto bersama Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat keterangan pers mengenai kasus Jiwasraya, Senin (3/2). Komisi XI DPR dan BPK menyepakati masalah PT Asuransi Jiwasraya harus tuntas dalam 3 tahun. BPK akan memeriksa sejumlah pihak seperti OJK, Kemenkeu, dan BEI.

Bisnis Indonesia / 04-02-2020, hal. 14

INFORMASI KEUANGAN

USD/IDR

13.742

IHSG (per 3 Februari 2020)

   5.884,17

BI Rate

 

Sumber Kontan.com

Sumber Media:

Bisnis Indonesia, HE Neraca, Investor Daily, Kontan, Koran Jakarta, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Rakyat Merdeka, Republika, Harnas.co, Akurat.co, Bisnis.com, Cnbcindonesia.com, Detik.com, Gatra.com, Infobanknews.com, Kompas.com, Kontan.co.id, Kumparan.com, Liputan6.com, Republika.co.id, Rmco.id, Suara.com, Tempo.co, Wartaekonomi.co.id, Tribunnews.com.

DOWNLOAD PDF